Makassar Politik

PAN Kuasai Maros

MAROS, BKM -- DPD PAN Maros optimistis meraih kursi lebih banyak pada Pemilu legislatif 2014 atau melebihi target yang telah ditetapkan. Awalnya, PAN Maros menargetkan meraih delapan kursi di Maros, namun berdasarkan perhitungan internal PAN Maros, kursi yang diperoleh diperkirakan lebih dari target.
Ketua DPD PAN Maros, Hatta Rahman, Kamis (10/7), mengatakan, awalnya PAN hanya menargetkan sekitar delapan kursi namun hasil di lapangan lebih besar dari target awal. ''Awalnya kami menargetkan sekitar delapan kursi saja yakni dua kursi tiap dapil. Namun kami syukur karena hasil di lapangan sangat positif yang melebihi target kita,'' ujarnya.
Hatta menambahkan, menurut perhitungan internal PAN Maros, kemungkinan PAN meraih lebih dari 10 kursi dari empat dapil di Kabupaten Maros. Saat ini di DPRD Maros, PAN mengoleksi lima kursi atau satu tingkat di bawah Golkar yang memiliki tujuh kursi. Dari 10 kursi ini, dipastikan posisi Ketua DPRD Maros dipegang kader PAN.
Empat incumbent PAN yang dipastikan kembali melenggang ke gedung DPRD Maros, yakni AS Chaidir Syam, Zainal Dalle, Amri Yusuf, dan Ikram. Caleg PAN yang lolos lainnya yakni Suhartina Bohari, Haeria Rahman, dan Fitriani. Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Maros, AS Chaidir Syam saat dikonfirmasi mengatakan, hitung-hitungan jumlah kursi ini masih berdasarkan perhitungan internal partai. Namun untuk hasil finalnya, pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari KPU Maros.
''10 kursi masih berdasarkan perhitungan internal. Memang baru tujuh yang Insya Allah dipastikan masuk. Tiga lainnya masih menunggu jumlah perolehan suara. Kita juga tetap berpedoman pada hasil resmi dari KPU Maros,'' jelas Chaidir. (ari/mir/c)

 

Dipersulit, Caleg Demokrat Melapor ke Panwas

MAKASSAR, BKM -- Mengaku dipersulit saat melakukan pencoblosan, Rabu (9/4), calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Gowa, Taba Yusyarif langsung melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu setempat. Taba yang maju lewat daerah pemilihan Kecamatan Bontomarannu, Pattalassang, Manuju, dan Parangloe, mengaku telah dipersulit di TPS.
Akibatnya, mantan Kadis Perhubungan Gowa ini melayangkan protes ke Panwaslu Gowa.
Persoalan ini berawal ketika ada sebanyak 11 pemilih yang beralamat jalan poros  120 A Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu tidak mendapat undangan memilih pada Pileg 9 April kemarin. Menurut salah seorang kepala keluarga kepada Taba Yusarif dan BKM, dirinya hanya menerima undangan, sementara 11 pemilih lainnya tidak menerima.
Ironisnya, saat keluarganya mendatangi TPS  4 Kelurahan Tompobalang dengan membawa KTI dan kartu keluara, petugas di TPS menolak dengan syarat KTP harus difotocopy. Karena merasa dipersulit, apalagi cuaca tidak mendukung karena hujan, ke 11 pemilih tersebut akhirnya berdebat dengan petugas KPPS disaksikan para petugas dan saksi lainnya.
Perdebatan tersebut tidak membuahkan hasil. Kesebelas pemilih tetap ditolak tanpa melampirkan fotocopy KTP. Padahal, nama mereka sudah ada di DPT dan tertempel di rumah pemilih sejak beberapa waktu lalu. ''Atas masalah tersebut, saya langsung melapor ke Panwaslu di Makassar,'' katanya.
Ditemui usai melapor, Taba mengaku tetap akan mempersoalkan haknya sebelum ada penjelasan resmi. ''Saya curiga ada konspirasi untuk memenangkan partai tertentu. Sebab tidak ada aturan KTP harus difotocopy,'' tegasnya.
Adapun pemilih yang ditolak karena tidak membawa undangan, yakni Hj Kasmawati (istri), Hj Asrati (anak), H  Abd Kadir (menantu), St Misrah (anak), Fajar (cucu), Siti Masita (keponakan), St Hafsah (mertua), Kitra Yusarif (anak), Ansar (menantu), dan Rimbawan (menantu),
Hal serupa juga dialami Muhammad Amin, warga jalan poros Swadaya Kelurahan Tompobalang. Amin hanya menerima satu undangan sementara tiga lainnya tidak mendapat undangan. ''Hanya saja saya dan istri berhasil mencoblos. Dua lainnya tidak,'' tegasnya.
Ketua KPU Gowa Zainal Ruma yang dimintai tanggapannya mengaku bila pihaknya sudah memberikan pengarahan kepada semua petugas ditingkat bawah bila yang tidak menerima undangan atau C6 dapat memilih dengan membawa KTP atau kartu keluarga. ''Tak benar kalau ada syarat lain yakni melampirkan fotocopy KTP. Nanti kami akan cek keberanannya,'' ujar Zainal. (rif/mir/c)

   

Money Politik, Oknum PNS Terancam Dipidana

PALOPO, BKM -- Sahril, salah seorang anggota PPS di Kecamatan Bara, dilaporkan ke kantor Panwas karena kedapatan membagi-bagikan uang dan kartu nama Saulius Paranta, caleg Partai Gerindra nomor urut 3 dapil I DPRD Kota Palopo, Selasa (8/4).
Pelapor Joni Kalo, kepada BKM mengatakan, saat itu ia bertamu ke rumah rekannya di Lingkungan Home Sibang. Ia pun ditawari uang Rp 100 ribu. Tapi ia menolaknya. Kemudian ia mengikuti Sahril ke rumah Paulus Randan. Disitulah ia melihat Sahril menyerahkan kartu nama beserta uang Rp 100 ribu per orang  kepada empat orang.
''Sahril saya laporkan karena dia bagi-bagi uang,'' kata Joni.
Sementara Humas Panwaslu Palopo, Subuhan, membenarkan adanya kejadian tersebut. ''Benar. Laporannya sudah kami terima dan barang buktinya disita. Pelakunya bernama Sahril pekerjaan wakil Kepala Sekolah SMK 2 Walenrang. Sahril bisa dijerat sanksi pidana karena ia adalah seorang pegawai negeri sipil,'' katanya saat dikonfirmasi BKM, kemarin. (mawardi/mir)


   

Pasien Mencoblos di Atas Tempat Tidur

ENREKANG, BKM -- Sekalipun dalam kondisi terbaring kesakitan di rumah sakit, warga Enrekang pun tetap bersemangat menggunakan hak pilihnya. Terbukti, saat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendatangi ruangan di Rumah Sakit Massenrempulu, Enrekang, para pasien pun langsung bangun duduk.
Pasien yang disodorkan surat suara, langsung mengggunakan hak pilihnya. Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang didampingi saksi dan panitia pengawas lapangan, mendatangi para pasien sili berganti. Namun demikian, di antara para pasien ada juga yang enggan memberikan hak pilihnya dengan berbagai alasan.
''Saya tidak usah memilih. Saya tidak tau siapa yang saya mau pilih,'' kata Ina saat ditemui di ruang pasien.
Ketua KPPS TPS 5 Galonta, Syamsuriadi, mengatakan, sejak awal pihaknya telah mendata jumlah pemilih di rumah sakit. Sehingga lanjutnya, pihaknya tidak kesulitan untuk melayani pasien. ''Kalau para perawat dan penjaga pasien, diarahkan ke TPS memilih. Tapi mereka yang terbaring, kami antarkan langsung untuk mencoblos di rumah sakit,'' ujarnya. (her/mir/c)


   

Arahkan Pemilih, PPS Dilapor ke Panwaslu

JENEPONTO, BKM -- Oknum anggota KPPS di TPS 9 Kampung Tanrusampe Barat, Kelurahan Pa'biringa, Kecamatan Binamu, Yusuf Raga, dilapor salah seorang tokoh masyarakat setempat ke Panwaslu. Laporan tersebut tertuang dalam laporan bernomor : 05/LP/Pileg/Panwaslu-Jpt/IV/2014.
Dalam laporan tersebut disebutkan, oknum anggota PPS saat pencoblosan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu caleg DPRD kabupaten untuk dicoblos. Demikian diungkapkan Andi Ahmad Syawal saat ditemui BKM sesaat setelah melapor di kantor Panwaslu Kabupaten Jeneponto, Kamis (10/4) kemarin.
Andi Syawal mengatakan, kejadian tersebut berlangsung saat pencoblosan pada pukul 10:15 wita. Saat itu, Yusuf Raga diduga sedang mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu caleg dari Partai Demokrat bernama Awaluddin Rahman. ''Hal ini diperkuat dengan adanya bukti rekaman video. Dimana sangat jelas terlihat, oknum Yusuf Raga mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu Caleg DPRD atas nama Awaluddin Rahman dari Partai Demokrat,'' jelasnya.
Hal ini dibenarkan Usman Habo dan Muhammad Risal, orang yang mengaku mengambil gambar tersebut. Keduanya pun menyatakan siap bersaksi jika diperiksa Panwaslu. ''Karena itu benar-benar pelanggaran Pemilu. Tidak usah saya ngomong. Itu saja alat bukti rekaman video yang berbicara yang menerangkan adanya pelanggaran pemilu,'' jelas Usman Habo dan diamini Muh Rizal.
Ketua Panwaslu Kabupaten Jeneponto, Azhari, mengatakan, tindakan oknum anggota PPS tersebut sudah masuk pada dugaan pelanggaran kode etik. Hanya saja persoalannya, untuk dilanjutkan kasus tersbut tidak ada unsur pidana yang ditemukan dalam aturan.
''Kalau untuk sementara, oknum anggota PPS hanya persolan pelanggaran kode etik. Dan itu tidak ada ditemukan tindak pidana untuk persoalan begitu. Namun kami tetap akan melakukan pengkajian dengan laporan tersebut. Jika terbukti, maka kami akan merekomendasikan ke KPU Jeneponto, untuk memberhentikan oknum anggota PPS tersebut dan tidak bisa lagi masuk sebagai anggota PPS pada pemilihan presiden akan datang,'' jelas Azhari. (b)

   

Halaman 9 dari 117

hub 081241000553 untuk pemasangan banner
Kami talenta seal bergerak dalam bidang multiseal , pneumatic seal, hydroulic seal, packing seal , custom seal , specialist mechanical seal untuk semua jenis pompa.
pengen Rp.4-7jt/bulan sebagai penghasilan tambahan dari internet dan social media tanpa harus meninggalkan keluarga dan kerjaan ? join dan Belajar yuk sama2 di M3Network yang udah terbukti menghasilkan puluhan jutawan dari bisnis MLM secara offline dan online dengan memanfaatkan Facebook
Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA