"Anggota Dewan Malas"

yang dicapai anggota DPRD Makassar periode 2009-2013. Sejak terpilih empat tahun lalu, para legislator ini baru menghasilkan enam peraturan daerah, dengan enam lainnya masih di tahap pembahasan.


Selain minus secara kuantitatif, perda-perda yang dihasilkan tak berjalan efektif karena lemahnya pengawasan. Tradisi jalan-jalan dengan estemasi anggaran hingga Rp 500 juta per sekali kunjungan, juga masih menjadi kebiasaan. yang tidak produktif.
"Yang patut pula menjadi sorotan adalah rapat-rapat pansus yang seringkali tidak kuorum sehingga banyak menghambat pembahasan perda-perda," ujar Koordinator Kopel Makassar Anwar Razak, kepada Berita Kota, Senin (20/5).
Menurut data Kopel, beberapa rancangan peraturan daerah yang terbilang krusial dan belum disahkan hingga sekarang diantaranya, Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Ranperda Alat Telekomunikasi, Ranperda Ruang Terbuka Hijau Perda Kawasan Bebas Asap Rokok, Ranperda Minuman Beralkohol, Ranperda Cagar Budaya serta Ranperda Penyandang Disabilitas.
Sementara perda yang dilahirkan dan dipandang tidak berjalan efektif antara lain,
Perda Kawasan Pergudangan Terpadu dengan masa berlaku 2008-2028, Perda Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modal Kota Makassar yang disahkan 2009, Perda Pengelolaan Sampah, Perda Pengelolaan Rumah Kos serta Perda Baca Tulis Alquran.
Menurut Anwar, perda-perda yang belum disahkan sebenarnya bisa lebih cepat rampung dan berlaku efektif, jika saja anggota Dewan bekerja lebih fokus. Hanya saja, selama ini, faktor disiplin dalam rapat-rapat pansus seringkali menghambat proses penyelesaian perda.
"Bagaimana perda ini bisa selesai, kalau setiap pembahasan selalu saja tidak kuorum," katanya.
Menurut Anwar, faktor kuantitas perda menjadi persoalan DPRD sejak dulu. Dibanding periode sebelumnya, DPRD Makassar periode ini tidak lebih baik.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan juga dipandang tidak efektif. Beberapa produk hukum termasuk peraturan walikota yang diterbitkan, tidak mendapat pengawalan secara ketat.
"Sehingga regulasi-regulasi ini lahir dan hilang begitu saja. Dewan terkesan hanya memburu target, pengawasan diabaikan," papar Anwar.
Ia mencontohkan, produk legislasi yang dihasilkan sejatinya untuk menjadi payung hukum untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Antara legislatif dan eksekutif mestinya menjalankan fungsi secara maksimal.
Pemerintah Kota selaku pelaksana perda, harus menegakkan aturan, sementara menjadi kewajiban DPRD menjalankan peran pengawasan dalam penerapan produk perda yang dihasilkan.
Ia mencontohkan, Perda Kawasan Pergudangan Terpadu yang disahkan pada 2008 belum bisa dijalankan secara efektif hingga kini. Kendalanya, pemerintah kota tidak mampu menegakkan ini.
"Itu tak lepas dari pengawasan Dewan yang lemah," katanya.
Akibatnya, perda terkesan mubazir. "Padahal, untuk melahirkan perda ini, pemkot sudah habis sampai miliaran rupiah. Mulai dari anggaran pansus sampai rapat-rapat, itu tidak sedikit yang dialokasikan," papar Anwar.
Namun, hasilnya justru kontraproduktif.
"Saya melihat, sistem pengawasan Dewan tidak terstruktur. Dewan tidak melakukan kontrol ketat jika eksekutif tidak menjalankan perda ini maksimal. Ada kesan pembiaran," jelasnya.
Tidak heran jika sampai saat ini pemerintah kota kesulitan merelokasi gudang dalam kota.
Begitu juga dengan perda Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modal Kota Makassar yang disahkan 2009. Perda ini gagal melindungi kelangsungan pasar tradisional kita.
"Minimarket memonopoli pasar, dan payung hukum kita tidak mampu memfilter itu. Dan lagi-lagi ini karena perda tidak berjalan produktif," papar Anwar.
Perda Pengelolaan Sampah dan Perda Pengelolaan Rumah Kos sama-sama telah berlaku sejak beberapa tahun. Tapi sampai sekarang, Makassar masih mengalami persoalan persampahan yang pelik.
"Kita belum bisa meraih Adipura, karena regulasi tidak bisa ditegakkan dengan tegas," ujarnya.
Sementara Perda Rumah Kos, hingga kini hanya menjadi produk pajangan. Rumah-rumah yang jumlahnya kian menjamur, belum memberi kontribusi maksimal kepada pemkot.
Padahal, jumlahnya terus bertambah. Bukan itu saja, pengaturan rumah kos dibiarkan tidak terpantau, sehingga banyak yang salah peruntukan.
Tidak hanya produk perda yang mubazir, sejumlah Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar yang diterbitkan pemkot juga tidak maksimal bahkan tumpul.
Tiga diantaranya adalah Perwali Larangan Parkir di Bahu Jalan, Perwali Larangan Gudang dalam Kota dan Perwali Larangan Parkir di Jalan AP Pettarani.
"Hingga saat ini, perwali tersebut tidak kunjung diberlakukan. Buktinya, ratusan kendaraan setiap hari menggunakan badan jalan untuk parkir," .
Ketua Pansus RTRW, Hasanuudin Leo mengklaim, Ranperda RTRW tetap berjalan. Saat ini telah sampai ke tahapan yang melibatkan tim ahli.
"Pasalnya Ranperda RTRW ini sangat sakral jadi harus betul-betul cermat. Insya Allah bisa selesai sebelum masa jabatan kami di DPRD Kota Makassar selesai," ujarnya
Selanjutnya Ketua Pansus Ruang Terbuka Hijau, Yunus mengatakan ranperda RTH sebenarnya telah selesai. Namun masih menunggu selesainya Ranperda RTRW karena sangat sinkron.
Sementara inisiaotor dari ranperda rokok, Sri Rahmi menggatakan, ranperda rokok ini sementara berjalan.
"Jadi selama ini tidak adaji ranperda yang tidak jalan. Tidak adaji juga anggota Dewan yang malas semuanya bekerja sesuai dengan pekerjaanya masing-masing," katanya.
Ketua DPRD Kota Makassar, menambahkan, anggota Dewan telah bekerja maksimal selama periode ini. Terbukti dengan lahirnya 6 perda.
"Memang selama tahun 2013 ini belum ada ranperda yang diketuk palu. Kan masih sementara berjalan," jelas Farouk.
Farouk membantah anggota Dewan disebut malas, hanya dengan ukuran perda yang dihasilkan. Ia juga tidak sepakat, Dewan dinilai lemah dalam pengawasan.
"Pengawasan kami berjalan. Kalau ada perda tidak efektif, kita panggil dinas teknisnya. Itu berjalan kok," paparnya.
Menurutnya, terlalu dini kalau anggota Dewan diklaim malas. "Dari mana farameternya. Sementara perda kita hasilkan," urai dia.
Ketua Badan Legislasi DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir lain lagi. Ia justru menyalahkan pemkot atas mandulnya sejumlah produk perda. Menurutnya, pemkot merupakan eksekutor sedang DPRD hanya melegitimasi semua inisiasi perda yang masuk.
"Sehingga jika perda itu berlaku tapi tidak ada out come-nya atau tidak ada hasil maka pemkot yang harus disoroti, terutama dinas terkait yang menjalankannya," katanya.
Menurutnya, soal pengawasan, Dewan selalu berjalan sesuai koridor. Tetapi, wewenang Dewan hanya pada batas itu, tidak bisa melakaukan eksekusi.
(nik/sya/B)

 

Terkait :

Delapan Syarat Calon Anggota BP PDAM

PAREPARE, BKM -- Rancangan Peraturan Walikota (Perwali) terkait persyaratan calon anggota badan pengawas (BP) PDAM Kota Parepare sudah disodorkan oleh tim kepada walikota. Hanya saja, hingga saat ini Walikota HM Taufan Pawe belum menandatanganinya.Ke

Read more

Polsek Tahan Anggota Geng Motor

MAKASSAR, BKM--Aparat Polsek Tamalanrea masih menahan seorang pria yang diduga kuat anggota komplotan geng motor yang melakukan aksi pengrusakan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Sabtu (12/4) malam lalu.Meski melakukan pemeriksaan intensif, na

Read more

Dua Hari Pascapileg, Kantor Dewan Masih Sepi

MAKASSAR, BKM -- Unsur pimpinan Dewan DPRD Kota Makassar beserta anggotanya nyaris semua tak berkantor pascapemilihan legislatih (Pileg), Jumat (10/4).Pantauan dari seluruh anggota Dewan yang ada di Komisi A hingga D hingga siang kemarin, hanya Y

Read more

Dewan Nilai Kinerja Pemprov Lamban

MAKASSAR, BKM -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dinilai sangat lamban dalam bekerja, khususnya dalam program pekerjaan fisik.Hingga berakhirnya triwulan pertama dan masuk triwulan kedua tahun 2014, belum ada pekerjaan fisik yang dilakukan.

Read more

Comments are now closed for this entry

hub 081241000553 untuk pemasangan banner
Kami talenta seal bergerak dalam bidang multiseal , pneumatic seal, hydroulic seal, packing seal , custom seal , specialist mechanical seal untuk semua jenis pompa.
pengen Rp.4-7jt/bulan sebagai penghasilan tambahan dari internet dan social media tanpa harus meninggalkan keluarga dan kerjaan ? join dan Belajar yuk sama2 di M3Network yang udah terbukti menghasilkan puluhan jutawan dari bisnis MLM secara offline dan online dengan memanfaatkan Facebook

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA