Metro Makassar

Pengelola Pulau Kayangan Ilegal

MAKASSAR, BKM -- PT Putra-Putra Nusantara masih terus mengelola Pulau Kayangan yang berada di sebelah barat Kota Makassar sebagai tempat pariwisata. Padahal, kontrak kerjasama antara Pemkot Makassar dengan PT Putra-Putra Nusantara, sudah sama berakhir. Tidak pernah diperpanjang lagi.

PT Putra-Putra Nusantara pun dinilai telah melakukan kegiatan ilegal dalam pengelolaan Pulau Kayangan yang menjadi salah satu pulau pariwisata yang ada di Kota Makassar itu.
Adanya kegiatan gelap itu terungkap dari cerita anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRR Kota Makassar dari PDK, Hasanuddin Leo, dalam rapat Banggar mengenai gambaran umum tim anggaran Pemkot Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2014 yang diselenggarakan di ruang Banggar DPRD Kota Makassar, Kamis (21/8).
"Saya pernah menginap bersama keluarga dan dikenakan tarif penyewaan kamar oleh pengelola. Ternyata, ketika saya tanya uang sewanya disetor ke mana, pengelola hanya bilang, tidak tahu karena ia hanya seorang karyawan biasa," ungkapnya.
Anehnya, kata Hasanuddin, Pemkot Makassar justru tidak mengambilalih pengelolaan Pulau Kayangan, sementara kontrak kerjasama dengan pihak ketiga sudah lama diputuskan. "Pemkot harus bertindak. Masa masih membiarkan pihak ketiga melakukan aktifitas sementara sudah lama kontraknya diputuskan. Ini jangan dibiarkan," tandasnya.
Dari cerita yang diungkap Hasanuddin Leo juga mengundang suara anggota Banggar lainnya. Mereka pun sepakat agar Pemkot mengambilalih pengelolaan Pulau Kayangan yang hingga saat ini pengelolaannya dikuasai pihak ketiga tersebut.
"Banggar menginginkan Pemkot tegasi pihak ketiga. Ini jelas akan terus merugikan Kota Makassar jika tak cepat ditindaki," ucap Busrah Abdullah, Koordinator Banggar DPRD Makassar.
Pemutusan kontrak kerjasama tentang pengelolaan Pulau Kayangan yang merupakan aset Kota Makassar tersebut juga diakui Pemkot Makassar.
Melalui perwakilannya yang hadir dalam rapat Banggar, Erwin Syafruddin, selaku Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkot Makassar, mengatakan, pemutusan kontrak kerjasama dengan PT Putra-Putra Nusantara selaku pihak ketiga telah lama dilakukan lantaran dari hasil pengelolaan olehnya tidak memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
"Kontraknya sudah lama memang kita putuskan dengan pihak ketiga karena tidak memberikan deviden yang layak bagi Pemkot Makassar," singkatnya.
Sementara itu, penanggungjawab PT Putra-Putra Nusantara, Akbar, menjelaskan, seharusnya Pemkot Makassar tidak melihat sepotong-sepotong soal perjanjian itu. Tapi harus melihat dari awal dan secara utuh tentang kontrak kerjasama antara PT Putra-Putra Nusantara dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar dulu. "Itu yang harus dilakukan," katanya. (eka-rif/ams/b)

 

Banggar juga Minta BPR Dibubarkan

MAKASSAR, BKM -- Tak hanya rekomendasi dari Komisi B DPRD Kota Makassar, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar juga meminta kepada Pemkot Makassar untuk melekuidasi atau membubarkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Makassar. Likuidasi dilakukan karena dinilai tak memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), malah justru merugikan.
Koordinator Banggar DPRD Kota Makassar, Busrah Abdullah, mewakili kesepakatan semua anggota Banggar dalam rapat banggar mengenai gambaran umum tim anggaran Pemkot tentang perubahan APBD tahun 2014 di ruang Banggar DPRD Kota Makassar, Kamis (21/8), meminta Pemkot melakukan likuidasi terhadap BPR karena tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD Kota Makassar.
"BPR tidak memberikan keuntungan bagi Kota Makassar sehingga Pemkot harusnya melikuidasi saja itu BPR," katanya.
Alasan kedua juga dilontarkan Hamzah Dorahing yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Kota Makassar. Menurut dia, dalam kinerja BPR Makassar menjadi temuan yang disimpulkan merugikan keuangan daerah. "Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK telah disimpulkan jika BPR dalam hal pengelolaan keuangan daerah tidak memberikan hasil, namun justru merugikan keuangan daerah sehingga menjadi pertimbangan agar BPR dilikuidasi saja," ujarnya. (eka/ams/b)

 

Target APBD Sulsel 2015 Rp 6 Triliun

MAKASSAR, BKM -- Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 mendatang sebesar Rp6 triliun lebih. Angka ini naik bila dibandingkan dengan target APBD tahun 2014, yakni terjadi kenaikan sebesar Rp1 triliun lebih.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pokja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Hois Bactiar, pada rapat konsultasi penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Sulsel dengan DPRD Sulsel tentang kebijakan umum APBD tahun 2015 dan persiapan memasuki rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013, di lantai IX gedung tower DPRD Sulsel, Kamis (21/8).
Dijelaskan, bila terjadinya kenaikan sebesar Rp 1 triliun lebih diakibatkan banyaknya sumber pendapatan yang juga berhasil melampaui target pendapatan pada tahun berjalan.
"Target PAD sendiri yakni Rp 3,378 triliun lebih, dana perimbangan sebesar Rp1,717 triliun lebih dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 924 miliar lebih," ujar Hois.
Legislator Golkar Sulsel ini menjelaskan, untuk belanja daerah tak langsung mencapai Rp3,953 triliun lebih, sementara belanja langsung hanya Rp2,367 triliun lebih.
Adapun Pembiayaan daerah atau pembiayaan sebesar Rp301 miliar lebih.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengungkapkan, secara garis besar yang menjadi perhatian di tahun 2015 adalah menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.
"Kebijakan ekonomi makro dilatarbelakangi asumsi bahwa perekonomian Sulsel dipengaruhi kondisi ekonomi global, nasional maupun regional," ujar Syahrul.
Dijelaskan, bila ada 11 prioritas utama yang berkait dengan pertumbuhan ekonomi agriindustri, persiapan energi infraksturkur dasar dibidang pertanian. "Program yang berkait dengan pendidikan dan kesehatan cukup menjadi prioritas anggaran yang besar," katanya.
Sebelum SYL menyampaikan sambutan, Ketua DPRD Sulsel HM Roem, memberikan kesempatan kepada sembilan fraksi untuk menyampaikan pandangan umumnya. Pada pandangan umum sembilan fraksi menyetujui untuk dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya.
Penandatanganan nota kesepakatan juga dihadiri Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, para wakil ketua DPRD Sulsel, Plt Sekprov Abd Latif dan para kepala SKPD. (rif/ams/b)

   

Kopel Minta Dewan Terpilih Bisa Lebih Baik

MAKASSAR, BKM -- Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) meminta kepada anggota Dewan terpilih pada periode 2014-2019 untuk bisa memperlihatkan kinerjanya yang lebih bagus dari anggota Dewan sebelumnya atau incumbent.
Demikian diungkapkan M Akil Rahman, Koordinator Kopel Bidang Riset dan Pelatihan, saat dimintai tanggapannya, Kamis (21/8).
Akil mengatakan, Kopel sendiri akan tetap melakukan pemantauan terhadap kinerja seluruh anggota dewan dalam periode ini. Diakuinya, untuk saat ini, Kopel belum dapat menyimpulkan sejauhmana kualitas anggota Dewan terpilih tersebut karena masih dalam proses pelantikan dan belum bekerja.
"Kita tentu belum dapat menilai kualitasnya. Soalnya, mereka belum dilantik dan belum bekerja. Kita hanya harap mereka yang baru tidak gampang terkontaminasi dengan Dewan yang lama alias incumbent," katanya.
Ia mengungkapkan, dari seluruh jumlah anggota dewan yang terpilih, sebanyak 70 persen itu, sekali lagi tidak terkontaminasi dengan anggota Dewan yang lama. "Itu tadi diharapkan jauh lebih baiklah, jangan gampang terkontaminasi," harapnya. (eka/ams/b)

 

BLHD Hentikan Penambangan Galian C di Antang.

MAKASSAR, BKM -- Aktifitas penambangan galian golongan C yang terletak di diwilayah Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, membuat warga mempertanyakan aktifitas penambangan tersebut.
Pasalnya, lahan yang memiliki ketinggian sekitar 8 meter dari permukaan jalan poros itu milik sejumlah warga. Namun disayangkan dengan adanya penambangan yang dapat menyebabkan kerusakan.
Adanya aksi penambangan yang berada di dalam kota ini, membuat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Makassar, Jamaing, angkat bicara. Menurut dia, penggalian yang dilakukan oleh pihak penambang itu cukup berbahaya pada lingkungan yang dapat menyebabkan longsor dan erosi permukaan. Selain itu, kata Jamaing, dapat merusak bangunan yang ada di sekitar lokasi kegiatan.
Terkait adanya penambangan di dalam kota, menurut dia, jelas melanggar, seperti yang dituangkan pada Undang-undang 32 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan. "Segala usaha dan kegiatan harus ada izin usahanya," ujar Jamaing.
Ditegaskan, adanya hasil peninjauan lokasi oleh timnya yang turun lansung ke lokasi, menemukan sejumlah indikasi masalah lingkungan.
"Tim kami sangat merasa kesal dengan masih adanya aktivitas yang dilakukan pihak penambang, padahal sebelumnya kami pernah menegur secara lisan. Mereka masih saja melakukan aktifitas," katanya.
"Jadi, kami telah membuat persuratan tembusan ke wali kota dan aparatur pemerintah setempat lainnya, selain bentuk persuratan yang kami lakukan juga sudah kami lakukan teguran secara lisan," katanya.
Adapun hasil dari pantauan yang ditemukan oleh tim BLHD, jelas dia, tampak kegiatan penambangan/penggalian tanpa izin material urug di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala. Selain itu, juga hasil pantauan ditemukan sejumlah aktivitas, di antaranya kegiatan penambangan ini dilakukan tidak memiliki izin-izin usaha/kegiatan dari istansi teknis.
Kemudian, jelas Jaming, kegiatan penambangan diperkirakan sudah berlangsung lama dengan volume galian urug yang ditambang cukup besar.
Bukan hanya itu, kata Jamaing, juga ada kegiatan penambangan dengan membuat tebing yang curam tanpa trap terrasering dan talud dapat berpotensi terjadinya longsor dan erosi permukaan yang dapat merusak bangunan yang ada di sekitar lokasi kegiatan.
Di samping itu, ditemukan kegiatan penambangan tidak mengindahkan tata laksana penambangan yang baik dan benar. "Sehubungan dengan fakta tersebut yang kami jelaskan secara terperinci, kami meminta untuk menghentikan kegiatan penambangan penggalian tanpa izin material urug di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala," papar Jaming. (ish/ams/b)

   

Halaman 1 dari 86

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA

Login / Registrasi