Metro Makassar

Delapan Pejabat UMI Dilantik

MAKASSAR, BKM -- Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara institusi dan juga kepada Allah SWT. Pemberian amanah didasarkan beberapa pertimbangan untuk menempatkan seseorang mendapatkan jabatan tersebut sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Hal tersebut disampaikan Rektor UMI dalam sambutan di acara pelantikan delapan pejabat penerima amanah lingkup UMI, Senin (21/7) di Auditorium Al Jibra kampus 2 UMI.
Rekltor berharap para penerima amanah untuk mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan dari permasalahan yang ada. Menjadi teladan di lingkungan masing-masing.
Dia juga menambahkan pejabat yang baru dilantik untuk amanah dan konsisten taro ada taro gau.
Sementara Ketua pengurus yayasan Wakaf UMI, H Muh Mokhtar Noer Jaya meminta kepada pejabat penerima amanah dapat bekerja lebih maksimal untuk pengembangan institusi ke depan yang lebih baik, UMI telah mendapat kepercayaan masyarakat dan pemerinttah.
Hal ini harus dipertahankan, salah satu indikator yang dapat dilihat adalah tingginya jumlag pendafataran mahasiswa baru tahun akademik 2014/2015. (man/ams/c)

Mereka yang Dilantik:

1. Prof Dr H Hambali Thalib,SH.,MH (Ketua LP2s UMI)
2. Prof Dr H Salim Basalamah (Ketua LPMD UMI)
3. Drs Ahmad Syahid, M.Pd (Wakil Dekan I Fak Agama Islam)
4. Drs HM Akil, MA (Wakil Dekan II Fak Agama UMI)
5. Drs H Nasiruddin Pilo, MA (Wakil Dekan III Fak Agama)
6. Dra SA Soraya Bugaib, MA (Wakil Dekan IV Fakultas Agama)
7. Dr H Saleh Suratmin,SH.MH (Wakil Dekan IV Fakultas Teknik UMI)
8. Prof Dr H Baharuddin Semmaila, SE.,MSi (Asdir I PPs UMI)
8. Dr H Mukhtar Lamo, SE.,MSi (Asdir II Pps)
9. Dr Hamzah Baharuddin, SH.,MH (Asdir III PPs)
(man/ams/c)

 

Prof Alimuddin Resmi Dekan Fisipol Unhas

MAKASSAR, BKM -- Guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Andi Alimuddin Unde, M.Si resmi dilantik sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Unhas periode 2014-2018 mendatang.
Pelantikan dilakukan oleh Rektor Unhas Prof. Dwia Ariestina Pulubuhu bersama 15 pejabat struktural dalam lingkup Unhas.
Mereka dilantik adalah Prof Dr Syamsul Bachri, SH., MH (Direktur PPs), Sekretaris LP2M, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Universitas Hasanuddin.  Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Struktural ini dilaksanakan di Gedung Rektorat Lantai 1.
Pengambilan sumpah pejabat struktural juga dirangkaikan dengan penyerahan SK Guru Besar, Senin (21/7). Guru besar yang juga dilantik adalah Prof. Dr. Anwar Daud, SKM., M.Kes. dalam bidang Ilmu Analisis Kualitas Lingkungan.
Setelah pengangkatan, dilanjutkan dengan pembacaan Pakta Integritas berdasarkan Inpres Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 27 /P/2005 tentang Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional kepada seluruh 16 PNS yang telah dilantik. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin dengan Nomor 22781/UN4/KP.04/2014 ini juga dirangkaikan dengan pemberhentian dengan hormat 12 PNS, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatannya masing-masing.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh Dekan, Wakil dekan, Direktur Program Pasca sarjana dan teman-teman lainnya yang telah menyelesaikan tugasnya. Banyak pencapaian-pencapaian yang telah diraih dan tentunya ini menjadi tugas bagi yang mengisi posisi tersebut selanjutnya,” ungkap Prof. Dwia di tengah-tengah sambutannya. (man/ams/c)

Mereka yang Diangkat adalah:

1. Prof. Dr. Andi Alimuddin , M.Si. (Dekan Fakultas Isipol)
2. Prof. Dr. Ir. Sudirman, M.Sc. (Dekan Fakultas Peternakan)
3. Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH., MH. (Direktur PPs Unhas)
4. Prof. dr. Rosdiana Natsir, Ph.D., Sp.Biol. (Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran)
5. Dr. dr. Syafri Kamsul Arif, Sp.An. (Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran)
6. Prof. dr. Muh. Nasruim Massi, Ph.D (Pembantu Dekan III Fakultas Kedokteran)
7. Prof. Dr. Armin, M.Si (Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
8. Dr. Ir. Muhammad Arsyad, MT (Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik)
9. Dr. Asri Jaya HS., ST., MT (Ketua Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik)
10. Prof. Dr. Ir. Abu Bakar (Kepala Pusat Informasi Diseminasi dan HAKI LP2M)
11. Dr. Rismaneswati, SP., MP (Sekretaris Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian)
12. Dr. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si. (Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas MIPA)
13. Dr. Risma Illa Maulany, S.Hut, M.NatRest (Sekretaris Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan)
14. Ir. Achmad Bakri Muhiddin, M. Sc., Ph.D (Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik)
15. Dr. Eng. Meutia Farida, ST., MT (Sekretaris Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik)
16. Abdul Rahman, ST (Kasubag Umum dan Perlengkapan Fakultas Peternakan periode kedua). (man/ams/c)

 

Jabatan Sejumlah SKPD dan Perusda Dilelang

WALI KOTA Makassar, Moh Ramdhan Pomantom memastikan akan melelang jabatan sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan perusahaan daerah (perusda).
Hal ini diungkapkan Danny menyusul semakin besarnya aspirasi masyarakat yang menginginkan lelang jabatan pada sejumlah dinas.
"Satu contoh aspirasi yang banyak berkembang saat ini yang menginginkan jabatan kepala Dinas Kebersihan dilelang bebas. Begitu menurut banyak usulan yang masuk," ujar Danny Pomanto di ruang kerjanya, Senin (21/7).
Atas dasar itu, jelas dia, dirinya akan membentuk tim independen di luar pemerintahan untuk mengevaluasi SKPD perusda dan semua yang berhubungan dengan pemerintah kota, sehingga teridentifikasi jabatan yang mana yang akan ditunjuk langsung, melalui fit and proper test dan yang akan dilelang bebas.
Tim independen ini, jelas dia, bertugas menyerap aspirasi-aspirasi orang tentang harapan besar warga terhadap sistem pemerintahan di Makassar.
Terkait hal ini, Danny telah menetapkan proses perekrutan selama satu bulan yakni 18 Agustus hingga 18 September 2014 mendatang. Ia pun telah meminta sejumlah jaringan yang dimiliki agar segala proses kegiatan terkait hal tersebut untuk dipulikasikan di sejumlah media massa, baik elektronik maupun cetak.
"Saya minta beberapa teman menginformasikan kalau ada usulan dari masyarakat, yang kedua ditelevisikan. Jadi, kemampuan berkompetisi setiap orang untuk ikut dalam SKPD itu ditampilkan di media masa, media elektronik," katanya.
Aspirasi masyarakat ketiga, jelas Danny, selayaknya nanti konsep-konsep masing-masing SKPD itu dipublish, yakni disampaikan ke publik sehingga masyarakat juga punya kemampuan untuk menilai.
"Jadi, masyarakat juga punya kesempatan menilai dan memuji sehingga semua betul-betul transparan. Itu harapan masyarakat yang diserap," ungkap Danny.
Selain itu, Danny mengatakan bahwa lelang jabatan juga sangat besar peluangnya untuk dilakukan pada sejumlah perusda milik Pemkot Makassar.
"Saya menilai kontribusi perusda terhadap pemerintah kota saat ini sangat kurang.  Perusda dibentuk untuk menopang APBD yang ada," katanya.
Saat ini, kata Danny, pihaknya mengaku tengah memikirkan mekanisme dan prosedur untuk mengubah status sejumlah perusda menjadi PT (Perseroaan Terbatas).
“Saya berfikir kenapa perusda tidak di-PT-kan saja seperti PT Jakarta Propertindo. Itukan PT bukan perusda, tapi seratus persen milik pemerintah kota. Tapi dia PT, dia fight, bukan perusda lagi, tapi swasta. Saya coba lihat bagaimana hukumnya. Saya sementara melakukan kajian apakah perusda tetap ada, lalu kita buat PT-nya," ungkap Danny.
Ia mencontohkan, jika PDAM misalnya, nanti didiskusikan barangkali dibuat PT Air Minum Kota. "Kita mencoba berusaha sendiri juga. Dari pada investiasi terikat pihak ketiga, mending kita investasi sendiri," terangnya.
Adapun mekanisme prekrutan lelang jabatan, jelas Danny, akan dilakukan bertingkat. Menurutnya, jabatan yang dilakukan dengan penunjukan langsung tidaklah terlalu bermasalah, sedangkan jabatan yang dilakukan melalui proses fit and proper test, maka mesti diambil dari PNS. Sementara perekrutan lelang bebas dilakukan terbuka untuk umum. (ish/ams/b)

   

PD Terminal dan Dishub Berebut Ingin Kelola Dana Rp 30 M

MAKASSAR, BKM -- Rencana pengucuran dana bantuan APBN sebesar Rp 30 miliar untuk pembenahan Terminal Regional Daya (TRD) justru menimbulkan persoalan antara Dinas Perhubungan dan Perusahaan Daerah (PD) Terminal Makassar Metro.
Kedua instansi ini kini terlibat tarik menarik soal keinginan untuk mengelola dana tersebut. PD Terminal Makassar Metro mengaku merasa berhak mengelola dana untuk pembenahan terminal darat terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Sementara Dinas Perhubungan Kota Makassar sendiri diisyaratkan akan menerima kucuran dana dari APBN tersebut, seperti disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Muhiddin, saat melakukan kunjungan kerja ke TRD, akhir pekan lalu.
Direktur Terminal Metro Makassar, Hakim Syahrani, Minggu (20/7), berharap agar Wali Kota Makassar, Moh Ramadhan Pomanto, mempertemukan pihaknya dengan Dinas Perhubungan terkait rencana pembenahan TRD dengan anggaran Rp 30 miliar.
"Kalau memang penyerahan bantuan itu pada Dishub sesuai ketentuan, kami tidak mempermasalahkannya. Saya selaku bawahan, apapun yang dimandatkan Pak wali kota, kami siap saja. Kami siap menerima petunjuk atasan," kata Hakim.
Namun, jelas dia, perlu diketahui bahwa di Indonesia, hanya Kota Makassar satu-satunya daerah yang memiliki perusahaan daerah dan membawahi kurang lebih 500 orang pekerja. "Kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak ke depannya," katanya.
Selama ini, jelas dia, PD Terminal Makassar Metro tidak pernah mengharapkan  dari sentuhan APBD maupun APBN dalam pembenahan dan pengelolaannya. Sebab, pihaknya masih berkaitan dengan PT Kalla Inti Karsa (KIK) sebagai pihak ketiga.
"Selama ini, masih ada keterkaitan antara Pemkot dengan  KIK. Alhamdulillah, pak wali kota dan Direktur KIK masih mengomunikasikan titik temunya terkait kewenangan pengelolaan Terminal Metro Makassar atau Terminal Regional Daya," katanya.
Seandainya pengelolaan TRD nanti, setelah ada kesepakatan antara Pemkot dengan PT KIK, diserahkan kepada PD Terminal Makassar Metro, Hakim Syahrani, mengaku, pihaknya akan membenahi seluruh fasilitas, sarana dan prasarana.
"Misalnya, jika ada kerusakan kendaraan dalam terminal, mereka tidak perlu lagi jauh-jauh untuk memperbaiki. Kami akan melengkapi sarana perbengkelan dan toko di dalam terminal, mulai toko penjual suku cadang hingga pencucian kendaraan," katanya.
Sejak menjabat sebagai Dirut PD Terminal Makassar Metro setahun terakhir, Hakim mengaku, sudah banyak melakukan pembenahan fasilitas dalam terminal. Misalnya, perbaikan jalan dengan paving blok sepajang jalan masuk di dalam terminal.
"Kami juga sudah memperbaiki 20 WC umum. Selain itu, kami juga menata area penjualan yang berada di dalam terminal agar tidak terlihat semrawut. Jadi, kami telah banyak menata saat ini agar penumpang merasakan kenyamanan," katanya.
Terkait penyebab sepinya terminal, menurut dia, disebabkan adanya terminal bayangan di luar dari TRD. "Kalau soal terminal bayangan, bukan kewenangan kami. Itu kewenangan Dishub dan Polisi Lalu Lintas untuk bisa menertibkan," katanya. (ish/ams/b)

 

Badan Diklat-Akper Gelar Simulasi Penanganan Gawat Darurat

MAKASSAR, BKM -- Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Akademi Perawat (Akper) Angingmammiri menggelar simulasi penanganan gawat darurat atas kecelakaan lalu lintas (laka lantas) atau tabrakan beruntun, Minggu (20/7), di kampus II Badan Diklat Provinsi Sulsel.
Simulasi penanganan gawat darurat ini, skenarionya dimulai saat terjadi tabrakan beruntun di Jalan Cendrawasih. Mobil bus kendaraan umum bertabrakan dengan dua unit mobil mini bus plus tiga unit kendaraan roda dua. Akibatnya, puluhan penumpang dan pengendara motor mengalami luka serius; pendarahan dan patah tulang.
Beberapa detik setelah terjadi tabrakan, muncul ambulans dengan perawat dan sukarelawan bencana memberikan pertolongan pertama di lokasi tabrakan tersebut. Mereka melakukan evakuasi korban keluar dari mobil nahas tersebut.
Setelah mengevakuasi, korban kemudian dibawa ke "rumah sakit" yang ada khusus dibuat untuk simulasi ini di dalam kampus II Badan Diklat Sulsel.
Simulasi ini sempat memacetkan arus lalu lintas di Jalan Cendrawasih Makassar. Bahkan, ribuan warga setempat ikut menonton simulasi yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut.
Kepala Badan Diklat Sulsel, Irman Yasin Limpo, mengatakan, simulasi yang melibatkan 50 perawat ini merupakan rangkaian dari materi Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS). BTCLS adalah pelatihan dasar dan khusus yang bersertifikasi bagi para perawat.
Sertifikasi BTCLS penting karena hampir semua rumah sakit atau kegiatan medikal menyaratkan adanya sertifikat BTCLS bagi perawat.
"Saat ini, Badan Diklat Sulsel bekerja sama Akper Angingmammiri melaksanakan BTCLS ini," kata Irman saat membuka simulasi, kemarin.
Menurut Irman YL yang akrab disapa None ini, kegiatan ini selain memenuhi standar kebutuhan rumah sakit, juga menyiapkan SDM andal untuk para perawat di Sulsel. Maklum, lanjutnya, di era globalisasi dan AFTA bisa saja ada tenaga perawat Masuk ke Indonesia dari luar negeri. "Jangan sampai itu terjadi," ujar None.
Sekadar tambahan, Badan Diklat Sulsel sudah dua kali melakukan BTCLS untuk tahun ini. Badan Diklat Sulsel terus akan melaksanakan BTCLS untuk meningkatkan kualitas SDM para perawat di Sulsel. (ish/ams/c)

   

Halaman 5 dari 110

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA

Login / Registrasi