Metro Makassar

Wali Kota Diminta Tinjau Perjanjian Kontrak Pasar Sentral

MAKASSAR, BKM -- Asosiasi Pedagang Pasar Sentral Makassar (APPSM) yang dibawahi oleh Haji Andi Parenrengi meminta Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pamanto, untuk meninjau perjanjian kontrak yang telah dilakukan oleh Asosiasi Pedagang Makassar Mall (APMM) dengan pihak developer, yaitu PT Melati Tunggal Inti Raya.

Menurut Andi Parenrengi, perjanjian yang dilakukan oleh pihak APMM dengan PT Melati Inti Tunggal Raya (MTIR) tidaklah berpihak kepada para pedagang. Pasalnya, perjanjian keduanya tidak melibatkan atau tanpa persetujuan pedagang yang ada di Pasar Sentral.
"APPM telah melakukan penyetujuan harga tanpa sepengatuhan pedagang. Ini merupakan pelanggaran yang ada di perjanjian," jelas Andi Parenrengi saat berkunjung di kantor redaksi Harian Berita Kota Makassar (BKM), Rabu (13/8).
Dia menjelaskan, musibah kebakaran yang tahun 2011 lalu juga perlu ditinjau kembali. Sebab, dalam perjanjian ada yang mengatakan bahwa developer bertanggungjawab penuh mengenai asuransi. Artinya, PT MTIR harus mengasuraniskan seluruh gedung pedagang sampai masa kontrak habis.
"Harusnya PT MTIR menyelesaikan gedung. Sedangkan pembangunan belum selesai dan PT Melati meminta pedagang membayar DP (uang muka) dan memberikan sertifikatnya," tegasnya.
Untuk itu, sebagai salah satu asosiasi pedagang di PasarSentral, pihaknya meminta wali kota memfasilitasi pertemuan antara ketiga pihak untuk membicarakan hal yang mesti diketahui bersama.
Untuk diketahui, kehadiran asosiasi baru di lingkup Pasar Sentral merupakan dorongan para pedagang sentral. Rata-rata pedagang buta mengenai perjanjian yang dilakukan developer dan pedagang.
Sekadar informasi, Pasar Sentral merupakan salah satu tempat besar perekonomian Kota Makassar berputar. Pada tahun 2011 lalu, Pasar Sentral terjadi musibah kebakaran. Pihak PT MTIR melakukan pembangunan kembali, namun tahun 2014 kembali mengalami musibah yang sama.
Sementara itu, Pengembang Pasar Sentral Makassar atau Makassar Mall, PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR), menargetkan pembangunan pasar tersebut akan rampung akhir tahun 2014. Saat ini, proses pembangunan baru mencapai 40 persen.
Direktur PT MTIR, Imran Mahmud, menjelaskan, untuk tahap awal, pembangunan Pasar Sentral yang ditargetkan rampung akhir tahbun 2014 adalah hingga lantai tiga. "Pak wali kota menginginkan seperti itu," ujar Imran Mahmud, Rabu (13/8).
Dijelaskan Imran, bangunan Makassar Mall direncanakan memiliki sembilan lantai. Setiap lantai memiliki lahan parkir sendiri. "Saat ini, pekerjaan sudah mencapai lantai tiga. Kami upayakan selesai akhir 2014  mendatang," ujar Imran.
Dijelaskan Imran, pada basemen nanti, sebagiannya akan ditempati oleh pedagang yang bersertifikat. Sedangkan sebagian lainnya akan ditempati oleh Pedagang Kaki Lima (PK-5). Selain itu, jelas Imran, pada basemen juga akan ditempati pasar segar.
"Ada juga lantai dasar. Pada lantai satu akan dibuatkan drofson dan akan ditempati pedagang lama yang bersertifikat. Kemudian lantai 2 terdapat mall dan itu dijual secara umum melalui pihak PT MTIR. Lantai 3 ditempati penjual makanan (puskor) juga mall," jelas Imran.
Sementara itu, Direktur Pasar Makassar Raya, Rusman Abu Thahir, mengatakan, pihaknya hanya menginginkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PT MTIR berpihak pada pedagang.  "Kami hanya meminta agar kebijakan MTIR berpihak kepada pedagang," ujarnya. (san-ish/ams/b)

 

Pansus Hilangkan Klasifikasi Pengecer Miras

MAKASSAR, BKM -- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar, menegaskan, pihaknya tetap akan menghilangkan klasifikasi pengecer dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras) yang saat ini masih berproses dalam rapat pansus dan segera akan diputuskan, Jumat (15/8) depan.
Anggota Pansus DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid, mengaku, penghapusan status pengecer miras akan tetap dilakukan dalam salah satu poin Perda tentang Miras Kota Makassar.
"Semua anggota pansus menginginkan penghapusan status pengecer, sehingga ke depannya tidak boleh lagi ada pengecer yang berjualan miras," katanya.
Senada, anggota DPRD Kota Makassar lainnya, Rafiuddin Kasude alias Udin Golgo, juga mengakui hal yang sama. "Pembahasan masih dilakukan sekali lagi pada hari Jumat depan. Selanjutnya akan disahkan dalam rapat pansus. Intinya kita semua pansus sudah sepakat untuk menghilangkan status pengecer dalam perda miras, sehingga sudah tidak ada pengecer," ucapnya.
Ia menjelaskan, jika nantinya setelah perda miras disahkan, sudah menjadi kewenangan Satpol PP maupun Kepolisian untuk mengawasi atau menangkapi semua pengecer jika masih ada yang melakukan aktifitas. "Mereka yang membeli di pengecer kalau pun ada tidak boleh membawa pulang, tapi minum di tempat," jelasnya.
Pertimbangan sehingga dihapusnya pengecer, menurut Udin Golgo, selama ini mereka menjadi faktor pemicu terjadinya tindak kriminal di tengah masyarakat, seperti perang kelompok, pencurian dan penyakit masyarakat lainnya. "Alasannya jelas, banyaknya pengecer miras yang tersebar di seluruh daerah di Kota Makassar sehingga miras gampang terjangkau, tanpa ada pengawasan. Akibatnya, dampaknya meningkatkan tindak kriminalitas di tengah masyarakat," tandasnya. (eka/ams/b)

 

Minat Calon Maba Masuk UNM Meningkat

MAKASSAR, BKM -- Calon mahasiswa baru (maba) yang berminat masuk mendaftar ke Universitas Negeri Makassar (UNM) dari tahun ke tahun terus meningkat signifikan.
Untuk tahun 2014 ini, jumlah peminat yang mendaftar melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) mencapai 44.557 orang dan Jalur Mandiri 5.753 orang.
Sementara untuk jumlah calon mahasiswa baru yang lulus dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebanyak 1.886 orang (5,2 persen dari jumlah pelamar), SBMPTN 1.439 (3,2 persen), dan jalur mandiri 786 (13,7 persen).
Demikian disampaikan Rektor UNM, Prof Dr Arismunandar dalam sambutannya pada cara Dies Natalis ke-53 tahun UNM yang diselenggarakan di gedung menara Phinisi UNM, Rabu (13/8).
"Program studi yang mempunyai tingkat keketatan penerimaan mahasiswa baru sangat tinggi adalah Prodi Pendidikan Matematika, Prodi Pendidikan Biologi dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris," katanya.
Pada Dies Natalis kali ini juga, Rektor Arismunandar menganugerahkan penghargaan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Penghargaan itu diberikan sebagai wujud atas prakarsa dan komitmen Syahrul Yasin Limpo selama ini dalam pengembangan dunia pendidikan di Provinsi Sulsel.
"Gubernur kita telah banyak berjasa terutama dalam menggagas banyak program untuk peningkatan kualitas pendidikan, seperti pendidikan gratis, beasiswa SPP gratis bagi mahasiswa, peningkatan kualitas guru dan program 1.000 doktor yang turut dirasakan civitas akademika UNM khususnya," ungkapnya.
Menurut Arismunandar, komitmen bersama Pemprov Sulsel dalam peningkatan guru bahasa daerah dengan tujuan melestarikan budaya bahasa daerah juga terus terjaga. Tak hanya itu, kerjasama dengan Pemkab Pangkep juga hingga saat ini terbangun. Diantaranya dengan membentuk sekolah laboratorium berstandar internasional.
"Kita juga merintis diterapkannya sekolah model di Sulsel untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bekerjasama dengan pusat penjaminan mutu pendidikan, badan pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan (BPSDMPK dan PMP)," ucapnya.
Selain Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, turut hadir pula Ketua Komnas HAM RI, Prof Dr Hafid Abbas dan undangan lainnya. (eka/ams/b)

   

BKD Tinggal Mununggu Penetapan Formasi CPNS

MAKASSAR, BKM -- Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jajaran Pemkot Makassar masih menunggu penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB RI).
Kepala Bidang Pecerncanaan dan Kepegawaian BKD Kota Makassar, Ikhsan NS, saat ditemui BKM di ruang kerjanya, Rabu (13/8), mengatakan, pendaftaran CPNS belum dimulai.
"Kami tinggal menunggu informasi dari pusat. Selama ini, kami acap kali memonitoring informasi pendaftaran CPNS tersebut, baik lewat komunikasi via telepon maupun website Kemenpan RI," katanya.
Ikhsan menjelasakan, selama ini formasi yang diberikan oleh pihak Kemenpan RI hanya 88 formasi. "Sudah lama kami kirim, tinggal menunggu keputusan dari Kemenpan," katanya.
"Jadi, berkas 88 orang itu sudah lama kita kirim dan selama ini kami terus melakukan komunikasi dengan BKN. Kalau formasi sudah ada, kita segera melakukan rapat dan barulah dibuka pendaftaran," ungkapnya.
Ikhsan menambahkan, pendaftaran CPNS nanti dilakukan secara online. "Tinggal peserta nanti mendaftarkan dirinya melalui online situs BKN," katanya. (ish/ams/b)

 

MTR Ancaman Bagi Lurah Linglung

MAKASSAR, BKM -- Program Gerakan Masyarakat Makassarta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) mendapat perhatian serius dari Wali Kota Makassar, Moh Romdhan Pomanto.
Bagi siapa saja pejabat di bawah jajaran Pemkot Makassar yang tidak mendukung program ini akan diberikan tindakan tegas. Bahkan, wali kota berjanji akan mencopot dari jabatannya.
Untuk mendukung program ini, Wali Kota, Moh Ramdhan Pomanto, kembali meluncurkan program Linglung yang merupakan kepanjangan dari Lihat Lurah Langsung Ganti (Linglung).
"Pokoknya kapan saya lihat ada Lurah yang tidak mendukung MTR, saya pasti langsung ganti. Jadi, tak hanya Lihat Sampah Ambil (Lisa), tapi juga ada program Lihat Lurah Langsung Ganti (Linglung)," tegas Danny Pomanto, kemarin.
Hal itu dikemukakan Danny Pomanto dalam sambutannya pada kegiatan halal bihalal yang dirangkaikan penyerahan partisipasi peralatan kebersihan dalam rangka mendukung program Makassarta Tidak Rantasa dan launching sampah tukar beras di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Rabu (13/8).
Danny menegaskan, seluruh Lurah harus turut serta berpartisipasi membantu kecamatan dalam menyukseskan program Makassarta Tidak Rantasa. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mendukung penuh program ini.
"Semua Lurah harus turun membantu kecamatan. Bagi masyarakat juga diharapkan dukungannya agar program ini berjalan baik," tambahnya.
Menurutnya, program ini patut disukseskan oleh semua pihak. Sebab, meningkatnya jumlah penduduk di Kota Makassar tentunya berdampak. Selain menyebabkan arus kemacetan, juga bertambahnya produksi sampah.
"Maka sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku bersih, apalagi saat ini produksi sampah meningkat seiring pertumbuhan penduduk di Kota Makassar," ungkapnya.
Tak hanya itu, Danny juga berharap bantuan partisipasi dari pihak swasta terus berdatangan. Di antaranya memberikan bantuan seperti yang saat ini sudah diterima, yakni bak sampah, motor pengangkut sampah, sapu dangerobak sampah.
"Bantuan yang ada saat ini dari mitra swasta Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Kelurahan yang mendapatkannya. Untuk saat ini, baru dua kelurahan, yakni Kelurahan Buakana dan Ballaparang," ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengungkapkan, sarana perlengakapan kebersihan telah diberikan dari mitra kerja Dinas Tenaga Kerja yang telah mendukung program Makassarta Tidak Tantasa.
Selain bantuan peralatan kebersihan, Andi Bukti juga mengatakan bantuan beras dari perusahaan BUMN Bulog juga telah diterima. "Bulog memberikan bantuan beras sebanyak 1 ton kepada kami dalam menyukseskan program sampah ditukar beras. Namun masalah spesifikasi berapa besar beras yang akan ditukarkan dengan sampah tersebut itu nanti baru dibahas oleh wali kota kita," cetusnya. (eka/ams/b)

   

Halaman 5 dari 86

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA

Login / Registrasi