Metro Makassar

Mudik Alur Laut Paling Diminati

MAKASSAR, BKM -- Mendekati puncak arus mudik di H-3, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Sulsel, Masykur A Sulthan, memperkirakan jalur arus mudik menggunakan laut akan menjadi minat terbanyak masyarakat.
Dikatakan Masykur, hingga saat ini pihaknya terus melihat kesiapan alur mudik. Menurut dia, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kendaraan di terminal-terminal.
"Sama yang sudah saya katakan, semuanya sudah siap, baik itu transportasi darat, udara maupun laut, termasuk dengan pelayanan dan kenyamanan penumpang," jelasnya. Jum'at (25/7).
Masykur menjelaskan, lonjakan penumpang sangat besar terjadi di jalur laut yang mana telah mencapai 40-50 persen dengan tujuan keberangkatan yang sama, dibanding dengan presentase mudik darat yang nantinya tidak terlalu besar.
"Hak ini terjadi karena rata-rata pemudik menggunakan kendaraan pribadi, karena itu pemudik di terminal cukup berkurang," tambanya.
Sebelumnya, General Manager PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Ferry Cabang Selayar, Wagino, mengatakan, menjelang puncak arus mudik, pihaknya melakukan penyeberangan yang biasanya dua kali sehari ini, menjadi tiga kali, bahkan bisa sampai empat kali dengan melihat jumlah penumpang yang cukup banyak.
"Hingga kini, kami masih melakukan penyebrangan dan untuk keadaannya, kondisi laut masih dalam keadaan aman untuk dilalui kapal," ucapnya. (san/ams/c)

 

Pajak Tower di Makassar akan Ditangani Kominfo

MAKASSAR, BKM -- Untuk menata Makassar sesuai dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya, Pemkot Makassar akan melakukan pengalifungsian retribusi pajak pada tiap bidang.
Seperti halnya pada Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Makassar yang kini mengambilalih fungsi perpajakan pada suatu area bidangnya yakni pada tower telekomunikasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar, Dr Mukhtar Thahir, Kamis (24/7), mengatakan, retribusi ataupun iuran untuk penagihan pajak tower itu  melalui Infokom lagi.
Mukhtar menjelaskan, jika hal tersebut dilakukan, sudah sesuai dengan area operasional telekomunikasi, sehingga diambilalih retribusinya.
Mukhtar menjelaskan, persoalan pendirian bangunan suatu tower itu tentunya pajak Izin Mendirikan Bangunannya (IMB) tetap pada dinas yang berkewenangan yakni Dinas Tata Ruang dan Bangunan. "Jadi, hal tersebut pula menjadikan sesuai dengan pos dalam kewenangan masing-masing," katanya.
Pihaknya juga dalam hal ini sementara membuat perwali, bahwa dalam kewenangan dalam penagihan pendirian tower itu, minimal mendapat pajak 20 persen.
"Insya Allah, perwali tentang penanganan pengalihan pajak yang akan kami tangani akan kami ajukan perwalinya. Sebab, sesuai dengan mekanisme pekerjaan kami tentang telekomonikasi," ungkapnya. (ish/ams/c)

 

PD Pasar Stop Kerjasama Pihak Ketiga

MAKASSAR, BKM -- Dalam rangka peningkatan pelayanan dalam melakukan pengelolaan pasar, PD Pasar Makassar Raya akan melakukan berbagai langkah strategis. Diantaranya, kebijakan tidak melakukan kerjasama pihak ketiga dalam mengelola pasar tradisional.
"Saat ini, terdapat lima pasar tradisional besar yang dikelola pihak ketiga. Jangka waktu kerjasama masih lama. Hal ini jadi salah satu problem pelik, karena pengelolaan pasar didominasi oleh pengelola. Kedepan kita tak akan melakukan kerjasama pihak ketiga lagi, kecuali dipandang perlu. Namun jangka waktu yang relatif singkat. Jadi, kita akan stop kerjasama pengelolaan pasar dengan pihak ketig," terang Dirut PD Pasar Makassar Raya, Rusman Abutahir, Jumat (25/7).
Menurut Rusman, saat ini ada beberapa pasar yang membutuhkan perhatian. Seperti Pasar Pannampu, Sambung Jawa dan Pasar Kalimbu.
"Kerap pedagang keluar berjualan di jalan. Itu karena tempat pedagang untuk berjualan tidak layak lagi dan butuh perbaikan," kata Rusman.
Dikatakan Rusman, saat ini pihaknya akan memberikan perhatian khusus terkait kerjasama pengelolaan pasar.
"Semua pasar besar dikerjasamakan sehingga ruang gerak PD Pasar kurang karena pengelola yang mendominasi pengelolaannya. Kami harap kedepan tidak ada lagi pasar yang dikerjasamakan," kata Rusman.
Adapun pasar yang dikerjasamakan antara lain Pasar Makassar Mal, Pasar Terong, Pasar Pabaeng-pabeng, Pasar Niaga Daya.
"Semua pasar besar ini masih terikat perjanjian hingga 20 tahun lagi. Kecuali Pasar Niaga Daya tinggal 7 tahun baru diserahkan ke PD Pasar," katanya. (ucu/ams/c)

   

Sidak, Dispar tak Temukan Pelanggaran Usaha Pariwisata

MAKASSAR, BKM -- Dalam rangka mendukung pelaksanaan aturan kepariwisataan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah tempat panti pijat dan salon yang ada di Makassar, Kamis (24/7).
Hanya saja, pada sidak tersebut Dinas terkait tidak menemukan adanya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
"Sidak itu merupakan kegiatan pembinaan terhadap operasional usaha atau pekerja jasa pariwisata yang ada di Makassar, untuk mengawal sekaligus menegakkan aturan berdasarkan Surat Edaran Walikota Makassar nomor 435/64/S.Edar/disparekraf/VI/2014 tanggal 20 Juli 2014 tentang penutupan sementara kegiatan usaha hiburan di Bulan Ramadan 1435 H/2014 M," terang Kabid Pengembangan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Makassar, Andi Karunrung, Jumat (25/7).
Menurut Andi Karunrung, selama Ramadan para pelaku usaha masih mengikuti aturan yang ditetapkan. "Kami berharap semua usaha hiburan atau yang dimaksud dalam aturan tidak melakukan aktivitas atau membuka usaha selama waktu yang ditentukan. Kami harap setelah waktu yang ditentukan kembali beroperasi senantiasa tetap pada aturan perundang-undangan dan norma masyarakat yang berlaku," katanya.
Sebelumnya, Kasatpol PP, Muh Alhan Arifin, mengatakan, terdapat tiga pelaku usaha panti pijat dan salon telah  melakukan tindak pelanggaran. Ketiganya telah melakukan aktivitas pada bulan suci Ramadan.
"Iya memang ada tiga salon yang didapati melakukan pelanggaran. Semuanya sementara proses dan dilaporkan ke pengadilan. Baru satu panti pijat yang sudah di proses hukum dan pelaku usaha diberikan sanksi berupa denda," kata Alham.
Menurut Alham, pelaku usaha ini mengabaikan aturan dan himbauan yang di berikan pemkot Makassar. "Mestinya kan pelaku usaha tidak melakukan tindakan pelanggaran seperti ini, terlebih saat ini moment bulan puasa," katanya.
Alham juga menegaskan, apabila ada tindakan pelanggaran perda, pihaknya tidak akan segan untuk menjatuhkan sanksi tegas. (ucu/ams/c)

 

Komitmen Pemkot Pelayanan Tingkat Kelurahan Harus Didukun

MAKASSAR, BKM -- Komitmen Pemkot Makassar dalam merevitalisasi sistem pelayanan di tingkat kelurahan mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Pasalnya, kelurahan merupakan wajah pemerintahan yang sebenarnya.
Andi Endre Cecep Lantara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mengatakan, pelayanan di tingkat kelurahan memang masih menyisakan banyak keluhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembenahan. "Saya kira sekarang waktunya wali kota untuk mengubah mindset dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, yakni menekankan kepada para Lurah beserta Kasi yang ada di kelurahan yang merupakan ujung tombak dari pelayanan terhadap masyarakat," katanya.
Senada dengannya, anggota DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid, mengatakan, rencana revitalisasi sistem pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan itu patut didukung. "Keluhan masyarakat akan pelayanan di tingkat kelurahan sudah sering didengarkan sehingga memang sudah saatnya dilakukan perbaikan sistem pelayanan di kelurahan," ujarnya.
Salah satu diantaranya, menurut dia, keluhan masyarakat di tingkat kelurahan terkait pelayanan e-KTP dan KK yang diurus terkadang memakan waktu lama. "Selain itu, masih banyak dikeluhan biaya-biaya administrasi liar yang tidak diatur dalam Perda maupun Perwali," urainya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal,  di sela-sela membawakan materi pada diklat kepemimpinan tingkat IV angkatan XII Pemkot Makassar di Balai Pengembangan PAUD Non Formal & Formal di Jalan Adyaksa, baru-baru ini menyatakan ingin menjadikan kelurahan sebagai wajah pemerintahan sebenarnya.
“Komitmen-komitmen pelayanan itu yang terdepan adalah dikelurahan. Semakin bagus pelayanan dikelurahan kita,  semakin bagus pula respon masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Menurut Deng Ical, saat ini ada keraguan masyarakat kepada pemerintah. “Masalah pemerintah yang ada saat ini adalah masyarakat belum percaya sepenuhnya bahwa pemerintah itu bekerja untuk warga. Imbasnya masyarakat belum mau berpartisiapasi penuh mendukung program pemerintah karena dia masih ragu-ragu apakah kalau ikut partisipasi apakah betul-betul kesejahteraannya atau bukan,” tuturnya. (eka/ams/c)
-----

   

Halaman 5 dari 108

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA

Login / Registrasi