DPP Demokrat Serang Ilham

di Pilwali Makassar, tertunda, menyusul munculnya polemik antarkader. Polemik ini kemudian direspons DPP dengan menginstruksikan dibukanya pendaftaran cawali.

Lantas, mungkinkah keputusan DPP ini mengganjal paket Danny-Ical yang sisa diteken?
"Harus ada pendaftaran dulu. Ini perintah partai yang tertuang dalam petunjuk organisasi (PO) Nomor 10 Tahun 2007. Di sana jelas ditegaskan, harus ada pendaftaran," tegas Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Jhony Allen Marbun, Minggu kemarin.
Apakah ini artinya paket Danny-Ical (DIA) yang sebelumnya disebut-sebut sudah secara bulat diusung Demokrat, akan dibatalkan? Jhony tak menjawabnya dengan tegas.
Namun ia mengatakan, sesuai perintah organisasi, maka mekanisme pendaftaran adalah hal yang mutlak. "Tetap harus dilakukan, karena ini perintah," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ilham Arief Sirajuddin telah menegaskan sikap partainya untuk mengusung paket Danny-Ical di pilwali. Ia mengakui, paket ini diusung bukan lewat mekanisme pendaftaran, melainkan lamaran dari Demokrat.
"Kami tidak membuka pendaftaran, kami melamar calon. Calon yang mau jadi walikota dan memang pantas," tegas Ilham.
Ilham menyatakan, akan memecat siapapun yang membangkang terhadap keputusannya.
"Setiap kader harus patuh pada keputusan partai. Kalau tidak mau silakan, tapi ingat ada sanksinya, bisa sampai pada pemecatan," tandas Ilham di tengah-tengah aksi unju rasa buruh pada Hari Buruh Sedunia di Lapangan Hasanuddin, Makassar, kemarin.
Sepekan terakhir, kubu Reza Ali cs secara terang-terangan menyatakan menolak keputusan Ilham memilih paket Danny Pomanto-Syamsu Rizal untuk mengendarai Partai Demokrat. Menurut Reza, Ilham telah melakukan pelanggaran mekanisme, dan meminta walikota dua periode itu mundur dari jabatan ketua partai.
Adik kandung Reza, Adi Rasyid Ali yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Makassar,  sebelumnya, menyatakan tetap akan berjuang agar bisa maju di pilwali lewat Partai Demokrat. ARA, sapaannya, menilai keputusan DPD memilih paket Danny-Ical, telah membonsai kader-kader potensial di internal partai.
"Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada kader potensial di Demokrat. Kami tidak proses yang cacat, penentuan siapa yang diusung harus melibatkan DPC," tegas ARA.
Menanggapi hal ini, Ilham mengatakan, untuk proses penetapan bakal calon walikota yang akan diusung, pihaknya memang tidak membuka pendaftaran. 
"Saya tegaskan bila partai Demokrat tidak membuka pendaftaran bagi bakal calon walikota dan wakil walikota. Demokrat itu melamar orang yang mau jadi walikota dan wakil walikota," terang dia.
Bukan saja melamar orang yang mau, tetapi juga yang pantas. Jadi menurutnya, yang diusung Demokrat adalah figur yang memang pantas untuk bertarung di pesta demokrasi lima tahunan ini. Bukan orang yang mau, tetapi tidak pantas atau tidak memenuhi kriteria.
"Jadi siapa saja silakan termasuk dari eksternal, semua punya peluang. Dan akhirnya nanti kita tentukan lewat survei," urainya.
Ia mengatakan, ada kriteria yang ditentukan partai. Jadi Demokrat menurut Ilham tidak secara mutlak memilih Ketua DPC untuk diusung sebagai bakal calon.
Tetapi pernyataan ini disanggah Jhony. Ia mengatakan, tidak ada mekanisme seperti itu di tubuh Partai Demokrat. Proses pendaftaran tetap harus ditempuh untuk menentukan siapa yang pantas untuk diusung.
Menurutnya di Demokrat itu ada makanisme pendaftaran, ada tim seleksi yang beranggotakan 7 orang dan ada fit and propert test.
Jhony juga membantah bila DPP sudah mengeluarkan rekomendasi. "Sejauh ini belum ada keputusan dari DPP mengenai penetapan calon. Justru saya sudah memerintahkan ketua DPC Demokrat Adi Rasyid Ali untuk segera membuka pendaftaran," tegas Jhony.
Dia meminta, proses pilkada Makassar merupakan tanggungjawab penuh DPC Demokrat Makassar khususnya ARA.
"Jadi segala tahapan ataupun mekanisme yang menjadi aturan partai hal itu harus dijalankan. Dan ini perintah DPP," ujarnya meminta agar tidak satupun kader Demokrat mengklaim telah diusung karena hal itu tidak benar.
Hal sama dikemukakan petinggi PD, Marzuki Ali. Menurutnya, sikap yang dilakukan Ilham selaku Ketua Demokrat Sulsel yang ingin melamar kandidat walikota dan wakil walikota Makassar serta tidak dibukanya pendaftaran di tubuh PD dianggap telah bertentangan dengan mekanisme partai.
Mantan Sekjen DPP PD ini bahkan mengatakan, berdasarkan Peraturan Organisas (PO) Partai Demokrat bernomor PO-10/PO-02/DPP.PD/II/2007 sudah tertuang apa yang harus dilakukan DPC dan DPD.
Marzuki menjelaskan, pendaftaran telah diatur berdasarkan peraturan yang ada dalam mekanisme partai khususnya calon yang akan diusung di kontestasi politik atau dalam pilkada.
Ketua DPR RI ini  menyebutkan semua penetapan pasangan calon kepala daerah itu ada mekanismenya. “Jadi semua harus dilakukan mekanisme dan tidak ada istilah kalau Demokrat yang melamar calon kepala daerah,” tegas Marzuki saat dimintai keterangan melalui telepon selulernya, Minggu (5/5).
Selain itu, lanjut Marzuki, penetapan pasangan nanti akan ditinjau di tingkat pengurus pusat. Karena itu, ia meminta agar usungan Demokrat Makassar disampikan ke pengurus pusat tidak boleh serta merta mengambil keputusan secara sepihak.
"Karena hal tersebut merupakan tanggung bjawab penuh pihak DPP untuk menjalankan apa yang menjadi atura dalam partai," katanya.
Berbeda dengan sejumlah daerah di Sulsel yang akan melangsungkan pilkada. Di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, justru PD membuka pendaftaran bagi kandidat yang ingin mencalonkan diri maju di perhelatan akbar tersebut.
Demikian pula saat pilkada 2010 lalu yang diikuti sepuluh daerah, menempuh mekanisme tersebut.

SYL Merasa Dilangkahi Supomo

Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, bereaksi keras atas kian menguatnya pasangan Supomo Guntur-HM Kadir Halid untuk diusung partai beringin rindang di Pilwali Makassar, 18 September nanti. Reaksi SYL ini menyusul pengajuan tiga nama calon wakil walikota yang akan mendampingi Supomo, ke DPP tanpa melibatkan DPD Partai Golkar Sulsel.
"Saya berharap Supomo juga sebagai cawali sekaligus sebagai ketua partai berjalan sesuai mekanisme, dengan mengusul tiga nama ke DPP dengan melibatkan DPD Golkar Sulsel," tegas Syahrul sesaat setelah melakukan rapat dengan elite Partai Golkar Sulsel, Sabtu (4/5) malam.
Dia mengingatkan, kalau keputusan dilakukan tanpa mekanisme, maka distorsi yang terjadi di bawah akan menjadi tanggung jawab sendiri. Keputusan wakil Supomo kata dia, harus tetap diambil melalui mekanisme survei.
"Siapa pun yang ditetapkan akan diterima sepanjang melalui mekanisme yang benar," tegas Syahrul.
Hanya saja, di internal Golkar Sulsel muncul ketersinggungan karena Supomo mengajukan nama calon wakilnya ke DPP tanpa melibatkan DPD I Sulsel. Menurut SYL, semestinya ini tidak dilakukan, karena bagaimana pun dibutuhkan sinergitas antara DPD I dan II dalam menentukan figur-figur yang akan diusung di pilwali.
"Semua keputusan yang diambil selalu melahirkan dinamika politik. Karena itu, DPD Golkar Sulsel dan Makassar harus tetap menyesuaikan dengan keputusan DPP," katanya.
Dalam hal pengusulan wakil ke DPP, Syahrul yang juga gubernur dua periode ini  menyatakan DPD Golkar Sulsel masih memiliki hak untuk mengajukan minimal tiga nama ke DPP. Sekalipun kata dia, biasanya tiga nama ini penggodokannya tetap melalui DPD Golkar Makassar.
Kakak kandung bupati Gowa ini  menegaskan, keputusan tidak boleh hanya satu dua orang saja.
Hal sama dikemukakan Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel Arfandi Idris.
Menurutnya setelah ditetapkan, cawali diberi ruang mengusul nama. Namun bukan berarti tidak dikoordinasikan dengan DPD I Sulsel.
Yang ditempuh Supomo terkesan berjalan sendiri. Nama-nama yang diusulkan diajukan tanpa melibatkan DPD I."Sejauh ini tidak ada komunikasi dengan DPD II. Nama diajukan begitu saja tanpa koordinasi," katanya.
Jadi kata dia, DPD Golkar Sulsel sampai saat ini tidak tahu nama-nama yang diusulkan dari Makassar.
Ketua Bappilu DPD Golkar Makassar Iswan S Utomo menambahkan, moral kerja teman-teman drop setelah kabar keluarnya paket Supomo-Kadir. Pasalnya kader Golkar juga punya survei.
Apalagi paket ini dianggap tidak bisa saling mendukung. "Masyarakat juga kurang bisa menerima paket ini. Ini bukan karena Supomo, tapi posisi wakilnya," kata Iswan.
Iswan menambahkan, keputusan DPP Golkar yang memaketkan Supomo-Kadir di pilwalkot  cenderung kontraproduktif, karena kurang melibatkan DPD. Padahal kader Golkar Makassar lebih menginginkan Aru mendampingi Supomo.
"Apalagi Ketua DPD Golkar Sulsel juga cenderung lebih setuju paket Supomo-Aru," tambahnya.
Beberapa kader perempuan Makassar mendatangi DPD Golkar Sulsel, mereka juga mempertanyakan alasan sehingga Sekretaris DPD Golkar Makassar, Faroek M Betta tidak termasuk yang diusulkan Supomo ke DPP Golkar.
Kader perempuan Golkar ini antara lain, Bidang Hukum KPPG Makassar, Ina Parenrengi, Indria Tubung, Netty, Murni dan beberapa kader perempuan Golkar lainnya.
"Tujuan kita datang di sini karena ingin tahu apa betul Pak Aru tidak diusulkan ke DPP. Kalau benar, apa dasarnya padahal dia selama ini masuk daftar survei," kata Ina.
Informasi yang berkembang, kader perempuan yang juga masuk daftar caleg Golkar Makassar pada pileg 2014 ini, mengancam akan menarik diri dari pencalegan. Kendati kader ini belum mau bersikap tegas.
Mereka mengaku masih akan melihat perkembangan di Golkar. "Kita lihat seperti apa perkembangannya, apakah rasional atau tidak. Sepanjang rasional bisa saja kita terima. Kita juga resah karena simpul-simpil di bawah banyak mempertanyakan ke kita," tandasnya. (rif/sya/B)



 

 

DPP Demokrat Serang Ilham
Terkait :

SDA Klaim Jajaran DPP PPP Kompak Dukung Prabowo

JAKATRTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) menyatakan partainya siap menjalin koalisi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).Hal ini dikatakan jelang kedatangan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Part

Read more

Dewan Fokus Pelantikan DIA LKPJ Ilham Terabaikan

MAKASSAR, BKM -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar lebih memprioritaskan agenda pelantikan walikota-wakil walikota Makassar terpilih ketimbang menetapkan jadwal rapat paripurna Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Ma

Read more

BLOKIR JALAN-Masa caleg Partai Demokrat Munsir Umar

PALOPO,  BKM -- Ratusan massa pendukung Munsir Umar, calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Kota Palopo  kembali melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (16/4). Mereka memblokir jalan dan membakar ban. Massa mendesak kepada penyelenggara pemilu agar

Read more

Caleg Demokrat Tersangka Politik Uang

MAKALE, BKM-- Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tana Toraja menerima laporan tindak pidana politik uang yang dilakukan beberapa calon anggota legislatif (Caleg). Mereka menggunakan uang untuk mendapatkan simpati masyarakat agar memilih

Read more

Comments are now closed for this entry

hub 081241000553 untuk pemasangan banner
Kami talenta seal bergerak dalam bidang multiseal , pneumatic seal, hydroulic seal, packing seal , custom seal , specialist mechanical seal untuk semua jenis pompa.
pengen Rp.4-7jt/bulan sebagai penghasilan tambahan dari internet dan social media tanpa harus meninggalkan keluarga dan kerjaan ? join dan Belajar yuk sama2 di M3Network yang udah terbukti menghasilkan puluhan jutawan dari bisnis MLM secara offline dan online dengan memanfaatkan Facebook

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA