Makassar Politik

Mulyadi Bintaha Raih Gelar Doktor di UNM

MAMUJU, BKM -- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar, H Mulyadi Bintaha, raih gelar doktor di Universitas Negeri Makassar (UNM). Mantan guru SD Negeri Kassi UPTD Pendidikan Kecamatan Manggala, Makassar ini menjadi doktor ke-67 bidang sosiologi pada Program Pascasarjana (PPs) UNM dengan nilai disertasi tertinggi, yakni kualifikasi A (sangat memuaskan).
Dalam promosi doktornya yang berlangsung di lantai V Gedung PPs UNM, Jalan Landak, Senin (25/8), Mulyadi diuji oleh tim penguji, masing-masing Prof Dr Ir H Darmawan Salman, MSi (promotor), Prof Dr Andi Agustang, MSi (Kopromotor/Ketua Program Studi Sosiologi), Dr Firdaus W Suhaeb, MSi (Kopromotor), dan Prof Dr Jasruddin, MSi (Direktur PPs UNM).
Tim penguji Darmawan dan Andi Agustang menyatakan, di antara 367 kualifikasi doktor (S3) alumni UNM, Mulyadi Bintaha  menjadi doktor melalui hasil penelitian terbaik. Penelitiannya di Desa Karavo Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulbar, mampu mengungkap dan menghimpun perlunya modal sosial pada masyarakat heterogen dalam pelaksanaan pembangunan. 
Darmawan Salman dalam pengukuhan di depan ratusan hadirin, mengatakan, integral atau interkoneksi penelitian yang menghubungkan modal sosial masyarakat dengan sosial finansial merupakan hasil survei dan wawancara yang memiliki nilai disertasi tertinggi bidang sosiologi. Dimana riset perpaduan Mulyadi ini merupakan yang pertama kali dilakukan.
Mulyadi Bintaha, mengatakan, survei dan wawancara lapangan menunjukkan perpaduan sosial masyarakat dengan sosial finansial di Desa Karave merupakan salah satu potret  masyarakat desa yang heterogen. Dimana desa tersebut dihuni penduduk dari berbagai latar belakang etnis, nilai budaya, dan agama.
Desa yang menjadi kawasan transmigrasi swakarsa bertipologi desa sekitar hutan. Namun mampu membuktikan heterogenitas  masyarakat pada suatu desa bukanlah menjadi faktor yang dapat memicu timbulnya benih-benih konflik di tengah-tengah maysarakat. Tapi dapat pula menjadi perekat bagi tumbuhnya solidaritas dan korektivitas sosial.
Heterogenitas  masyarakat Karavo, terang Mulyadi, sebagai sistem sosial dapat dilihat dari pertimbangan kuantitas etnis dan agama. Tak ada etnis dan agama dominan, etnis pribumi dan non pribumi sama saka. Dalam penciuman lapangan, paparnya,  menunjukkan di Desa Karavo ada 7 etnis mayoritas, seperti etnis Jawa, Toraja, Bali, Bugis, Mandar, Kaili, Makassar dan sejumlah etnis minoritas lainnya.
Mereka hidup berdampingan dalam waktu relatif lama. Yakni sejak sebelum pemekaran hingga pasca pemekaran desa, tanpa adanya konflik eskalasi besar seperti konflik suku. Kalau pun terjadi konflik, realitasnya hanyalah konflik dalam skala kecil yang melibatkan individu-individu dalam masyarakat. (zai/mir/c)

 

Askonas Minta Lelang Dihentikan

MAMUJU, BKM -- Banyaknya proyek di wilayah Provinsi Sulbar yang terlambat dilelang, mengundang keprihatinan dari pihak Askonas Sulbar. Melalui ketuanya, Ilham Zainuddin, saat menemui Wakil Ketua DPRD Sulbar, H Hasan Sulur, pihak dewan harus memanggil pihak Unit Lelang Pengadaan (ULP) yang ada di Pemprov Sulbar dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sulbar untuk menjelaskan mengenai keterlambatan proses lelang pada lingkup Pemprov Sulbar.
Menurut Ilham, ada fenomena yang terjadi setiap tahun terkait pelelangan proyek. Setiap tahun terjadi kesalahan berulang-ulang yang terkait dengan pihak ULP. Dimana, pelaksanaan proses lelang belum juga rampung sampai sekarang. Bahkan, masih ada ratusan paket besar yang bernilai miliaran rupiah sampai pada paket bernilai ratusan juta rupiah, belum ada titik terangnya mengenai pemenangnya.
''Jika setiap tahun terjadi kegagalan lelang, maka tentu akan menimbulkan masalah pada pihak rekanan yang ada di Provinsi Sulbar,'' papar Ilham.
Ilham mendesak kepada pihak-pihak terkait dalam lingkup Pemprov Sulbar untuk dapat melakukan langkah-langkah perbaikan sistem. Karena permasalahan yang terjadi pada ULP, tetap sama dari tahun ke tahun. ''Kalau proyek-proyek besar baru akan diumumkan pemenangnya pada September ini, maka pekerjaan hanya bisa dilakukan dalam beberapa bulan. Kalau ini tetap dipaksakan kepada rekanan dengan limit waktu yang sangat pendek, maka pekerjaan ini tidak mampu diselesaikan. Ini bisa menjadi temuan. Apalagi sekarang sudah mulai memasuki musim hujan.
Untuk itu, kepada Hasan Sulur, ia menitip pesan agar proyek yang memang fisiknya sulit dan anggarannya besar, seharusnya tidak perlu dilakukan lelang lagi sekarang. ''Kami sebagai pelaku jasa konstruksi meyakini, jika masukan kami ini tidak dihiraukan, maka akan memberikan dampak yang mengarah pada temuan lagi,'' katanya.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hasan Sulur, ketika ditemui BKM usai pertemuan tersebut, mengatakan, pihaknya akan menyampaikan masalah ini kepada pihak komisi yang membidangi, yakni komisi dua. Menyikapi pengaduan Askonas Sulbar tentang lambatnya pelaksanaan lelang oleh pihak ULP sehingga diminta untuk menghentikan lelang itu, ia menegaskan, itu sangat keliru.
Karena masalah kontraktor yang mampu dan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu, tidak semua kontraktor yang tidak mampu.
''Saya yakin akan masih ada kontraktor yang mampu melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaannya dengan limit waktu yang tinggal beberapa bulan,'' tandasnya.
Meski demikian, menyikapi masukan dari Askonas ini, Hasan Sulur mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan komisi yang membidanginya. ''Jika memang nanti akan disikapi secara serius bagi fraksi maupun para anggota lain yang ada di DPRD Sulbar, maka kami akan mengambil langkah dengan menghadirkan pihak terkait yang ada di Pemprov Sulbar, baik itu SKPD, Bappeda, Dinas PU, dan ULP bersama Pokjanya untuk menyikapi permasalahan ini,'' ujarnya.
Hasan mengatakan, memang perlu ada keseriusan dalam menyelesaikan setiap masalah dan keluhan dari masyarakat Sulbar ini. Karena setiap masalah yang ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, harus ada kepastiannya. ''Jangan kita biarkan pembangunan yang diharapkan masyarakat jadi terhambat. Kita harus melakukan berdasarkan komitmen dalam penetapan APBD. Dimana, harus ada keberpihakan kepada rakyat,'' tandasnya. (ala/mir/c)


   

Dewan Nilai Pemerintahan Anwar Gawat Darurat

MAMUJU, BKM -- Nuralam Tahir, pelaksana tugas (Plt) Sekprov Sulbar, membacakan jawaban terhadap nota keuangan tahun anggaran 2014, di gedung DPRD Sulbar, Selasa (26/8). Menurutnya, pihak Pemprov telah melaksanakan program yang disepakati antara eksekutif dan legislatif.
''Program-program yang telah disepakati antara Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar sudah dilaksanakan dengan baik. Misalnya pada sektor perkebunan, perikanan, pendidikan, dan kegiatan lainnya,'' katanya.
Usai membacakan jawaban nota keuangan, Nuralam pun langsung dihujani interupsi dan pertanyaan dari para anggota dewan. Sejumlah anggota dewan tampak emosional saat melancarkan interupsi. Dewan menilai eksekutif kurang maksimal. Bahkan, dewan menilai pemerintahan yang dipimpin Anwar Adnan Saleh sudah gawat darurat.
''Bahkan kalau diibaratkan dalam militer maupun di kepolisian, ini sudah siaga satu pada pemerintahan dan sudah diambang kehancuran,'' tegas Amran, HB dari Fraksi Sulbar membangun.
Ia pun mendesak kepada Gubernur Sulbar untuk dapat menghadirkan Direktur BUMD, soal anggaran yang dikelolanya sebesar puluhan miliar rupiah, harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Gaus Bastari dari Fraksi PDIP, lebih menyoroti masalah jalanan di Kalumpang yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Kabupaten Mamasa. Ia mengharapkan adanya keperdulian bagi pemerintah melakukan perbaikan jalan ini. Sehingga akses jalan yang sangat diharapkan masyarakat Sulbar dalam menunjang perekonomiannya.
Bahkan Gaus juga menyorot terhadap kinerja pemerintah Sulbar yang kurang maksimal. Sehingga pulau-pulau yang ada di luar itu tidak mampu dipertahankan. Termasuk Pulau Lere-lerekang yang sudah menjadi bukti telah diambil alih Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel).
Abidin dari Fraksi Demokrat mempertanyakan mengenai penggunaan anggaran belanja tidak langsung sebesar 24 persen dari Rp 1 triliun. Ia meminta ada transparansi dari pihak Pemprov Sulbar menyangkut penggunaan anggaran. Bahkan, ia mendesak pihak eksekutif untuk melakukan perbaikan terhadap laporan keuangan yang dibacakan Sekprov Sulbar.
''Pemprov perlu transparan dalam penggunaan anggaran. Sehingga ada kejelasan yang baik bagi masyarakat Sulbar. Termasuk mengenai perjanjian tertulis soal kegiatan yang berlangsung di wilayah Sulbar. Misalnya pembangunan jalan arteri, harus dilaporkan secara tertulis kepada anggota dewan periode sekarang. Jika tidak ada laporan secara tertulis pada kegiatan yang ada di wilayah Sulbar, nantinya akan menjadi masalah pada anggota dewan yang baru'' ungkap Sukardi M Nur, anggota DPRD Sulbar dari Fraksi Demokrat.
Sedangkan Arman Salimin dari Fraksi PAN menyampaikan, pihak Gubernur Sulbar harus melakukan koordinasi kepada anggota dewan Sulbar dalam hal pengurusan Pulau Lere-lerekang. ''Jangan ada kesan bagi Gubernur Sulbar kurang maksimal pada permasalahan Pulau Lere-lerekang. Sehingga pulau ini lepas dan diambil pihak Pemprov Kalimantan Selatan,'' tandasnya.
Ketua Fraksi PAN, Harun, juga menyoroti kinerja eksekutif yang kurang maksimal dalam melakukan kinerja bagi Pemprov Sulbar. Termasuk masalah mengurusi perguruan tinggi yang kurang maksimal. Termasuk pada SKPD terkait. Perlu dilakukan evaluasi secara baik bagi Gubernur sulbar,'' ujar Harun. (ala/mir/c)

   

DPP Abaikan Usulan Golkar Sulsel

MAKASSAR, BKM--Kewenangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel dalam menentukan pimpinan di DPRD kabupaten/kota ternyata mulai dibatasi  Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Indikasi ini kian mengemuka pada penentuan Ketua DPRD Luwu. Nama calon Ketua DPRD yang diusul DPD Golkar Sulsel ternyata direkomendasikan lain oleh DPP Golkar. Awalanya, Golkar Sulsel mengusul tiga calon berdasarkan pleno Golkar Luwu yakni Andi Muharrir, Zulrahman dan Yasman Mimin, 
Andi Muharrir sebagai Wakil Ketua DPD II yang juga adalah Ketua AMPG Luwu, sementara Zularahman merupakan Wakil Ketua Bappilu Golkar Luwu serta Yasmin Mimin yang juga fungsinaris Golkar Luwu. Golkar Luwu dan Sulsel memprioritaslkan Wakil Ketua Bappilu, Zularrahman sebagai calon kuat Ketua DPRD Luwu, namun usulan itu dimentahkan DPP dengan memutuskan Andi Muharrir sebagai Ketua DPRD Luwu. 
Keputusan ini pun memantik reaksi dari berbagai pengurus DPD di partai berlambang pohon beringin ini.
Informasi yang dihimpun BKM menyebutkan,  keputusan DPP soal penetapan Ketua DPRD Luwu dinilai mengabaikan masukan dan catatan-catatan dari DPD I yang sudah mengirim nama berdasarkan urutan.
Hingga berita ini dirilis, sejumlah pengurus Golkar Sulsel enggan menanggapi keputusan DPP yang dinilai mengabaikan masukan DPD I.
Tiga anggota tim sembilan yakni Dr Ajip Padindang, Rusni Kasman dan Pangerang Rahim yang dikonfirmasi BKM kompak enggan mengomentari keputusan itu.
Demikian pula korwil Golkar Luwu Raya Armin Mustamin Toputiri. Ketika dikonfirmasi BKM, Armin sama sekali tidak bersedia memberikan keterangan.
Jika merujuk pada hasil keputusan Rapimnas di Jakarta November 2013 lalu. ada tujuh kriteria bagi setiap calon ketua DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota.
Pada BAB II pasal 2 terdapat 7 ayat yang menjelaskan soal kriteria calon pimpinan dewan. Adapun kriteria pertama yakni calon  diambil dari unsur pengurus harian sesuai tingkatannya atau satu tingkat di atasnya.Kedua, pernah menjadi anggota dewan minimal ditingkatannya. Ketiga, setiap calon harus berpendidikan minimal S1 atau sarjana.
Keempat, memberikan prioritas kepada calon yang mencapai perolehan suara memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan atau menjadi ketua DPD sesuai tingkatannya.Kelima, memenuhi ketentuan perundang undangan.
Sementara kriteria keenam adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.
Adapun kriteria ke tujuh menyebutkan, apabila ketentuan sebagaimana ayat satu hingga ayat enam tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan harus dengan persetujuan Dewan Pimpinan Partai atau satu tingkat di atasnya.
Wakil Sekjen DPP Golkar, Syamsul Bachri membenarkan bila hasil keputusan Rapimnas menjadi dasar penentuan pimpinan di parlemen diinternal Golkar. "Hasil Rapimnas tentu menjadi dasar penentuan pimpinan dewan. ''Hanya saja ada pertimbangan lain dalam menentukan,"ujar Syamsul. (rif/cha/B)

   

Koalisi Merah Putih Menguat

MAKASSAR, BKM--Koalisi merah putih yang terbangun saat menjelang pilpres lalu, ternyata masih berlanjut di Sulsel. Koalisi ini untuk penguatan di parlemen maupun untuk penjajakan koalisi di sebelas daerah yang akan menggelar Pemilihan Bupati (Pilbup) Juni 2015 mendatang. Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PAN dan PPP tetap menjajaki koalisi untuk sebelas  daerah yang akan menggelar pilbup.
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel Ariady Arsal mengaku bila partainya sangat berharap terjadinya koalisi baik di parlemen maupun di sebelas daerah untuk persiapan pilbup.
Di DPRD Sulsel saja, koalisi merah putih telah melakukan pertemuan guna menyusun draf pimpinan alat kelengkapan dewan. "Kita sudah bangun kesepakatan. Meski demikian, kami  tetap mengakomodir parpol lain seperti NasDem, Hanura, PDIP dan PKB,"ujar Ariadi.
Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel Buhari Kahar Mudzakkar mengungkapkan, koalisi merah putih itu sejak awal diwacanakan berlanjut di daerah.
"Mudah-mudahan bisa diwujudkan dibeberapa daerah, tetapi mungkin relatif sifatnya,"ujar Buhari yang masih tercatat sebagai anggota komisi B DPRD Sulsel ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah juga berharap partai yang dipimpinnya dapat membuka komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi. "Kami berharap koalisi tetap terbangun,"ujar calon Wakil Ketua DPRD Sulsel ini. (rif/cha/C)

   

Halaman 1 dari 44

hub 081241000553 untuk pemasangan banner
Kami talenta seal bergerak dalam bidang multiseal , pneumatic seal, hydroulic seal, packing seal , custom seal , specialist mechanical seal untuk semua jenis pompa.
pengen Rp.4-7jt/bulan sebagai penghasilan tambahan dari internet dan social media tanpa harus meninggalkan keluarga dan kerjaan ? join dan Belajar yuk sama2 di M3Network yang udah terbukti menghasilkan puluhan jutawan dari bisnis MLM secara offline dan online dengan memanfaatkan Facebook
hub 081241000553 untuk pemasangan banner
Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA

Login / Registrasi