Metro Makassar

Ibrahim dan Ical Akui Produk Hukum Lemah

SEMENTARA ITU, Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal bersama Sekkot Makassar, Ibrahim Saleh membenarkan jika terdapat sejumlah produk hukum berbentuk perda dan perwali yang masih lemah penerapannya.
Oleh sebab itu, kata Deng Ical, Pemkot Makassar tengah melakukan konsolidasi untuk membahas banyaknya produk hukum atau aturan yang belum bisa dilaksanakan secara optimal,  apakah memang kondisinya, personel tidak mendukung, atau kondisi zaman, setelah itu dievaluasi secara marathon.
“Kalau memang tidak bisami dilaksanakan kita usulkan untuk di follow up atau direvisi. Tapi ada juga beberapa perda yang butuh aturan wali kota, juklak, juknis untuk diaplikasikan. Itumi diidentifakasi sekarang karena itu merupakan bagian dari revatilasisasi birokrasi yang sedang kami lakukang,” papar Ical.
Terpisah, Ibrahim Saleh menegaskan proses penegakan hukum di Kota Makassar memang masih lemah. Satpol PP kadangkala berseberangan dengan aparat kepolisian dalam melakukan penindakan. Belum lagi perda memiliki keterbatasan sanksi seperti sanksi tiga bulan apenjara bagi pelanggar.(war)

 

Pemkot Jamin tak Ada Permainan di CPNS

MAKASSAR, BKM-- Pemerintah Kota Makassar menjamin tidak akan terjadi permainan dalam rektrukmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui sistem online.
Bahkan Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, Selasa (26/8) menegaskan, dalam perekrutan calon pegawai akan dilaksanakan secara bersih dan transparan apalagi  melalui sistem computer assisted test (CAT).
"Tidaklah tidak mungkin bisa dipermainkan. Apalagi sistem CAT ini sudah transparan dan jelas indikatornya,"tegas Deng Ical sapaan akrab Syamsu Rizal.
Berbeda dengan pernyataan Deng Ical, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika mengatakan, sistem online yang diterapkan dalam penerimaan CPNS tahun ini tetap memiliki celah kecurangan. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang ketat bagi semua pihak.
"Meski potensi kecurangan terbilang kecil tapi tetap saja akan ada celah kecurangan sehingga butuh pengawasan dari semua pihak ,"katanya.
Busranuddin BT juga meminta masyarakat melakukan pengawasan termasuk  membuka posko pengaduan dalam pelaksanaan penerimaan CPNS dengan tujuan untuk memantau seleksi agar terhindar dari kecurangan, mulai suap menyuap, pemerasan hingga gratifikasi.
Terpisah, Ketua komisi A DPRD Sulsel Dr Ajip Padindang juga menegaskan jika peluang Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam penerimaan CPNS tersebut tetap ada.
"Saya menilai penerimaan pegawai tanpa memberi kewenangan daerah adalah praktik sentralisasi, dan bertentangan dengan prinsip otonomi daerah,"pungkasnya.
Sementara itu, dalam penerimaan CPNS tahun ini  masih terdapat 10 daerah di Sulsel yang belum menerima formasi dari Kemenpan-RB. Padahal, berpatok dari juknis pusat, pendaftaran online hanya dibuka hingga 30 Agustus mendatang.
Kepala BKD Sulsel, Mustari Soba membenarkan jika sekitar 10 daerah yang belum menerima formasi CPNS di Sulsel, yaitu Pinrang, Enrekang, Toraja Utara, Toraja, Luwu Timur, Bulukumba, Sidrap, Parepare, Wajo dan Takalar.
"Tahun ini, formasi harus diambil masing-masing daerah," kata Mustari, kemarin.(eka-rif-san/war/c)

 

Issu Mutasi SKPD Memanas di Pemkot

MAKASSAR, BKM -- Sejumlah pejabat eselon II, III dan IV termasuk pejabat non job di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai kasak kusuk mencari informasi terkait rencana Wali Kota Makassar, Moch Ramdhan Danny Pomanto menggelar mutasi Oktober mendatang.Bahkan ada pejabat yang mempertanyakan rencana mutasi ke sejumlah wartawan yang bertugas di Pemkot Makassar.
Kemarin, Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal membenarkan jika pemkot melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), baik soal penyerapan anggaran kegiatan per triwulan maupun kinerja mereka.
"Memang pemkot saat ini melakukan evaluasi terhadap sejumlah kepala SKPD untuk mengukur kinerja mereka," singkat Deng Ical sapaan akrab Syamsu Rizal.
Sebelumnya pernyataan sama juga sempat ditegaskan Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh yang mengaku jika pemkot mulai bekerja mengevaluasi nama-nama pejabat yang diusulkan mendapat jabatan baru atau diganti.
Menyikapi rencana mutasi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berharap ke pemkot untuk menghindari mutasi berbau politik.
Legislator PKS, Mudzakkir Ali Djamil, mengatakan, kendati mutasi adalah hak sepenuhnya dari walikota, namun mutasi harus menghindari presepsi negatif masyarakat seperti persepsi adanya mutasi yang mengandung unsur politis. Untuk itu, ia berharap kebijakan tersebut benar-benar dijalankan dengan baik, dan berdasarkan reword and panitsmen kinerja pejabat dan bukan karena unsur politik maupun pendekatan person.
"Silahkan itu hak Walikota. Tapi jangan sampai ada tanggapan negatif," pinta Mudzakkir.
Terpisah, Camat Biringkanaya, Syahrun Makkuradde menyikapi santai terkait proses lelang jabatan bagi camat dan lurah  yang pendaftarannya mulai dibuka Rabu (27/8) hari ini.
Dia mengaku, tetap mengikuti mekanisme dan proses sesuai kebijakan wali kota. Dirinya juga siap mengikuti proses dan mendaftar di lelang jabatan tersebut.
"Saya mengikuti kebijakan pak Wali Kota selaku atasan saya. Saya juga siap mengikuti seleksi. Lelang ini cukup positif untuk melihat kemampuan calon camat. Sebelum mendaftar saya salat tahajjud dulu," singaktnya.(war)

   

Ridha: Lelang Jabatan Hanya Proses

SEMENTARA itu, Pengamat Pemerintahan yang juga Kasubag Dokumentasi di Bagian Humas Pemkot Makassar, Ridha Rasyid mengatakan, roda organisasi dapat berjalan dengan baik bila seluruh perangkat yang dibutuhkan sebagai penggerak termasuk pimpinan setiap unit telah disediakan. Oleh karena itu, dalam perspektif pemerintahan, pemangku eselon atau pejabat yang ditunjuk baik melalui mekanisme penunjukan oleh pimpinan maupun mekanisme open recruitment yang diistilahkan sekarang lelang jabatan adalah cara atau mekanisme yang tujuan akhirnya adalah pencapaian target yang telah ditetapkan tatkala tertuang dalam tugas pokok dan fungsi. Paling tidak ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam memilih orang untuk menempati satu jabatan. Yaitu,  integritas,  kompetensi dan loyalitas.  Integritas yang dimaksudkan adalah komitmen seseorang terhadap organisasinya. Kompetensi dalam hal ini antara kecakapan ilmunya (knowledge), jelas visi dan misinya dalam menata satuan kerja, profesional di bidangnya sesuai pengalaman dan  managerial skill. Termasuk loyalitas yang dibutuhkan adalah bukan hanya personal loyality,  tetapi yang terutama adalah loyality institution. Yang bisa bekerja dengan perencanaan yang matang.
"Pandangan saya, hendaknya Wali kota Makassar segera menyusun  dan memilih  pimpinan dan struktur pejabat dibawahnya sehingga apa yang diprogramkan segera dapat dilaksanakan.  Tidak bisa tawar bahwa rakyat menantikan kerja kerja pemerintah dengan memberi kepastian terhadap posisi pejabat bagi pegawai yang juga berkeinginan menduduki suatu jabatan." (*)

 

Penataan Lorong, PU Usul Rp47 M di APBDP

MAKASSAR, BKM--Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar mengusulkan anggaran Rp47 miliar di APBD perubahan 2014 sebesar Rp47 miliar. Anggaran besar tersebut diperuntukkan untuk memaksimalkan penataan jalan dan lorong didalam Kota Makassar.
Di APBD Pokok 2014 sebelumnya Dinas PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rop333 miliar.
Hal tersebut diungkapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPU Makassar Hamka Darwis, selasa (26/8), kemarin.
Hamka menambahkan anggaran tersebut untuk membiayai  19 program kerja yang terdiri 145 kegiatan.
"Kegiatan itu tersebar di empat bidang di sekretariat dan dua di UPTD yakni pembangunan jalan, rehabilitasi, pemeliharaan pembangunan drainase, pemeliharaan sarana, pemeliharaan lampu jalan,"terang Hamka.
Hamka merincikan, pembangunan jalan lingkungan dianggarkan Rp15 miliar, pemeliharaan jalan kota Rp12 milliar, pemeliharaan lampu jalan Rp3 milliar, pemeliharaan saluran drainase Rp3 milliar dan sisanya tersebar diberbagai kegiatan.
"Dengan bertambahnya anggaran ini tentunya  dapat menunjang program kegiatan pak wali kota. Termasuk dalam item kegiatan penataan lorong Rp1 milliar. Anggaran ini diperuntukkan sebagai langkah awal pembenahan lorong di 14 kecamatan,"katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Bangunan Air Dinas PU Makassar, Darmabagus Kekeng menambahkan, untuk kegiatan pemeliharaan saluran  air dianggarkan sebesar Rp3 milliar.
"Ini juga bahagian dari mendukung program Makassar Ta Tidak Rantasa  pak walikota. Sasaran pemeliharaan saluran drainase berupa pengerukan saluran sekunder yang sedimennya tinggi,"terang Darmabagus. (ucu/war/c)

   

Halaman 3 dari 80

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA

Login / Registrasi