Tommy Soeharto Timbun 300 Hektar

Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, telah mengantongi studi kelayakan untuk melakukan reklamasi di perairan Losari, Makassar. Perusahaan ini diklaim akan menimbun seluas 300 hektar dari 3.430 hektar lahan yang disiapkan.

"Kami mohon doa restu. Mas Tommy juga sudah berpesan agar kami melakukan yang terbaik di Makassar. Mas Tommy memiliki ikatan emosional di sini," kata Direktur Utama PT Pelaksana Jaya Mulia Zulkarnain Idris, kepada Berita Kota.
Selain perusahaan milik Tommy, Pemkot Makassar telah merilis 13 perusahaan lainnya yang siap melakukan reklamasi di perairan Losari. Investor-investor ini akan menimbun lahan seluas 33 kilometer dari bibir pantai Kota Makassar.
Ke-13 perusahaan itu antara lain, PT Laburindo, PT Vacra Artha Manika, PT Sinar Amali Pratama,
Asindo Indah Griyatama, PT Mariso Indoland, PT Puncak Bumi Gumilang, PT Mega Surya Nusalestari, PT Central Cipta Bersama, PT Tunas Karya Bersama, PT Kibar Makassar, PT Bosowa dan PT Agung Pondomoro.
Zul tak merinci rencana pembangunan di atas lahan 300 hektar tersebut. Namun berdasarkan land mark sementara dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar, di kawasan kota baru itu kelak akan hadir hotel-hotel berbintang, kawasan wisata keluarga, hutan kota, permukiman, apartemen, vila dan lokasi-lokasi hiburan kelas menengah atas.
Yang paling anyar, kabarnya pemerintah kota juga mengkaji adanya penawaran investasi dari salah satu investor yang ingin membuka sebuah lokalisasi hiburan malam.
Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengungkapkan, hadirnya 14 investor ini membuktikan Makassar telah menuju kota dunia. Investro telah memperhitungkan Makassar sebagai daerah investasi yang menjanjikan.
Ia menolak merinci adanya tawaran investasi untuk hiburan malam.
"Saya tidak sepakat jika tahun 2013 ini menjadi titik balik kemajuan investasi di Makassar. Apalagi saat ini kebutuhan masyarakat Makassar masih begitu besar sehingga hal tersebut membuat peluang investasi masuk di Makassar semakin besar," ujarnya.
Data yang dihimpun wartawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, reklamasi di pesisir pantai Makassar segera berlangsung. Rencananya di daerah Tanjung Metro  akan hadir 6 hotel berbintang.
Dari 14 perusahaan tersebut, nilai investasi yang ditanamkan mencapai Rp 43 rtiliun. Walaupun begitu, saat ini hanya 8 yang memberikan sinyal positif untuk ikut mereklamasi kawasan pesisir Pantai Losari.
Kepala Bappeda Makassar Ibrahim Saleh, membenarkan jika saat ini sudah ada 1 perusahaan yang mendapatkan izin prinsip dari Walikota Makassar. "Izin prinsip tersebut diberikan hanya sebatas melakukan studi kelayakan. Jika sudah melakukan FS mereka selanjutnya akan membuat analisa mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum mereka mendapatkan izin lain seperti proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB)," paparnya.
Hanya saja, rumitnya perizinan investasi di Losari juga berdampak pada banyaknya investor yang kabarnya mulai mengambil ancang-ancang untuk membatalkan investasi. Apalagi, belakanga, reklamasi besar-besaran di Losari mendapat penentangan dari banyak pihak.
Investor PT Agung Pondomoro Land Tbk, misalnya yang sukses dengan terobosan barunya membangun pusat perbelanjaan kelas atas di tepi pantai Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, saat ini masih menganalisis rencana investasi di Losari. Mereka belum berani mengambil keputusan, menyusul adanya sengketa lahan di Losari saat ini.
Pihak Bappeda menurut Ibrahim, belum menerima laporan soal batalnya PT Agung Pondomoro berinvestasi di Losari. Ia mengatakan, semua investor memiliki peluang yang sama, tergantung seperti apa konsep yang mereka tawarkan.
"Kita kan jelas bahwa bangunan harus memiliki korelasi dengan kepentingan publik. Tidak bertentangan dengan aturan dan memenuhi semua syarat administrasi serta kelayakan," paparnya.
Soal adanya tawaran untuk membangun sebuah lokalisasi hiburan malam, Ibrahim, mengaku belum melihat secara keseluruhan. "Tetapi kita mengkaji satu per satu, mana yang layak mana tidak," ucapnya.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Makassar Andi Mappalalogau Tantu, kemarin mengatakan, tindakan represif dari kepolisian yang menyegel proses penimbunan di Jalan Ujungpandang, patut diapresiasi.
Ini menandakan, kepolisian telah ikut menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi. Artinya, penyegelan ini dilakukan dengan dasar yang kuat, karena dinilai ada indikasi pelanggaran.
"Supaya investro lain juga tahu bahwa reklamasi tidak dilakukan seenaknya. Ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat," katanya.
Menurutnya, penentuan lokasi reklamasi itu dilakukan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K).
Disebutkan pula dalam Perpres itu, lanjut dia, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan atau menolak permohonan izin lokasi dalam waktu paling lambat 20 hari kerja.
Apabila dalam jangka waktu 20 hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin. "Setiap pemegang izin lokasi dalam jangka waktu paling lambat 2  tahun wajib menyusun rencana induk, studi kelayakan, dan rancangan detail reklamasi," jelas Mappalalogau.
Terpisah, Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sulselbantara Irzal Nur MT, mengatakan pentingnya pemerintah daerah, khususnya Kota Makassar memahami wilayah perairan terminal khusus, lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi serta kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan pada kawasan konservasi dan alur laut.
Lebih lanjut, staf pengajar Geologi Unhas ini, menyebutkan bahwa  penyusunan rencana induk, paling sedikit harus memuat rencana peruntukan lahan reklamasi, kebutuhan fasilitas terkait dengan peruntukan reklamasi, tahapan pembangunan, rencana pengembangan, jangka waktu pelaksanaan reklamasi.
"Sedangkan untuk studi kelayakan yang harus dilakukan meliputi teknis kelayakan hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan geoteknik, ekonomi-finansial seperti rasio manfaat dan biaya," jelas dia. (eka-ril-nik/sya/B)

 

Tommy Soeharto Timbun 300 Hektar
Terkait :

Bangun KEK, Pemprov Siapkan Lahan 2.500 Hektare

MAMUJU, BKM -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar telah menyiapkan lahan seluas 2.500 hektare di sekitar Pelabuhan Belang-belang Mamuju untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK). Menurut Asisten II Pemprov Sulbar, Nuralam Thahir, di Mamuju,

Read more

Pengguna LinkedIn Tembus 300 Juta User

SAN FRANCISCO - Jejaring sosial populer LinkedIn mengklaim telah mampu menggaet pengguna hingga 300 juta anggota. Lebih dari setengahnya merupakan mereka yang berada di luar Amerika Serikat."Ini adalah saat yang menyenangkan, kami masih memili

Read more

Hanya Truk 10 Roda Timbunan Dilarang

MAKASSAR, BKM -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menfasilitasi pertemuan tiga daerah yang berhubungan dengan pengoperasian truk 10 roda. Pertemuan berlangsung di kantor Gubernur Sulsel, Rabu (16/4) siang.Ketiga daerah yang dipertemukan itu a

Read more

Pemilih Tua Golkar Kangen Zaman Soeharto

JAKARTA - Versi hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang merajai pemilihan legislatif 2014. PDIP berhasil menggungguli sebeles partai politik peserta pemilu lainnya. PDIP hampir unggul di semua segmen usia

Read more

Komentar

 
-1 #1 bidosto 2013-03-10 07:03
modal banyak warisan orang tua melimpah, apa sih yg tdk bisa ia lakukan
 

Comments are now closed for this entry

hub 081241000553 untuk pemasangan banner
Kami talenta seal bergerak dalam bidang multiseal , pneumatic seal, hydroulic seal, packing seal , custom seal , specialist mechanical seal untuk semua jenis pompa.
pengen Rp.4-7jt/bulan sebagai penghasilan tambahan dari internet dan social media tanpa harus meninggalkan keluarga dan kerjaan ? join dan Belajar yuk sama2 di M3Network yang udah terbukti menghasilkan puluhan jutawan dari bisnis MLM secara offline dan online dengan memanfaatkan Facebook

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA