BKM Metro Makassar

Silaturahmi dengan Kapolrestabes

PADA hari ke-22, Rabu (16/4), menjelang berakhirnya masa jabatannya, Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, tetap menjalankan aktivitas rutinnya. Datang ke Balaikota dan mengikuti sejumlah kegiatan lain, baik di Balaikota maupun di masyarakat.
Diantara kegiatan yang dihadiri Ilham kemarin adalah silaturrahmi ke Polrestabes Makassar. Ilham diterima langsung oleh Kapolrestabes Makassar yang baru, Kombes  Ferri Abraham. Pada kesempatan itu, Ilham sempat membahas video conference masalah penyelundupan pengungsi dengan Mabes Polri dan TNI.
Usai itu, Ilham kembali bertandang ke ruangannya. Ilham menerima kunjungan LPI yang menyerahkan laporannya sekitar pukul 13.Wita. Kemudian sekitar pukul 14.00, Ilham bergegas menuju kantor DPRD Sulsel untuk menghadiri rapat paripurna penyerahan LKPj oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo.
Setelah menghadiri rapat paripurna DPRD Sulsel, Ilham kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugasnya sambil menanti waktu lagi untuk menghadiri pisah sambut Kapolrestabes Makassar. (ish/ams/c)

 

Buru Stok Darah, PMI Terapkan Pola Jemput Bola

JUMLAH pendonor darah saat ini sudah meningkat dibandingkan dengan beberapa puluh tahun lalu. Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai palang pintu donor darah melakukan aksi jempot bola ke masyarakat, khususnya instansi pemerintah.

Laporan: ILHAM RAIS

Di masa lalu, tukang becak menjadi salah satu sasaran utama untuk dimintai darahnya oleh keluarga pasien di rumah sakit yang membutuhkan. Tak ayal, tukang becak pun menjadi terbiasa menjadi pendonor. Apalagi mereka akan mendapatkan imbalan uang dalam jumlah yang lumayan dibandingkan dengan yang biasa mereka dapat setiap hari dari menarik becak.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, kebutuhan terhadap tukang becak untuk menjadi pendonor sangat minim. Bahkan, sangat jarang sekali para tukang becak dipanggil untuk mendonorkan darahnya.
"Jarang sekali mi kita dipanggil untuk menjadi pendonor darah," ujar Daeng Juma, seorang tukang yang setiap hari mangkal di depan Rumah Sakit Jiwa Dadi Jalan Lanto Daeng Pasewang, beberapa hari lalu.
Menurut dia, untuk tahun 2014 ini, hampir tidak ada yang membutuhkan tukang-tukang becak lagi. Menurut dia, hal ini terjadi karena Palang Merah Indonesia (PMI) langsung turun ke masyarakat atau instansi pemerintah untuk melakukan aksi donor darah.
"Paling kalau stok darah PMI kosong dan tiba-tiba ada yang membutuhkan, baru dapatki lagi. Itupun jarang sekalimi," katanya.
Dahulu, jelas dia, waktu PMI belum ada kerjasama dengan instansi pemerintah selalu ada yang meminta donor darah. "Mungkin karena darah instansi pemerinta lebih bagus (steril) dari pada daranya tukang becak. Kalau instansi pemerintah donor darahnya juga  secara cuma-cuma alias gratis. Mereka tidak meminta imbalan. Kalau tukang becak berdonor, ada imbalannya berkisar Rp 300 ribu-Rp 500 ribu perkantong," katanya.
Meski hanya seorang tukang becak, Daeng Juma mampu menjelaskan secara detail soal proses donor darah di PMI. Pengalamannya menjadi pendonor darah bertahun-tahun, ditambah lagi dengan seringnya ngobrol bersama petugas PMI, menjadikan Daeng Juma memiliki pengetahuan yang banyak soal PMI dan donor darah.
"Saat ini, banyaknya instansi yang melakukan donor darah. Terkadang satu instansi bisa mengumpulkan darah 100 kantong. Itupun kalau sudah sampai di kantor PMI, diperiksa lagi. Paling banyakmi 50 kantongji itu yang bagus. Sisanya yang tidak bagus disimpanmi di gudangnya," katanya.
Menurut dia, petugas mengaku, gudang PMI sudah hampirmi penuh darah yang tidak layak pakai. "Biasanya instansi pemerintahan yang sering donor darah adalah PNS kantor Walikota, Kepolisian, Tentara (TNI). Terkadang juga mahasiswa dan karyawan hotel di Makassar," katanya.
Biasanya, lanjut dia, sebelum mendonorkan darah, bagi tukang becak diperiksa dulu HB-nya. Kalau di atas 12 HB-nya tidak bisa mendonor. Ketika ditanya kalau melebihi HB 12 kenapa? Menurut Daeng Juma, kalau di atas 12 HB-nya, itu orang tinggi darah. "Suka marah-marah," ujarnya sambil tertawa.
Menurutnya, alat PMI saat inbi sudah canggih. Ada alat PMI yang bisa memisahkan darah merah dan darahn putih. Biasanya darah putih ini diperlukan yang terkena penyakit demam berdarah.
Dia juga menceritakan soal ada istilahnya darah putih. "Setahu saya, darah merah ji sama darah biru," ujarnya sambil bercanda. (ilo/ams/b)

   

Setjen DPR RI Beri Pendidikan Politik Dini Bagi Pelajar

PEMAHAMAN atas tugas dan tanggung jawab anggota dewan setelah terpilih terkadang belum dipahami sejumlah legsialator. Pengetahuan para politisi tentang tugas dan fungsinya rendah karena tidak pernah mendapatkan pemahaman soal itu.
Hal inilah yang membuat Humas Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan pembelajaran politik secara dini kepada para pelajar, baik untuk siswa dari SMA, SMK maupun Madrasyah Aliyah.
Apa saja cara kerja jajaran Humas Setjen DPR RI dalam memberi pemahaman politik secara dini kepada siswa tersebut? Berikut laporannya.

Laporan: ARIEF SITUJU dari JAKARTA

Sudah tujuh tahun Setjen DPR RI melalui Bagian Humas melakukan pendidikan politik dini bagi pejalar guna menjadi dasar atau pedoman awal bagi pelajar sehingga suatu ketika bila tamat dan menjadi politisi tidak lagi buta dengan tugas dan fungsi dan fungsi sebagai Legislator.
Hal ini dilakukan agar para pelajar yang direkrut empat orang dari setiap provinsi dapat menyebarluaskan pengetahuannya kepada teman-temannya di daerah.
Seleksi keempat pelajar untuk mewakili provinsi dilakukan dengan melibatkan pihak perguruan tinggi yakni Universitas Indonesia (UI) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), khususnya untuk teknik seleksi karena pendaftarnya sangat banyak.
Selain itu, peran media juga sangat membantu  dalam memberikan informasi soal tugas dan fungsi dewan.
Kabag Humas Setjen DPR RI, Suratno, juga memberikan simulasi bagi pelajar bagaimana sesungguhnya menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.
Peserta diajak untuk menggunakan sejumlah ruangan sidang seperti ruangan rapat komisi dan fraksi serta ruang rapat alat kelengkapan. Mereka lalu diberi pengetahuan soal tehnik persidangan, protokoleran hingga  tata tertib. Ratusan siswa diberikan materi tentang bagaimana  memecahkan sebuah persoalan yang melahirkan perdebatan yang sangat a lot hingga para pelajar baku lempar kertas.
"Ternyata, dari simulasi tersebut, para pelajar juga mengakui bahwa menjadi anggota Dewan memiliki banyak tugas atau pekerjaan dan terkadang sangat meletihkan," jelas Suratno.
Didampingi Kabag Pemberitaan dan Kabar Arsip, Lili, Suratno menjelaskan bahwa kerja-kerja kehumasan di sekretariat DPR RI maupun DPRD provinsi sangat berbeda dengan kehumasan yang ada di unit kerja departemen atau di kementerian.
Di DPR RI, Humas memberi perhatian terhadap 650 legislator, sementara di departeman atau kementerian  Humas hanya memberi perhatian belasan pejabat.
Di hadapan rombongan Humas DPRD Sulsel yang dipimpin Hasubag Humas, Surya Dharma, Suratno menegaskan bahwa kerja keras kehumasan di parlemen karena dinamika politik di parlemen sangat tinggi.
Berbeda dengan SKPD yang mungkin hanya satu hingga tiga orang, tapi di parlemen tentu semua anggota Dewan. Mereka memiliki otoritas untuk menyampaikan pesan ke publik.
Humas Setjen DPR RI juga tetap menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan media cetak dan elektronik yang salah satu fungsinya memberikan informasi terkait beberapa hal yang menjadi hak publik untuk diketahui. (rif/ams/b)

   

F-PAN Ancam Boikot Pelantikan DIA

MAKASSAR, BKM -- Fraksi Partai Amant Nasional (F-PAN) DPRD Kota Makassar mengancam akan memboikot pelantikan Walikota-Wakil Walikota Makassar, Muh Ramdhan Pomanto-Suamsu Rizal MI (DIA) pada 8 Mei 2014 mendatang.

Ancaman boikot itu keluar lantaran F-PAN mengaku dilecehkan karena merasa tidak dilibatkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas tentang nilai anggaran dan penggunaan tempat di luar kantor DPRD Kota Makassar untuk acara pelantikan walikota dan wakil walikota Makassar periode 2014-2019 itu.
Protes keras disampaikan Wakil Ketua DPRD Makassar yang juga Koordinator Bamus, Busrah Abdullah, pascadigelarnya rapat Bamus di kantor DPRD Makassar, Rabu (16/4).
"Saya minta rapat ini diulang. Saya berkantor, tapi tidak ada yang menyampaikan kalau ada rapat Bamus soal jadwal pelantikan ini. Saya ini pimpinan, lembaga ini jangan seenaknya saja memutuskan sesuatu tanpa melibatkan pimpinan lain, apalgai ini menyangkut anggaran dan penggunaan anjungan yang notabene adalah fasilitas umum. Kami Fraksi PAN harus dihargai juga. Jangan asal memutuskan begitu," tegas Busrah di hadapan dua pimpinan rapat Bamus yang datang usai rapat digelar.
Biasanya, pelantikan walikota dan wakil walikota Makassar digelar di gedung DPRD Makassar. Namun, kali ini pelantikan diputuskan di luar gedung Dewan. Rencananya, pelantikan akan berlangsung di pelataran anjungan Bugis-Makassar Pantai Losari.
Dalam rapat Bamus yang dihadiri oleh Asisten I Pemkot Makassar, Burhanuddin, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Makassar dari Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Samsu Biang, dan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat, Haidar Majid, memutuskan, jadwal pelaksanaan acara pengambilan sumpah walikota-wakil walikota Makassar terpilih pada 8 Mei, di pelataran anjungan Bugis-Makassar.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Marimim Tahir, di hadapan legislator Bamus dalam rapat tersebut menyampaikan kesiapan anggaran berdasarkan DPA (Daftar Isian Anggaran) Setwan tahun 2014 sebesar Rp 500 juta lebih.
"Sesuai DPA yang masuk dalam pos anggaran Sekwan melalui APBD Kota Makassar tahun 2014, besarannya kurang lebih Rp 500 juta. Anggaran ini meliputi konsumsi dan perlengkapan acara pelantikan, seperti tenda dan kursi," papar Marimin.
Menanggapi nilai anggaran yang mencapai Rp 500 juta tersebut, Busrah Abdullah, kepada wartawan, menilai angka yang direncanakan untuk sebuah acara pelantikan walikota Makassar jauh dari relevansi.
"Tidak relevan anggaran pelantikan sampai Rp 500 juta. Pelantikan harusnya di kantor DPRD Makassar saja. Kita bahkan bisa berhemat. Paling-paling habis Rp 50 juta pelantikan sudah bisa terlaksana," ujar Busrah.
Smeentara itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk Mappaseling Beta, mengatakan, secara etika, unsur pimpinan harus dilibatkan. Aru, sapaan akrab Legislator Golkar Makassar ini, tak menampik jika hasil rapat keputusan Badan Musyawarah (Bamus) dapat dianulir jika salah satu unsur pimpinan merasa tidak dilibatkan dalam rapat tersebut.
"Etikanya unsur pimpinan harus dilibatkan. Katanya Pak Busrah ada di ruangannya, tapi tidak disampaikan," ucap Aru, kemarin. (ril/ams/b)

   

Hanya Truk 10 Roda Timbunan Dilarang

MAKASSAR, BKM -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menfasilitasi pertemuan tiga daerah yang berhubungan dengan pengoperasian truk 10 roda. Pertemuan berlangsung di kantor Gubernur Sulsel, Rabu (16/4) siang.
Ketiga daerah yang dipertemukan itu adalah Pemkot Makassar, Pemkab Gowa dan Maros. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa truk 10 roda tetap bisa masuk Kota Makassar di siang hari.
Hanya saja, menurut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Sulsel, Masykur A Sulthan, truk 10 roda yang bisa masuk Kota Makassar siang hari khusus untuk pengangkut barang selain tambang golongan C atau timbunan.
Menurut Masykur, ketiga belah pihak telah mencapai kata sepakat bahwa truk 10 roda yang akan tetap jalan, seperti angkutan barang, semen dan lainnya. Tetapi, lanjut dia, harus disertai dengan izin khusus. "Kalau angkutan tambang galian golongan C, harus di bawah roda 10," kata dia.
Berdasarkan hasil penelitian, jelas dia, selama ini yang menimbulkan ketidakyamanan dan kecelakaan adalah truk 10 roda ke atas yang mengangkut barang galian tambang. Sebab, mereka memiliki kebiasan beroperasi secara beriringan. "Ini yang menjadi fokus pembicaraan tadi. Perwali sendiri berlaku khusus untuk truk 10 roda galian golongan C," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Gowa, Baharuddin, mengaku, pada dasarnya pihaknya ingin melayani masyarakat dengan baik, tetapi pengaturan perlu dilakukan agar kepentingan bersama tetap terjaga.
"Setelah mendengar isi peraturan masing-masing kabupaten/kota, telah timbul pemahaman dan kita akan kaji aspek keamanan dan kenyamanan secara teknis," kata dia.
Senada dikatakan Asisten II Makassar, Ibrahim Saleh. Menurut dia, pertemuan ini merupakan momen yang bagus karena sudah ada kesepahaman yang sama. "Kita akan kaji terkait jam operasinya. Jika memang tidak menimbulkan dampak ekonomi, kita akan sepakat bahwa truk roda 10 galian golongan C, tidak perlu menggunakan truk 10 roda lagi. Tapi kita akan kaji dulu," tuturnya.
"Meski belum diputuskan tindakan selanjutnya, tetapi telah disepakati bahwa akan melakukan pengaturan lebih jauh terhadap truk 10 galian C," katanya. 
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, M Sabri, saat dikonfirmasi, mengungkapkan, hingga kini sebanyak delapan unit truk 10 roda yang melanggar Perwali Makassar masih ditahan. Saat ini, truk-truk itu masih diparkir di terminal lama Panaikang.
"Kami masih melakukan penyitaan sebagai efek jerah bagi para sopir truk 10 roda yang lalu lalang masuk di dalam kota siang hari," katanya. Menurut dia, penyitaan pada truk 10 roda baru kami bisa keuarkan ketika usai pembahasan dari pihak pemerinta provinsi," papar Sabri, kemarin.
Terkait dengan jumlah tilang pelanggar truk 10 roda, kata Sabri, tugas dari kepolisian yang akan memberi sanksi tilang. "Kami tidak ada kewenangan dalam tugas penilangan, apalagi biaya tilang. Setahu saya, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pemilik truk 10 roda, semuanya pihak kepolisian lalu lintas yang lebih tahu," terangnya.
Terkait adanya pemilik truk 10 roda dan sopirnya yang berusaha akal-akalan untuk mencopot bannya dua agar kurang dari 1o roda, menurut Sabri, tetap disita truknya. "Jika bebannya melebihi dari 8 ton, kita akan sita. Enam roda pun kami tahan jika kapasistas beban angkutnya lebih apalagi delapan ton," katanya.
Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Yayat Ruhiat, saat dikonfirmasi terkait dengan biaya tilang bagi truk 10 roda yang melanggar, mengatakan, sesuai dengan aturan lalu lintas, pihaknya akan menerapkan sanksi bagi pemilik truk 10 roda. "Itu sudah ketentuan dalam undang-undang," katanya. (san-ish/ams/b)

   

Halaman 1 dari 102

hub 081241000553 untuk pemasangan banner
Kami talenta seal bergerak dalam bidang multiseal , pneumatic seal, hydroulic seal, packing seal , custom seal , specialist mechanical seal untuk semua jenis pompa.
pengen Rp.4-7jt/bulan sebagai penghasilan tambahan dari internet dan social media tanpa harus meninggalkan keluarga dan kerjaan ? join dan Belajar yuk sama2 di M3Network yang udah terbukti menghasilkan puluhan jutawan dari bisnis MLM secara offline dan online dengan memanfaatkan Facebook
Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA