GOWA, JENEPONTO, TAKALAR, MAROS, PANGKEP

Ichsan Minta Polisi Tindak Penambang Liar

GOWA, BKM--Bupati Gowa, H Ichsan Yasin Limpo meminta agar pihak Kepolisian menindak tegas penambangan liar yang kini makin marak beroperasi di sejumlah wilayah di Gowa, antara lain di Kecamatan Bontonompo.
"Ini tidak bisa ditolerir. Aparat Kepolisian harus bertindak tegas dengan menyeret pemilik tambang liar ke ranah hukum. Tindakan para pelaku tambang liar ini benar-benar merusak lingkungan dan itu sudah melanggar UU Minerba," tandas Ichsan, Kamis (24/7) sore.
Informasi yang diperoleh BKM menyebutkan, tambang liar  tumbuh subur pada sejumlah titik di Bontonompo, seperti di Desa Bategulung, Manjapai, Romanglasa dan Kelurahan Kalase'rena. Diduga kuat ada oknum kepala desa/lurah setempat dan juga  oknum aparat TNI yang sehari-harinya bertugas di Takalar termasuk oknum aparat kepolisian yang membac-up praktik tambang liar.          
Ichsan juga meminta pihak Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) untuk turun melihat langsung kondisi area tambang liar tersebut.
"Walhi bisa saja melaporkan ke pihak berwajib para pelaku tambang liar ini termasuk oknum aparat yang berdiri di belakang mereka, karena adanya kerusakan lingkungan yang cukup parah akibat aktivitas tambang liar tersebut," tegas Ichsan.
Camat Bontonompo, Muh Irwan  yang dikonfirmasi, Jumat (25/7) mengaku kewalahan menangani aktivitas tambang liar yang banyak beroperasi di wilayahnya. Menyinggung soal dugaan keterlibatan oknum aparat TNI dan Kepolisian setempat dalam aktivitas tambang liar tersebut, Irwan tidak menampik hal tersebut. Bahkan menurut dia, untuk menghentikan kegiatan tambang liar itu, sebaiknya para pelakunya diproses hukum termasuk oknum aparat yang berdiri di belakang mereka tanpa pandang bulu guna memberikan efek jera. (sar/cha/B)

 

PGRI Gagas Konsep Pemerataan Guru

TAKALAR , BKM--Pengurus baru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  Takalar menerima Ketua PGRI Sulsel periode 2014-2019, Abdullah Djabbar untuk membahas penumpukan tenaga pendidik. PGRI Sulawesi Selatan juga fokus pada peningkatan kompetensi guru.
Muhammad Ridwan Tiro selaku Ketua PGRI Takalar bersama Bendahara, Zainuddin Detol dinilai mampu menahkodai PGRI Takalar yang juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Ketua PGRI Sulsel merilis, sekira 165.566 guru tersebar di berbagai daerah dan 1.883.067 siswa dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas di Sulsel.
"Kita akan berikan pelatihan kepada guru, bagi tenaga pendidik. Kalau mau lihat siswanya bagus, tenaga pendidiknya juga harus bagus," kata Abdullah Djabbar.
Konferensi PGRI Takalar diminta untuk digelar paling lambat Desember.
Abdullah Djabbar yang juga Kepala Dinas Pendidikan  Sulsel  bertekat membawa  PGRI menjadi organisasi profesi terbaik serta profesional.
Karena itu, ia minta semua pihak, terutama pengurus PGRI untuk bersama-sama menjalankan  kepengurusan dengan baik serta transparan selama lima tahun.
Dalam kunjungannya di  Takalar, Abdullah Jabbar  berharap agar pertemuan pengurus  PGRI Takalar, kompetensi guru dapat meningkat, demikian pula martabat guru di dunia pendidikan.
Abdullah berharap PGRI, bisa meningkatkan kualitas pendidikan lewat peningkatan mutu guru, terutama di daerah terpencil.
“Kita akan memberikan pendidikan khusus kepada tenaga pengajar di daerah pelosok agar kualitas mengajar mereka bisa meningkat serta setara dengan yang ada di kota,” harapnya. (tom/cha/C)

   

LPK2 Laporkan Oknum TPK PNPM-MP Mapsu

TAKALAR, BKM--Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Keadilan (LPK2) Sulawesi Selatan melaporkan sejumlah oknum Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) proyek pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Laporan tersebut dilayangkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Takalar, lantaran pengelola PNPM-MP melakukan penggajian di bawah standar atau tidak melakukan penggajian buruh sesuai harian orang kerja (HOK).
"Merunut petunjuk teknis yang ada, gaji buruh yang bekerja pada setiap kegiatan PNPM-MP, seharusnya dibayarkan Rp 90 ribu untuk tukang dan upah buruh Rp 70 ribu. Sementara yang direalisasikan oleh setiap TPK terhadap tukang dan buruh hanya Rp 70 ribu dan Rp 50 ribu," kata Ardi, Koordinator LPK2 SulSel, Jum'at (25/7).
Selain item penggajian yang tidak sesuai dengan gaji standar atau gaji harian orang kerja (HOK), Ardi bersama beberapa rekannya menyebut pula adanya kesalahan bestek yang dilakukan oleh pengelola PNPM-MP. Dimana material yang digunakan dalam sejumlah proyek fisik dibeberapa Desa diKepulauan Tanakeke, Kecamatan Mappakasunggu, seperti pembangunan jalan cor di Desa Balangdatu, pembangunan tanggul pemecah ombak di Desa Maccini Baji dan pembangunan jalan cor di Desa Rewataya.
"Pada umumnya proyek PNPM-MP yang ada di Kecamatan Mappakasunggu dan Kecamatan Mangngarabombang dikerjakan tidak sesuai bestek dan juknis yang tertuang dalam rencana anggaran belanja (RAB), sehingga tidak menutup kemungkinan prospek dari proyek tersebut tidak akan bertahan lama, karena materaial yang digunakan adalah batu karang dan pasir lokal," kata Ardi.
Sejumlah nama tim pelaksana kegiatan (TPK) yang dilaporkan ke ranah hukum oleh lembaga pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan (LPK2) terkait dugaan tersebut masing masing adalah, Muhammad Basri, Ketua TPK Desa Balangdatu, Anwar Gassing Ketua TPK Desa Maccini Baji, Padli Daeng Lawang, Ketua TPK Desa Rewataya.(ari/cha/C)

   

Maros Tunggu Kuota CPNS 2014

MAROS, BKM--Pemerintah Kabupaten Maros memastikan untuk tahun 2014 ini akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Maros, Arwin Malik mengatakan, tahun 2014 Pemda Maros akan menerima CPNS. Namun pihaknya belum bisa memastikan berapa banyak formasi yang akan diterima. Soalnya, jumlah penerimaan CPNS berdasarkan kuota yang diberikan oleh Menpan.
"Ya, kita akan menerima CPNS tahun ini. Tapi jumlahnya belum kami ketahui, semua tergantung Kuota," katanya.
Dia menambahkan, berdasarkan kebutuhan, Pemda Maros, khusus untuk tenaga guru serta kesehatan masih sangat kurang. "Bila dibanding tenaga teknis, tenaga ksehatan serta guru memang masih minim. Kita tidak bisa menyebut angka pastinya," katanya.
Bupati Maros HM Hatta Rahman menuturkan, Pemerintah Maros akan membuka lowongan khusus untuk tenaga dokter ahli. Dia mengakui, Maros masih kekurangan dokter ahli. Jarak Maros-Makassar yang tidak begitu jauh, sehingga menyebabkan dokter ahli malas untuk menetap di Maros, dan lebih memilih mengabdi di Makassar. Hatta menuturkan, ke depannya Pemkab Maros akan mengusulkan jalur penerimaan khusus PTT.
"Kita akan mengusulkan pembukaan formasi khusus PTT. Asalkan mereka mau mengabdi di daerah itu, mengapa tidak kita usulkan saja," tutupnya. (ari/cha/C)

   

Sidak DPKP Temukan Daging Bercacing

MAROS, BKM--Petugas Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan (DPKP) Maros, pagi pagi sudah berkunjung ke Pasar Sentral Maros, Kamis (24/7). Rombongan menuju ke penjual daging dan ayam di pasar tersebut. Sebagian pedagang kaget didatangi petugas DPKP yang menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) jelang Idul Fitri 1435 H.
Setelah menggelar sidak selama 30 menit, petugas DPKP Maros menemukan daging bercacing. Daging hati tersebut ditemukan masih dijual pedagang di meja dagangannya. Pengamatan wartawan, daging hati tersebut tidak segar, tidak lagi berwarna merah namun pekat.
Menurut petugas Divisi Kesehatan Hewan DPKP Maros, drh Ujistiany Abidin, daging tersebut sudah tak layak konsumsi. Apalagi daging hati tersebut sudah dipenuhi cacing dewasa. "Saat petugas membelahnya muncul cacing dewasa. Daging tersebut sudah tak layak dikonsumsi," jelasnya.
Petugas pun mengamankan daging hati yang dibungkus plastik agar pedagang tersebut tak menjualnya lagi. Menurut drh Ujistiany ternak tersebut sudah sakit makanya pemilik ternak dengan cepat memotongnya. Waktu masih hidup ternak tersebut terinfeksi cacing yang lazim disebut parasit. Kondisi nyata bagi ternak yang terkena parasit seperti leher ternak membengkak. "Ini merupakan kasus pertama yang terjadi di Pasar Sentral Maros," tambahnya.
Ia mengimbau bagi masyarakat agar lebih jeli memilih daging yang akan dibeli. Sebaiknya membeli daging berwarna merah dan permukaan daging yang rata.
Pihak DPKP juga mengupayakan ada petugas yang mengawasi proses pemotongan. Petugas yang disebut kolektor ini mengawasi satu rumah pemotongan hewan (RPH) yang resmi dan enam tempat pemotongan hewan (TPH). Para kolektor mengawasi sebelum dan setelah pemotongan agar daging yang akan dijual dapat dipantau kualitasnya. (ari/cha/B)

   

Halaman 1 dari 62

hub 081241000553 untuk pemasangan banner
Kami talenta seal bergerak dalam bidang multiseal , pneumatic seal, hydroulic seal, packing seal , custom seal , specialist mechanical seal untuk semua jenis pompa.
pengen Rp.4-7jt/bulan sebagai penghasilan tambahan dari internet dan social media tanpa harus meninggalkan keluarga dan kerjaan ? join dan Belajar yuk sama2 di M3Network yang udah terbukti menghasilkan puluhan jutawan dari bisnis MLM secara offline dan online dengan memanfaatkan Facebook
hub 081241000553 untuk pemasangan banner
Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA

Login / Registrasi