Metro Makassar

Hakim Syahroni: Masih Banyak PO tak Ingin Ditertibkan

MAKASSAR, BKM -- Asisten II Bidang Ekonomi Pemkot Makassar, Syaiful Saleh, melakukan pemantauan terkait progresitas pengelolaan Terminal Regional Daya (TRD), Kamis (21/8).
Pantauan yang dilakukan bersama awak media ini sekaligus meninjau langsung penyebab utama sepinya terminal terbesar di Indonesia Timur ini.
"Kita mau lihat kendala apa saja yang menjadi penyebab sepinya terminal ini. Silakan berikan masukan. Kalau fasilitas, kita berikan fasilitas dan apa saja yang bisa mendukung kenyamanan penumpang dan pemilik angkutan akan kita sediakan di terminal ini," ungkap Syaiful Saleh.
Syaiful juga mengimbau kepada semua pemilik PO Bus dan semua pihak yang berkepentingan agar mengindahkan setiap aturan yang ada dan bisa kembali melakukan bongkar muat penumpang di dalam terminal.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan memberi toleransi bagi siapa saja yang terbukti melanggar setiap aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Dirut PD Terminal, Hakim Syahrani, telah mengeluhkan soal ulah PO (perusahaan oto) bus yang masih melakukan bongkar muat penumpang dalam kota.
Hal ini disebutnya, juga menjadi pemicu utama sepinya terminal Daya, di samping banyaknya beroperasi terminal liar.
"PO yang masih meiliki izin beroperasi dalam kota ini menjadi penyebab utama sepinya terminal meski sudah ada instruksi wali kota melarang PO beroperasi dalam kota. Namun tiga PO yakni PO Lita dan Co, PO Trans Primadona dan PO Bintaang Prima masih belum dicabut izinnya," ungkap Hakim.
Hakim mengatakan, sedikitnya 36 PO yang beroperasi juga menjadi ugal-ugalan dan cenderung tidak mengindahkan peraturan yang ada akibat masih adanya izin operasi ke tiga PO tersebut.
Tercatat, PO Lita mengoperasikan 35 unit bus, Trans Primadona 10 unit dan PO Bintang Prima sebanyak 45 unit.
"Dalam waktu dekat ini saya bersama tim gabungan yang diketuai Dinas Perhubungan Makassar berjanji segera menertibkan semuanya, termasuk penindakan terhadap terminal liar, sehingga fungsi terminal tersebut bisa maksimal," katanya. (ish/ams/b)MAKASSAR, BKM -- PT Putra-Putra Nusantara masih terus mengelola Pulau Kayangan yang berada di sebelah barat Kota Makassar sebagai tempat pariwisata. Padahal, kontrak kerjasama antara Pemkot Makassar dengan PT Putra-Putra Nusantara, sudah sama berakhir. Tidak pernah diperpanjang lagi.

PT Putra-Putra Nusantara pun dinilai telah melakukan kegiatan ilegal dalam pengelolaan Pulau Kayangan yang menjadi salah satu pulau pariwisata yang ada di Kota Makassar itu.
Adanya kegiatan gelap itu terungkap dari cerita anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRR Kota Makassar dari PDK, Hasanuddin Leo, dalam rapat Banggar mengenai gambaran umum tim anggaran Pemkot Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2014 yang diselenggarakan di ruang Banggar DPRD Kota Makassar, Kamis (21/8).
"Saya pernah menginap bersama keluarga dan dikenakan tarif penyewaan kamar oleh pengelola. Ternyata, ketika saya tanya uang sewanya disetor ke mana, pengelola hanya bilang, tidak tahu karena ia hanya seorang karyawan biasa," ungkapnya.
Anehnya, kata Hasanuddin, Pemkot Makassar justru tidak mengambilalih pengelolaan Pulau Kayangan, sementara kontrak kerjasama dengan pihak ketiga sudah lama diputuskan. "Pemkot harus bertindak. Masa masih membiarkan pihak ketiga melakukan aktifitas sementara sudah lama kontraknya diputuskan. Ini jangan dibiarkan," tandasnya.
Dari cerita yang diungkap Hasanuddin Leo juga mengundang suara anggota Banggar lainnya. Mereka pun sepakat agar Pemkot mengambilalih pengelolaan Pulau Kayangan yang hingga saat ini pengelolaannya dikuasai pihak ketiga tersebut.
"Banggar menginginkan Pemkot tegasi pihak ketiga. Ini jelas akan terus merugikan Kota Makassar jika tak cepat ditindaki," ucap Busrah Abdullah, Koordinator Banggar DPRD Makassar.
Pemutusan kontrak kerjasama tentang pengelolaan Pulau Kayangan yang merupakan aset Kota Makassar tersebut juga diakui Pemkot Makassar.
Melalui perwakilannya yang hadir dalam rapat Banggar, Erwin Syafruddin, selaku Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkot Makassar, mengatakan, pemutusan kontrak kerjasama dengan PT Putra-Putra Nusantara selaku pihak ketiga telah lama dilakukan lantaran dari hasil pengelolaan olehnya tidak memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
"Kontraknya sudah lama memang kita putuskan dengan pihak ketiga karena tidak memberikan deviden yang layak bagi Pemkot Makassar," singkatnya.
Sementara itu, penanggungjawab PT Putra-Putra Nusantara, Akbar, menjelaskan, seharusnya Pemkot Makassar tidak melihat sepotong-sepotong soal perjanjian itu. Tapi harus melihat dari awal dan secara utuh tentang kontrak kerjasama antara PT Putra-Putra Nusantara dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar dulu. "Itu yang harus dilakukan," katanya. (eka-rif/ams/b)

 

Usut Aliran Dana Miras ke Oknum Dewan

MAKASSAR, BKM -- Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar diminta untuk mengusut adanya dugaan aliran dana dari beberapa pengecer minuman keras (miras) yang masuk ke rekening oknum Dewan, sehingga pengesahan ranperda miras molor hingga saat ini.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Zaenal Dg Beta, mengaku, kabar adanya aliran dana itu sudah menjadi konsumsi umum di kalangan anggota Dewan di DPRD Kota Makassar.
"Sudah lama itu kabar terendus, sehingga Badan Kehormatan (BK) harus bisa mengusut aliran dana yang masuk ke oknum tersebut," kata anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Makassar ini, kemarin.
Senada, Nuryanto G Liwang, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Makassar, juga mengatakan, hal yang sama. "Pokoknya nanti kelihatan sendiri siapa yang menerima diam-diam. Tujuh fraksi sendiri sudah bersepakat menyetujui dihapusnya status pengecer dan segera akan diparipurnakan," akunya.
Menurut Nuryanto, pengecer miras memang sudah harus dihapus. Ada beberapa pertimbangan, diantaranya dampak sosial yang ditimbulkan dari aktifitas pengecer yang sudah tersebar di semua daerah di Kota Makassar.
"Bayangkan kalau orang membeli miras dengan leluasa di pengecer kemudian membawa miras ke tempatnya. Setelah mereka mabuk menenggak miras, kemudian membuat keonaran dan saling berkelahi serta perang kelompok. Nah, itu alasan pengecer harus dihapus," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar, Bakrief Arifuddin, mengakui adanya kabar aliran dana ke oknum anggota Dewan dari para pengecer miras. Hanya saja, pihaknya belum menemukan siapa oknum yang dimaksud karena terkendala beberapa hal.
"Itu sudah lama kami dengar. Hanya saja, kami menginginkan teman-teman Dewan terbuka dan memberikan data lengkap, sehingga bisa langsung bertindak tidak berlama-lama lagi," tanggapnya. (eka/ams/b)

terkait....

Dewan Minta Distributor Lokal Dipanggil
-Pemasok Miras di Lotte Mart

MAKASSAR, BKM -- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar untuk memanggil distributor lokal yang telah memasok minuman keras ke Lotte Mart Panakukang Makassar sebagaimana yang telah diungkapkan supervisor Lotte Mart, kemarin.
Sekretaris Pansus Ranperda Minuman Keras DPRD Kota Makassar, HM Yunus, mengatakan, apa yang dilakukan oleh distributor miras lokal dan retail sebagai tempat penjualan miras tersebut sesuatu hal yang keliru.
“Mereka perlu dipanggil untuk menglarifikasi. Sebab, di tengah kita akan merampungkan ranperda miras, kenapa berani sekali distributor lokal itu memasukkan minumannya di retail besar seperti Lotte Mart di Mall Panakukang dan GTC di Tanjung Bunga. Padahal, pastinya Disperindag juga punya dasar hukum dan fakta yang kuat untuk menyita ribuan miras jenis bir tersebut,” katanya.
Diungkapkan politisi Partai Hanura Makassar ini, Ranperda Miras segera disahkan melalui rapat paripurna yang akan digelar pada 1 September 2014. Dalam ranperda itu telah melalui pembahasan yang alot dan semua anggota pansus sependapat untuk menghapus status pengecer.
“Sesuai hasil rapat dengan teman-teman sudah disepakati bahwa 1 September mendatang, ranperda miras akan ditetapkan sebagai kekuatan hukum yang sama sekali tidak memperkenankan pengecer menjual miras apapun alasan pemerintah. Kita dipansus tetap akan menghilangkan status pengecer dan akan disahkan pada awal September,” terangnya.
Terpisah, Ketua Pansus Miras DPRD Kota Makassar, Rahman, mengaku, ranperda yang sekian lama menjadi pekerjaan rumah (PR) itu akan menjadi payung hukum yang harus ditaati oleh semua pihak.
“Maksud dan tujuan perda miras ini adalah penertiban melalui meniadakan miras secara langsung dijual pada tingkat pengecer sehingga tidak boleh alagi ada pengecer kedepan,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Makassar, Taufik Rahman, mengatakan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap distributor lokal yang memasok sesuai pengakuan supervisor Lotte Mart. Di samping itu, pihaknya juga tetap akan mengamankan ratusan botol miras yang telah disita sebelumnya dari Lotte Mart.
"Barang bukti sementara kita amankan. Kemudian kita buatkan berita acara untuk pemusnahannya walaupun pihak Lotte Mart sendiri berdalih perizinannya sementara dalam proses. Intinya, kita tetap akan melakukan tindakan. Sebab, miras saat ini menjadi perhatian serius Dewan untuk ditertibkan,” tanggapnya. (eka/ams/b)

 

Keluarga Besar Pongtiku akan Peringati HUT RI ke-69

MAKASSAR, BKM -- Keluarga besar Pahlawan Nasional asal Tana Toraja, Pongtiku, akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 pada hari Minggu, 17 Agustus 2014 nanti.
Rencana peringatan HUT Proklamasi itu diungkapkan cicit dari anak tunggal Pongtiku Soma' Pongrante, Ida Loboa A Tiranda, saat ditemui BKM di kediamannya di Jalan Monginsidi Lama No 26 B, Kamis (14/8).
Menurut Ida Loboa A Tiranda, nama asli dari Pongtiku adalah Matasak yang diberikan kepadanya dari orang tuanya sejak lahir.
Berkat kegigihannya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, Pongtiku juga diberi gelar oleh Kerajaan Bugis dengan sebutan Ne' Baso'. "Akibat perlawanan yang gigih juga Matasak diberi julukan dari Belanda dengan sebutan Pongtiku," ungkapnya.
Menurut dia, Pongtiku adalah pahlawan asli dari Tana Toraja yang berasal dari Desa Pangala, Kecamatan Rinding Allo, Kabupaten Toraja Utara.
Setiap tahun, Pemprov Sulsel melalui Dinas Sosial dan Dharma Wanita, menggelar kegiatan rutin mengunjungi keluarga besar pahlawan nasional berupa anjang sana. Salah satunya kekeluarga besar Pongtiku.
Ida Loboa A Tiranda juga mengatakan bahwa tiap tahunnya pemerintah melalui Dinas Sosial berkerjasama dengan Dharma Wanita Sulsel mengadakan kunjungan  ke keluarga besar pahlawan nasional sebagai wujud rasa patriotisme terhadap pahlawan Nasional.
"Biasanya Ibu Gubernur juga yang datang dan mengundang langsung untuk mengikuti upacara HUT RI. Ada 10 keluarga besar pahlawan nasional di Sulsel yang juga sering diundang menghadiri upacara penaikan dan penurunan bendera. Salah satunya keluarga kami," tukasnya.
Selain itu, menurut dia, biasanya juga pihaknya dari keluarga besar Pongtiku mengadakan kegiatan tiap tanggal 17 Agustus, berupa Pongtiku Cup di Bandung dan di Tana Toraja. Tak hanya itu, keluarga besar Pongtiku juga biasa mengadakan setiap bulan Agustus kegiatan Ma'nenek atau buka kuburan, yaitu acara ganti pembungkus jenazah nenek moyang yang juga dirangkaikan dengan acara pemotongan babi.
"Acara tersebut hanya dikhususkan bagi keluarga daerah Pangala, Kecamatan Rinding Allo, Kecamatan Sesean," ucapnya.
Adanya perhatian dari pemerintah, menurut dia, sangat bermakna bagi keluarga pahlawan seperti dirinya. "Kami sangat menyukuri atas sikap pemerintah yang selalu memberikan perhatian khusus pada keluarga pahlawan nasional," imbuhnya.
"Ada motto dari Pangeran Pongtiku sendiri yang sangat dipegang teguh oleh keluarga besarnya dan ini menjadi pegangan atau prinsip hidup dalam keluarga besar kami," katanya.
Motto itu, jelas dia, berbunyi "Misa' kada dipotuo, pantan kada dipomate " yang artinya, kalau kita satu kata, kita hidup. Kalau kita bercerai berai, kita akan mati.
Pongtiku lahir di Pangala' pada tahun 1856 dan wafat karena tertembak oleh Belanda di Sa'dang, sekarang disebut Kota Rantepao, daerah Singki. "Akhirnya Pongtiku wafat pada tahun 1907," ungkap Ida Loboa A Tiranda. (mat/ams/b)

   

Wagub Minta Penghijauan di Bandara Diperbanyak

MAKASSAR, BKM -- PT Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, menggelar gerakan penanaman pohon dan pembuatan lubang biopori dalam rangka Hari Lingkungan Hidup se dunia tahun 2014.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura I ini mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang.
Menurut Agus, pada dasarnya gerakan ini merupakan gerakan untuk menggalang partisipasi aktif seluruh pelaku bisnis dan dunia usaha, sehingga menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dikatakan Agus, kegiatann ini merupakan satu langkah maju untuk menghijaukan Kota Makassar. Dia meminta PT Angkasa Pura wilayah Makassar untuk meniru penghijauan halaman Bandara Internasional Changi di Singapura. Menurtnya, penghijauan di sana ditata rapi sehingga menimbulkan suasan sejuk di sekitarnya. "Jadi, jangan hanya penghijauan, perlu juga ditanami bunga dan pohon agar enak dipandang," jelas Agus pada acara Angkasa Pura Airport Go Green, Gerakan Penanaman Pohon dan pembuatan lubang biopori di halaman Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kamis (14/8).
Menurutnya, di samping lingkungan hijau dan sejuk serta indah, sebaiknya PT Angkasa Pura juga menyiapkan sarana oleh raga yaitu lapangan golf di sekitar halaman Bandara Sultan Hasanuddin, sehingga orang yang berkunjung ke Sulsel lewat Bandara Sultan Hasanuddin yang berminat main golf tidak perlu jauh-jauh mencari lapangan golf. Apalagi, lanjut dia, Bandara juga sudah menyiapkan sarana hotel di areal Bandara Hasanuddin.
"Bandara kita sudah punya fasilitas yang baik. Contohnya, hotel dan akan lebih bagus kalau dihadirkannya tempat olah raga seperi lapangan golf," tambahnya.
Sementara itu, President Director PT Angkasa Pura I (Persero), Tommy Soetomo, mengatakan, Angkasa Pura I sebagai perusahaan pengelola bandara sangat berkepentingan terhadap isu lingkungan, mengingat dalam operasional sebuah bandara memiliki dampak dan pengaruh lingkungan, seperti kualitas udara, kebisingan, penggunaan air, hingga masalah limbah padat maupun cair.
"Jadi, kita tidak hanya memberi pelayanan penerbangan, tetapi kami juga sadar bahwa peduli terhadap lingkungan itu penting. Maka dari itu, kami menggelar penanaman pohon ini," jelasnya.
Untuk diketahui, dalam pelaksanaan go green, PT Angkasa Pura I, telah menanam 2.000 pohon dan 50 lubang biopori secara simbolis di halaman Bandara Sultan Hasanuddin.
(san/ams/b)

 

Banggar-TPAD Duduk Bersama Bahas KUA-PPAS

MAKASSAR, BKM --  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar masih akan melakukan rapat internal terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2014. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, penetapan KUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2014 paling lambat dilakukan pada minggu kedua bulan Agustus ini.
Demikian dikemukakan Koordinator Banggar DPRD Kota Makassar, Busrah Abdullah, Rabu (15/8), di kantor DPRD Kota Makassar.
Busrah mengatakan, penetapan KUA-PPAS Perubahan tahun 2014 melebihi tanggal yang ditetapkan, yakni di atas pekan kedua bulan Agustus, sehingga akan mempengaruhi agenda kinerja Dewan yang tersisa 25 hari lagi.
“Memang awalnya Banggar sendiri masih melakukan rapat internal terkait pembahasan KUA PPAS Perubahan. Tapi kali ini kita sudah menghadirkan Tim Pengguna Anggaran Daerah (TPAD) untuk menyeleraskan KUA PPAS untuk dijadikan skala prioritas perubahan tahun anggaran 2014,” katanya.
Menurut Busrah, semua kegiatan pembangunan di berbagai bidang harus mendasar pada penetapan KUA-PPAS Perubahan tahun 2014. Untuk itu, pihaknya optimis apa yang menjadi skala prioritas rencana pembangunan berkelanjutan di Pemkot Makassar akan tetap terakomodir setelah ditetapkan KUA-PPAS Perubahan tahun 2014 oleh Banggar DPRD Kota Makassar.
Terpisah, anggota Banggar DPRD Kota Makassar asal Fraksi Partai Demokrat, Adi Rasyid Ali, mengisyaratkanbahwa apa yang menjadi ketetapan KUA PPAS akan dikawal ketat oleh anggota DPRD Kota Makassar.
“Walaupun sudah ditetapkan nantinya, sebagai wakil rakyat sudah tentu kita akan mengawasi pengelolaan dan penggunaan alokasi anggaran perubahan tersebut,” katanya. (eka/ams/b)

   

Halaman 3 dari 86

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA

Login / Registrasi