berita

Copot Dirut PD Parkir!

MAKASSAR, BKM -- Banyaknya persoalan terkait perparkiran di daerah ini mendapat perhatian serius dari lembaga DPRD Kota Makassar. Dewan pun meminta Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Direktur Utama (Dirut) PD Parkir Makassar Raya, Aryanto Dammar. Bahkan, bila perlu jabatan Dirut PD Parkir Makassar Raya dicopot saja.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Asriady Samad, menegaskan, Walikota harus melakukan evaluasi terhadap semua kinerja perusda, terutama PD Parkir Makassar Raya. Soalnya, keberadaan PD Parkir tidak memberikan kontribusi layak dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Makassar. Sementara potensi pengelolaan sangat besar.
"Potensi yang diberikan untuk dikelola PD Parkir Makassar Raya sangat besar, sementara kontribusi yang diberikan ke kas daerah tidak memenuhi target yang diharapkan. Jadi, sebaiknya walikota melakukan evaluasi terhadap PD Parkir," katanya.
Senada, Nurmiati, anggota Komisi B DPRD Makassar lainnya, mengaku, sangat prihatin dengan manajemen PD Parkir Makassar Raya yang selalu tidak mencapai hasil yang memuaskan dalam pengelolaan aset yang diberikan. "Saya kira begitu. Walikota harus melakukan evaluasi besar-besaran di sana. Masa aset yang dikelola cukup besar, sementara kontribusi yang diberikan ke kota selalu di bawah standar," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, mengatakan, pengelolaan perparkiran di Makassar sebaiknya semuanya dipihakketigakan. "Kita lihat sendiri capaian yang didapatkan PD Parkir. Selalu di bawah yang diharapkan. Kalau saya, sebaiknya dipihaketigakan saja," katanya.
Jumlah titik parkir potensial di Kota makassar cukup banyak. "Mustahil dengan hanya bermodalkan pluit dan karcis, smeentara pendapatan yang dihasilkan di bawah harapan. Alasannya karena banyak jukir liar, itu juga tidak terlepas karena semrawutnya manajemen PD Parkir Makassar Raya," katanya. (eka/ams/b)

 

Pemkot Mulai Cuekin Legislator Lama

MAKASSAR, BKM -- Aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Makassar mulai mencuekin anggota DPRD Makassar periode 2009-2014.
Hal ini terlihat dari undangan rapat yang dilayangkan oleh sejumlah alat kelengkapan Dewan yang tidak pernah lagi digubris oleh pejabat Pemkot dalam beberapa hari terakhir ini.
Pertama, rencana rapat yang digelar oleh panitia khusus (pansus) pemekaran wilayah kecamatan Selasa (3/6), batal digelar lantaran tidak dihadiri pihak terkait pewakilan Pemkot Makassar.
Kedua, beberapa SKPD Kota Makassar kembali tidak hadir dalam rapat evaluasi triwulan kedua yang digelar Komisi A DPRD Makassar, Rabu (4/6).
Atas ketakhadiran 6 SKPD terkait, yakni kepala Dinas Infokom, kepala Dinas Catatan Sipil, Asisten Bidang Pemerintahan, Dinas Perizinan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota dan Kesbangpol, dalam rapat evaluasi triwulan kedua tersebut, Komisi A DPRD Makassar menyatakan sikap akan menghentikan semua rapat pembahasan di Komisi A DPRD dengan Pemkot.
"Pokoknya karena mereka tidak memperlihatkan sikap kooperatif menghadiri undangan rapat awal ini, kita semua di Komisi A DPRD Makassar bersikap menghentikan semua rapat pembahasan dengan Pemkot selama tidak ada penjelasan dari Walikota Makassar," tegas Ketua Komis A DPRD Makassar, Rahman Pina, di ruang rapat komisi, Rabu (4/6).
Senada dengan Rahman Pina, anggota Komisi A, Mustagfir Sabri alias Moses, mengatakan, ketakhadiran 6 SKPD Kota Makassar dalam rapat evaluasi ini membuktikan kinerja yang buruk. Jadi, menurutnya, tidak ada lagi alasan buat Walikota Moh Romdhan Pomanto untuk tidak melakukan evaluasi terhadap seluruh SKPD-nya.
"Ini jelas bahwa semua SKPD berkinerja buruk, sehingga untuk Walikota agar segera melakukan evaluasi total semua SKPD dan memasukkannya dalam program 100 hari kerja walikota," tandasnya.
Senada, anggota Komisi A lainnya, Busranuddin Baso Tika, mengatakan, sangat menyesalkan sikap tak kooperatifnya SKPD dalam memenuhi undangan rapat evaluasi triwulan kedua SKPD.
"Bagaimana kita mau tahu kinerjanya kalau undangan rapat untuk mengetahui progres mereka tak datang. Malah mementingkan pergi ke Singapura bersama Pak Walikota," ungkap Busranuddin.
Menurut dia, rapat evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauhmana SKPD menggunakan APBD yang benar. "Intinya rapat evaluasi ini ingin mengetahui penjelasan dari mereka apa-apa saja kegiatan yang dilakukan SKPD karena menyangkut penggunaan APBD juga. Jangan sampai dana digunakan tidak pada peruntukannya," ujarnya. (eka/ams/b)

   

375 Peserta Ikut Seleksi SP3 2014

MAKASSAR, BKM -- Dalam upaya merekrut Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) tahun 2014 yang dilaksanakan Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulsel di Kampus Unhas, 5-6 Juni 2014. Peserta yang terdaftar sebanyak 375 orang dan akan mengikuti ujian seleksi dalam  bentuk ujian tertulis dan ujian wawancara. 
Hadir sebagai tim penguji, Dr Abbas, M Hum (pengelola Program SP3 UNHAS), Forum Purna SP3 (Asir, S.Ag, Ir Sapri, MP., Jafar,SH) dan Akademisi Dr. Hj. Nurjannah Abna,M.Pd (Tim Teknis SP-3 Dispora Sulsel yang juga Dosen Universitas  Muslim Indonesia).
Disela-sela ujian seleksi wawancara, Nurjannah Abna, menyampaikan program SP3 merupakan salah satu program dari Kementerian Negara Pemuda dan olahraga dalam rangka meningkatkan kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda serta produktivitas pemuda dalam mengembangkan dan   memberdayakan potensi pedesaan  pada berbagai sektor pembangunan  melalui peran inisiasi, fasilitasi dan  pendampingan implementasi program  pembangunaan di pedesaan.
Program ini merupakan program strategis yang mempunyai dampak berganda (multiplier effect). Di antaranya dampak terhadap pembangunan daerah, dampak pembangunan ekonomi, dan ketenagakerjaan .
Penempatan SP-3 tahun 2014 direncakan akan ditempatkan Kabupaten maros dan Pangkep dalam waktu 2 (dua) tahun melakukan pengabdian.  Menurut
Dalam pertemuan tersebut, Nurjannah Abna yang juga Dosen UMI ini kembali menegaskan komitmen dan tanggung jawab akan  peran  SP-3 untuk melakukan upaya pengembangan potensi sumber daya alam desa dan kejeniusan lokal menjadi sumber daya ekonomi yang produktif, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk desa dan manfaatnya dapat  dirasakan oleh masyarakat, memiliki dimensi kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan. (man/ams)

   

Dewan Minta Walikota Tertibkan Kost Liar

MAKASSAR, BKM -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta seluruh camat dan lurah mewaspadai alih fungsi rumah sewa, seperti rumah kost dan sebagainya.
Pasalnya, hingga kini masih ditemukan rumah sewa dalam bentuk penginapan yang sifatnya short time, namun tidak terdata dalam administrasi wilayah pemerintahan di Kota Makassar.
Bahkan, diduga kuat lokasi kost atau penginapan seperti yang terletak di Jalan Kabaena,  Gunung Bawakaraeng, Lombok, Jalan Sumba dan wilayah lainnya yang ada di Kota Makassar tidak mengantongi izin rumah sewa (kost).
Anggota DPRD Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika, menjelaskan, hingga kini masalah krusial yang dihadapi Pemkot Makassar dalam menertibkan rumah kost adalah belum terintegrasinya dengan baiknya komunikasi antara RT, RW, Lurah dan Camat.
"Untuk itu, saya meminta seluruh camat dan lurah melakukan validasi data dengan melibatkan ketua RT, RW maupun tokoh masyarakat yang di wilayahnya marak rumah kost," katanya.
Terpisah, Advokat Kota Makassar yang juga merupakan tokoh masyarakat, Farid Mamma, saat dihubungi via telepon, mengaku, pihaknya sangat mendukung upaya Dewan yang meminta seluruh pihak pemangku kewenangan proaktif dalam meminimalisir angka rumah kost yang ilegal karena tidak terdata di Pemkot Makassar.
"Sebagai objek pendapatan asli daerah, seyogyanya unsur pemerintahan seperti camat dan lurah bersinergi dengan ketua RT dan RW dalam mendata rumah sewa yang dijadikan kost," ujarnya. (eka/ams/b)

   

Dispenda Genjot Target PAD Rp 1 T

MAKASSAR, BKM -- Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar, Takdir Hasan Saleh, menggelar rapat membahas tentang perlunya data potensi objek pajak penerangan jalan.
Rapat yang dihadiri perwakilan dari PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia), dilaksanakan Senin (2/6), di ruang rapat Kadispenda Kota Makassar. Rapat ini digelar untuk menggenjot target PAD Kota Makassar hingga Rp 1 triliun.
Menurut Takdir, pihaknya membicarakan tentang pentingnya Dispenda memproleh data objek potensi pajak penerangan jalan yang berkaitan dengan rencana Walikota Makassar mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 1 triliun. "Salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial adalah pajak penerangan jalan," ujar Takdir Hasan Saleh, kemarin.
Takdir juga meminta kepada PLN agar memberikan data objek pajak dengan terperinci, berapa banyak objekpajak penerangan jalan dari sektor rumah tangga, industri, dan sebagaiannya yang masuk objek penerimaan pajak yang dipungut PLN selama ini.
Sementara itu, pihak PLN yang diwakili oleh Rafiuddin Asman, menjelaskan, transaksi energi, terkait data potensi wajib pajak penerangan jalan, pihaknya akan memberikan datanya dalam minggu ini. Data ini meliputi empat rayon dalam Kota Makassar.
Rafiuddin juga melaporkan bahwa di selatan Kota Makassar ada sekitar 300 titik pemasangan lampu penerangan jalan yang liar dan tidak terdaftar  pada kantor PLN dan terindikasi belum membayar pajak.
Pihak PLN juga meminta Dispenda Kota Makassar membantu menyosialisasikan kepada masyrakat bila terlambat membayar pajak penerangan jalan akan didenda sesuai dengan ketentuan atau menunggak PPJ akan diputus sementara aliran listrik dengan penyampaian ini bersifat himbauan.
Perwakilan dari Dinas PU Kota Makassar dan AKLI  juga menghimbau pengembang perumahan dalam Kota Makassar  agar sebelum membangun perumahan harus ada kesepakatan dengan pihak PLN soal masalah pajak penerangan jalan. Selain itu, perlu pendataan ulang dan pemasangan meterisasi di lokasi perumahan maupun ditempat lain yang menggunakan tenaga listrik bersumber dari PLN.
Kepala Bidang II Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Andi Badi Sommeng, saat dikonfirmasi, meminta kepada PLN agar semua pelanggan PLN yang menunggak pembayaran PPJ diputus sementara aliran listriknya sampai selesai membayar tunggakan tersebut.
"Diharapkan PLN secepatnya memberikan data objek pajak penerangan jalan baik R1, R2 Industri dan B1, B2 Bisnis, yang berkaitan pembayaran PPJ," katanya.
Dalam waktu dekat, jelas dia, Administrasi Umum dan Pendataan Dispenda akan berkoordinasi dengan pihak PLN yang menangani PPJ. "Kami akan ambil datanya terkait pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)," tegasnya. (ilo/san/b)

   

Halaman 380 dari 478

hub 081241000553 untuk pemasangan banner
Kami talenta seal bergerak dalam bidang multiseal , pneumatic seal, hydroulic seal, packing seal , custom seal , specialist mechanical seal untuk semua jenis pompa.
pengen Rp.4-7jt/bulan sebagai penghasilan tambahan dari internet dan social media tanpa harus meninggalkan keluarga dan kerjaan ? join dan Belajar yuk sama2 di M3Network yang udah terbukti menghasilkan puluhan jutawan dari bisnis MLM secara offline dan online dengan memanfaatkan Facebook
hub 081241000553 untuk pemasangan banner

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA

Login / Registrasi