Usai Lebaran, Makassar Diserbu PSK Baru

-Urbanisasi Sulit Dikendalikan, Pemkot Tak Punya Program Jangka Panjang

MAKASSAR, BKM -- Dinas Sosial Kota Makassar saat ini tengah mengupayakan sebuah formulasi untuk menekan serbuan arus urbanisasi pascalebaran Idul Fitri yang diperkirakan datang jumlah yang relatif besar. Penduduk urban ini akan didominasi oleh kelompok masyarakat dengan strata sosial rendah, termasuk dari mereka yang tidak terdidik seperti gelandangan, anak jalanan dan pekerja seks komersial (PSK).

"Pascalebaran adalah momen masuknya penduduk urban ke Makassar. Makassar salah satu tujuan sehingga akan ada serbuan pendatang dari berbagai strata, termasuk para PSK-PSK baru," jelas Kepala Dinas Sosial Makassar Norma Bakir, kepada Berita Kota, Kamis (1/8).
Kelompok pendatang ini berasal dari daerah-daerah tetangga. Mereka dominan berlatar pendidikan rendah, tidak memiliki keterampilan, dan datang dengan motivasi mencari penghidupan sebagai pekerja serabutan.
"Sementara mereka yang bekerja sebagai PSK, dominan berasal dari luar Sulsel.
PSK baru ini diperkirakan bisa membuka lahan-lahan baru yang tidak pada tempat yang biasanya," jelas Norma.
Norma mengakui sulitnya membendung serbuan penduduk urban tidak terdidik.
Senada dengan Norma, Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Makassar Nielma Palamba, mengungkapkan, pihaknya tidak dalam posisi untuk memfilter masuknya pendatang baru dalam jumlah besar. Catatan sipil kata dia, hanya menerima laporan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan, sementara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menata keberadaan mereka adalah pemerintah setempat.
"Kami hanya mendata yang tercatat saja bagi warga yang melaporkan saja, kalau tidak melaporkan kami tidak bisa, harus ada pendataan dari kantor kelurahan," ujar Nielma.
Nielma menambahkan berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh dinas catatan sipil terhadap laporan dari masyarakat, pada bulan Juli 2013 surat pindah yang datang berjumlah 2.166 kepala keluarga, dan surat pindah keluar sebanyak 2.604 kepala keluarga.
Soal serbuan pekerja seks komersial menurut dia, sulit diantisipasi, karena pencatatan di Catata Sipil tidak dideteksi secara jelas profesi seseorang.
Kemungkinan ada pendatang yang masuk ke Makassar bekerja sebagai PSK, namu dalam pencatatan kependudukan mencantumkan identitas lain.
"Atau ada yang tidak melapor sehingga tidak terdeteksi. Yang bisa mendeteksi pendatang itu kan lurah. Lurah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," jelasnya.
Sulastri, aktivis sosial dan pemerhati kemasyarakat dari Lembaga Sosial Masyarakat Arung Palakka Sulsel, mengungkapkan, menangani persoalan urbanisasi tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Dibutuhkan program berkesinambungan. Tak kalah penting adalah political will dari penguasa.
"Program saat ini sifatnya parsial. Tidak menyentuh secara menyeluruh, sehingga dari tahun ke tahun bukannya bisa ditekan, justru kian melambung," jelas Sulastri mengungkapkan, di Makassar tren kemiskinan tumbuh dengan cepat disebabkan oleh dua hal. Pertama, arus urbanisasi yang tidak terkendali dalam lima tahun terakhir.
Kedua, pemerintah kota lebih terpaku pada program-program pemerintah pusat. Akibatnya, tidak tercetus program internal.
"Padahal yang tahu hitam putihnya kota ini kan pemkot. Bukan pemerintah pusat. Program pusat itu sifatnya universal, tidak spesifik," jelasnya.
Hasilnya tentu saja banyak yang tidak sejalan dengan kondisi sosial di masyarakat kita. Program-program itu tidak menyentuh secara langsung karena tidak sesuai dengan kebutuhan orang-orang miskin di Makassar.
Seharusnya kata Sulastri, program pusat itu hanya bersifat alternatif. Program lokal pemerintah kotalah yang mestinya menjadi program inti.
Akan tetapi untuk menjadikan program lokal sebagai program inti, memang dibutuhkan anggaran besar. Pemerintah kota harus berani menempuh terobosan dengan memangkas anggaran pada sektor tertentu untuk dialihkan pada upaya pengentasan kemiskinan.
Sulastri menyebut, pada 2010 hingga 2012, hasil penelitian pihaknya menyebut, pengaruh urbanisasi dalam mencetak penduduk miskin di Makassar mencapai 70 persen.
Dari jumlah ini, hanya sekitar 20 sampai 30 persen yang merupakan penduduk urban terdidik yang terserap secara langsung di sektor formal.
Sementara sisanya adalah penduduk urban dengan potensi pengangguran yang tinggi.
"Mereka rata-rata tidak punya tempat tinggal tetap. Menempati permukiman kumuh dan berpenghasilan di bawah standar rata-rata," jelasnya.
Selanjutnya, penduduk urban ini sulit dicegah karena tidak adanya sinergitan antaraparatur. Camat dan lurah tidak berperan besar mencegah tumbuhnya permukiman-permukiman liar di wilayahnya.
"Camat dan lurah cenderung apatis. Kalau sudah jadi masalah besar, mereka baru bergerak. Seharusnya, penduduk urban ini dicegah karena kalau tidak, rating kemiskinan kita akan terus naik," papar Sulastri.
Setiap tahunnya populasi penduduk urban di Makassar mencapai 3.000 orang per tahun. Angka ini naik di atas 10 persen sejak 2009. "Jika ini tak mampu kita cegah ke depan, maka pertumbuhan permukiman liar dan penduduk miskin Makassar akan meledak dalam 15 tahun," katanya.
Bisa dibayangkan kalau permukiman penduduk sudah didiami 10 sampai 30 persen penduduk urban tak terdidik dengan profesi serabutan, berpenghasilan di bawah rata-rata, maka yang terjadi adalah, program apapun akan sulit menekan angka ini.
"Bisa jadi di bawah jembatan, di bantaran sungai, akan dipenuhi rumah-rumah gubuk. Ini bukan hal yang mustahil. Kita akan setara Jakarta, jika program tidak dimulai dari sekarang," urai Sulastri.
Bukan saja efek sosial yang mengancam dalam kondisi demikian, kriminalitas juga akan semakin tinggi. Pada akhirnya nanti akan terjadi sebuah kemiskinan masal yang merusak semua sendi-sendi kehidupan di masyarakat.
Karena itu ia menyarankan agar pemerintah kota mulai menyusun sebuah program jangka panjang. Ini penting guna mencegah terjadinya ledakan penduduk urban yang di luar batas. (M9/sya/B)

 

Usai Lebaran, Makassar Diserbu PSK Baru
Terkait :

Pajak Tower di Makassar akan Ditangani Kominfo

MAKASSAR, BKM -- Untuk menata Makassar sesuai dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya, Pemkot Makassar akan melakukan pengalifungsian retribusi pajak pada tiap bidang.Seperti halnya pada Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Makassa

Read more

131 Napi Dapat Remisi Lebaran dan HUT RI

SIDRAP, BKM -- Sebanyak 131 orang narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIb Sidrap menerima remisi sebanyak 15-60 hari pada lebaran Idul Fitri dan peringatan HUT RI tahun 2014 ini. Pengurangan masa tahanan diberikan kepada mereka karena sudah mem

Read more

Perang Kelompok Marak, FORMAB Minta Kapolsek Makassar Dievaluasi

MAKASSAR, BKM-- Sekjen Forum Pemuda dan Mahasiswa bersatu (FOPMAB), Sofyan Azali dan Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM), Amin Rais mendesak Kapolda Sulsel  segera mengevaluasi Kapolsek Makassar. Kapolsek Makassar dianggap tidak mampu

Read more

Belanja Baju Lebaran, IRT Dijambret

MAKASSAR, BKM--Hamida (48), warga Jalan Malengkeri, Jumat (25/7) sekitar pukul 11.10 Wita dijambret di Jalan Tentara Pelajar saat berjalan kaki pulang dari Pasar Butung belanja baju lebaran. Dua pria  berboncengan sepeda motor dari belakang mera

Read more

Comments are now closed for this entry

hub 081241000553 untuk pemasangan banner
Kami talenta seal bergerak dalam bidang multiseal , pneumatic seal, hydroulic seal, packing seal , custom seal , specialist mechanical seal untuk semua jenis pompa.
pengen Rp.4-7jt/bulan sebagai penghasilan tambahan dari internet dan social media tanpa harus meninggalkan keluarga dan kerjaan ? join dan Belajar yuk sama2 di M3Network yang udah terbukti menghasilkan puluhan jutawan dari bisnis MLM secara offline dan online dengan memanfaatkan Facebook
hub 081241000553 untuk pemasangan banner

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA

Login / Registrasi