Metro Makassar

Ibrahim Saleh Diisukan Jadi Sekkot Makassar

MAKASSAR, BKM -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan sudah menerima rekomendari dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal calon Sekretaris Kota Makassar. Hanya saja, hingga kini Pemprov masih merahasiakannya.
Namun, beredar informasi bahwa calon Sekkot Makassar definitif akan diduduki oleh Ibrahim Saleh, Asisten II Pemkot Makassar. Ibrahim dinilai cukup netral dan tidak resisten. Kabarnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo merestui Ibrahim Saleh sebagai Sekkot.
Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Sulsel, Mustari Soba, mengaku, sudah ada putusan siapa yang akan menjabat sebagai Sekkot oleh Kemendagri. "SK sudah dibuat. Tinggal menunggu penandatanganan dari Gubernur," kata Mustari Soba, Senin (21/4).
Ketika dikonfirmasi soal beredarnya nama Ibrahim Soleh yang keluar sebagai Sekkot Makassar definitif, Mustari tidak mau berbicara. Dia tidak membantah dan tidak mengiyakan. "Kurang etis kalau saya sebagai bawahan yang menyebutkan, sedangkan atasan sudah berkomitmen untuk belum dibicarakan," jelas dia.
Sementara itu, Ibrahim Soleh ketika dikonfirmasi, mengaku, dirinya belum tahu siapa yang keluar sebagai Sekkot. "Sudah keluar ya rekomendasi Kementerian? Saya belum tahu," kata dia.
Menurut dia, sebagai calon Sekkot, dirinya meminta yang terpilih nanti menjalankan tugasnya dengan baik. "Doakan saja, siapapun yang terpilih berarti, dialah yang terbaik," jelasnya.
Penyerahan SK Gubernur untuk Sekkot Makassar definitif  sendiri akan dilakukan pekan ini, sepulang Gubernur Syahrul Yasin Limpo dari Singapura. (san/ams/b)

 

Inspirasi Kaum Perempuan di Berbagai Bidang

SETIAP tanggal 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini, menilik hari lahir tokoh emansipasi wanita Indonesiam Raden Ajeng (RA) Kartini. Lalu apa makna Hari Kartini di mata para wanita sukses masa kini?

Laporan: ICHSAN MAHMUD

Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, Senin, 21 April 2014, kemarin, enam Rektor perempuan di Kota Makassar tampil sebagai sumber inspirasi bagi kaum perempuan dalam talk show bertema "Habis Gelap Terbitlah Terang" yang digelar Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) di kampus UMI Jalan Urip Sumoharjo.
Keenam Rektor yang tampil tersebut adalah Rektor UMI, Prof Dr Hj Masrurah Mokhtar; Rektor UIM, Prof Dr Hj Majdah Agus Arifin Nu'mang; Rektor Unhas terpilih, Prof Dr Dwia Aries Tina NK; Rektor UVRI, Dr Hj Niniek F Lantara; Rektor Pepabri, Dr Ir Hj Apiaty K Amin Syam dan Rektor Universitas Sawerigading Prof Andi Melanti Rompegading.
Rektor UMI, Prof Masrurah Mokhtar, mengatakan, memperingati Hari Kartini diharapkan dapat menumbuhkan inspirasi bagi semua kaum perempuan di berbagai bidang. "Peringatan Hari Kartini jangan menjadi peringatan biasa saja, tapi kita harus jadikan sebagai insipirasi untuk berjuang di segala bidang, khususnya di bidang pendidikan," katanya.
Menurut Prof Masrurah, sepanjang perjalanan karir dan rumah tangganya, salah satu faktor pendukungnya adalah terus belajar, meski sekarang dirinya sudah menjadi nenek.
Sementara itu, Rektor UIM, Dr Majdah mengatakan, untuk mendapatkan posisi Rektor, dia memulai karir sebagai dosen pembantu. Setelah beberapa tahun kemudian, dirinya dipercayakan sebagai pembantu II dan akhirny menjadi Rektor UIM. "Itu semua karena ketekunan saya," katanya.
Senada Majdah,Rektor UVRI, Niniek mengaku, dirinya pernah menjadi dosen di UMI dan juga menjadi aktivis. Bahkan, dia pernah menjadi anggota DPRD Sulsel.
Berbeda dengan Apriaty. Dia meniti karirnya menjadi  Pegawai Negeri Sipil (PNS), terus dilanjutkan menjadi dosen.
Sementara Rektor terpilih Unhas, Prof Dwia yang juga menjadi salah satu inspirator di Hari Kartini, dirinya menilai sosok RA Kartini bukanlah sosok perempuan saja. Melainkan ketua kelompok yang mengedepankan perempuan dan keadilan.
"Dia (Kartini) sangat konsisten dengan apa yang ingin dicapainya. Ini yang harus kita contohi," kata dia.
Dibandingkan dengan era yang berbeda seperti saat ini, dia mengungkapkan, tantangan setiap era tentulah berbeda. "Namun, kita harus tetap memperjuangkan untuk yang lebih baik. Perjuangan dulu dikategorikan kolektifitas perempuan. Tapi sekarang bagaimana caranya perempuan yang sudah mempunyai versi, untuk membangun pemberdayaan perempuan," harapnya. (san/ams/b)

 

Danny: Anggaran Pelantikan Saya Jangan Dipaksakan

MAKASSAR, BKM -- Walikota Makassar terpilih, Muh Ramdhan Pomanto, menyampaikan agar nominal anggaran pelantikan dirinya bersama Wakil Walikota Makassar terpilih, Syamsu Rizal MI, oleh Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Makassar disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tidak perlu terlalu dipaksakan.
Hal itu disampaikan Danny Pomanto, sapaan akrabnya, saat menanggapi nominal anggaran pelantikan dirinya yang akan berlangsung di pelataran anjungan Bugis Makassar pada 8 Mei mendatang.
"Kita harus menyesuaikan dengan yang tersedia. Jangan dipaksakan melewati aturan. Insya Allah, anggarannya cukup," ujar Danny, kemarin.
Terkait kabar pelantikan tersebut menggunakan jasa Event Organizer (EO), Danny mengaku, belum pernah mendapat pelaksanaan acara pelantikan jabatan sekelas Walikota menggunakan jasa EO. Meski begitu, jika diperlukan, panitia bisa diambil dari staf kantor Danny untuk menyiapkan acara tanpa dipungut bayaran.
"Belum pernah ada penetapan pakai EO atau tidak. Baru dibahas semua kemungkinan. Kalau perlu, semua anak kantorku jadi EO, tanpa dibayar," ucapnya.
Sebelumnya, dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Makassar telah menetapkan jadwal pelantikan berikut nominal anggaran yang ditetapkan mencapai Rp 500 juta lebih. Kendati menuai kontroversi antar sesama legislator, anggaran ini dipastikan tetap digunakan untuk kebutuhan acara yang direncanakan mengundang sejumlah menteri, calon presiden dan seluruh kepala daerah se Sulsel ini.
Anggota Bamus DPRD Makassar dari Partai Demokrat, A Endre Cecep Lantara, menegaskan, terkait protes Fraksi PAN, sejauh ini tidak menghambat penetapan jadwal pelantikan DIA (Danny-Ical). "Tidak ada rapat ulang. Semua sudah ditetapkan jadwalnya," kata Endre.
Terpisah, Koordinator Bamus dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Busrah Abdullah, kecewa dengan keputusan koordinator Bamus lainnya yaitu Fraksi PDK dan Fraksi Partai Demokrat yang telah menyetujui pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Danny Pomanto dan Syamsu Rizal, tanpa kehadiran Fraksi PAN.
Ketua DPD PAN Makassar ini, mengaku, prihatin karena pelaksanaan rapat Bamus soal penjadwalan pelantikan walikota Makassar datangnya terlambat, tidak diberitahukan sebelumnya.
"Kami prihati sikap teman-teman yang tidak mengedepankan etika dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Kami merasa tidak dihargai dan kami akan meminta agar jadwal rapat Bamus tentang pelantikan itu diulang," ujar Busrah Abdullah. (ril/ams/c)

   

Harus Kedepankan Ukhuwah Islamiyah

MAKASSAR, BKM -- Hari ini, Selasa, 22 April 2014, Universitas Muslim Indonesia (UMI) akan menggelar pemilihan Rektor. Ada calon yang bertarung, yakni Prof Dr Hj Masrurah Mokhtar (Rektor incumbent) dan Dr Ir H Iskandar BP, MSc, Pembantu Rektor II.
"Dalam pemilihan Rektor yang akan berhelat besok (hari ini, red), tentunya kita akan mengedepankan ukhuwah Islamiyah dalam kelembagaan da'wah," kata Kepala Bagian Humas UMI, Hj Nurjannah Abna saat dikonfirmasi, kemarin.
Menurut Nurjannah, jumlah pemilik suara dalam pemilihan Rektor UMI kali ini sebanyak 48 orang anggota Senat.
"Sebelum pemilihan, akan para kandidat akan membacakan keputusan surat Yayasan Wakaf. Mereka juga akan membacakan visi, misinya dan tata tertib pemilihan. Setelah itu, dilakukan pemilihan," jelas Nurjannah. (ish/ams/c)

 

Gagal di Pileg, Incar Kursi Dirut Perusda

MAKASSAR, BKM -- Sejumlah Legislator DPRD Kota Makassar yang menjadi peserta Pileg 2014, diprediksi gagal duduk kembali untuk periode 2014-2019.

Bagi mereka yang sudah lama menikmati kursi empuk Dewan ini, kegagalan ini tentu sangat menyakitkan. Bagai disambar petir di siang bolong. Namun, apa hendak di kata, masyarakat sudah memberikan pilihannya. Mereka dipastikan tak lolos.
Meski begitu, sejumlah Legislator tidak kehilangan akal untuk tetap menikmati fasilitas negara. Mereka berusaha mencari jalan alternatif untuk masuk dalam jajaran birokrasi di lingkup kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Peluang ini bisa terjadi mengingat hampir semua caleg incumbent, khususnya partai pengusung Walikota-Wakil Walikota terpilih Muh Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal MI (DIA) diprediksi tidak lolos Pileg.
Salah satu yang menjadi incaran mereka yakni posisi Direksi pada Perusahan Daerah (Perusda) dan staf ahli Walikota. Hanya saja, hingga kini belum ada satupun Legislator yang duduk saat ini secara terang-terangan mengakui keinginannya itu.
"Kalau nda lolos lagi, kita berharap mami menjadi staf ahli atau Dirut Perusda," ujar salah seorang anggota Dewan yang tak mau disebutkan namanya.
Salah satu Dirtektur Utama (Dirut) Perusda yang pernah tercatat sebagai anggota Dewan yakni Dirut PD Parkir, Aryanto Dammar. Mantan Legislator Golkar itu pernah duduk sebagai legislator Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar.
Potensi menjadikan Perusda sebagai jalan alternatif bagi legislator gagal juga cukup besar. Jika mengacu pada hasil rekapitulasi sementara, Legislator Partai Demokrat yang partainya digunakan sebagai pengusung pasangan Danny-Ical (DIA) di pilwali 9 September 2013 lalu, diprediksi hampir semua tumbang.
Caleg incumbent Demokrat yang diprediksi tidak mencapai target suara antara lain, Soewarno Sodirman, Imran Mangkon, Haeruddin Hafid, Bahkrif Arifuddin dan Fadly M Darwis.
Satu diantaranya yakni Adi Rasyid Ali diprediksi lolos kembali di periode mendatang. Sementara dua legislator Demokrat lain yakni Endre Cecep Lantara dan Haidar Majid memilih untuk melangkah di tingkat provinsi.
Sementara itu, Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, membuka peluang bagi Legislator Partai Demokrat untuk masuk dalam jajaran Direksi Perushaan Daerah (Perusda) lingkup Pemkot Makassar.
Hal itu ia sampaikan saat menanggapi kabar adanya beberapa legislator yang gagal meraih target suara di Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 mulai mengincar kursi Direksi di sejumlah Perusda.
Ilham mengakatan, peluang itu bisa terjadi, namun untuk menempatkan pensiunan legislator di jajaran Direksi harus memiliki kompetensi yang baik dan mampu menguasai permasalahan di perusda yang akan ia pimpin.
"Peluang itu bisa ada. Tapi tentu harus di dasari dengan kompetensi yang baik. Harus memahami persoalan yang ada di Perusda. Kalau memang dinilai mampu dan layak, kenapa tidak Pemkot harus beri peluang itu," ujar Ilham usai rapat paripurna LKPj Walikota Makassar di kantor DPRD Makassar, Senin (21/4).
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, Minggu (20/4), mengaku, melihat kondisi ini sangat rawan dan sudah mentradisi di lingkup Pemkot Makassar.
Syamsuddin mengaku, selama ini Perusda tak lebih dari tempat parkir atas balas budi sesama teman. "Ini rawan dan sudah membudaya. Tidak hanya Pemkot, tapi juga terjadi di lingkup Pemprov. Jangan heran kalau Perusda banyak diisi caleg gagal atau para pensiunan," katanya.
Akibatnya, lanjut Syamsuddin, untuk berharap ada perusda akan sukses sangat sulit. "Harapan kita, DPRD harus mengawal ini dan mengawasi perilaku KKN yang akan terjadi nanti," kata Syamsuddin. (ril/ams/b)
-----

   

Halaman 6 dari 102

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA