Metro Makassar

Dewan Soroti Usulan Anggaran Dispar Rp7 M

MAKASSAR, BKM--Badan Anggaran DPRD Kota Makassar menyoroti usulan permintaan penambahan anggaran oleh Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif senilai Rp 7.131.441.000 di APBD Perubahan tahun 2014.
Di APBD Pokok 2014 sebelumnya Dispar memperoleh anggaran Rp14. 492. 000. 000.
Anggota Banggar DPRD Kota Makassar,  Nuryanto G Liwang, Minggu (24/8) mengatakan, selama ini kegiatan pariwisata di Kota Makassar hanya berputar pada kegiatan ekonomi kreatif yang sifatnya hanya sebatas event. Sementara tidak ada potensi sumber pengelolaan pariwisata lainnya yang bisa digali. "Pengajuan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2014 oleh Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat sekitar Rp7 miliar lebih merupakan hal yang mubassir dimana anggaran tersebut digunakan hanya membiayai kegiatan event-event saja, "kata Nuryanto G Liwang.
Menurut Politisi Partai Demokrat Kota Makassar ini, anggaran itu lebih baik jika digunakan untuk mensukseskan program Makassar Tidak Rantasa (MTR) yang dijalankan oleh wali kota Makassar.
"Daripada anggaran hanya dihabiskan untuk penyelenggaraan event-event saja, mungkin lebih bagus jika digunakan untuk mensukseskan program Makassar Tidak Rantasa (MTR) yang membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang seperti kendaraan pengangkut sampah, kemudian kesejahteraan petugas kebersihan, "katanya.(eka/war/c)

 

Danny Warning Pk5 Yang Jorok di Losari

MAKASSAR,BKM-- Wali Kota Makassar, Moch Ramdhan Danny Pomanto memberikan warning atau peringatan tegas kepada pedagang kaki lima (PK5) yang berjualan di sepanjang Losari.
Pasalnya, setelah dua bulan program 'Makassarta Tidak Rantasa (MTR)' di launching, PK5 losari tampak belum sadar dan mengikuti program kebersihan tersebut, terlihat sampah masih saja berserakan.
Saat melakukan kerja bakti di Losari, bersama Makassar Voluntary Hotel (MVH), Walikota Danny, kemudian mendatangi satu persatu PK5.
Dengan tegas, mantan konsultan tata ruang Pemkot Makassar ini menegur setiap pedagang yang lokasi jualannya berserakan sampah.
"Pemerintah sudah programkan program LiSa (Lihat Sampah Ambil), makanya janganki biarkan kotor ini losari karena sampah hasil jualan ta, begitu lihat sampah langsung masukkan kedalam kantong plastik,"katanya  kepada PK5 Losari, Minggu pagi, (24/8).
Sepanjang dua Kilometer, mulai dari Makassar Golden Hotel (MGH), hingga Rumah jabatan Wali kota. Danny, menegur hampir semua pedagang maupun pengunjung Losari yang membiarkan ada sampah berserakan disekitarnya.
Danny, mengatakan,  Jika dalam seminggu, pedagang belum mampu menujukkan kepedulian dalam menjaga kebersihan, maka Danny akan membuat keputusan, dengan melarang PK5 berjualan di Losari.
"Kalau sampai minggu depan masih belum peduliki untuk menjaga kebersihan dan membiarkan sampah berserakan di lokasi daganganta, maka saya tidak akan perbolehkan lagi ada PK5 yang berjualan di Losarin,"tegas Danny.
Hal tersebut terpaksa dilakukan Danny, untuk memberikan efek jera kepada pedagang yang tidak peduli kebersihan.
Menurut Danny, apa yang dilakukannya semata untuk kebaikan pedagang itu sendiri. Kalau sadar dalam menjaga kebersihan, tentunya akan menjadi daya tarik masyarakat untuk membeli dagangannya.
Lebih lanjut Danny mengatakan, salah satu indikator daya tarik wisata adalah kebersihan.
"Jika bersih akan memberikan kenyamanan, maka orang akan tertarik datang ke Makassar. Orang-orang akan menghamburkan uang disini, membeli dagangan kita, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi kita sendiri" jelas Danny.
Tidak hanya menegur, Danny, juga memberikan apresiasi, setiap kali mendapati  PK5 yang menjaga kebersihan dagangannya dan wilayah jualannya.
"Terima kasih atas kepedulianta dalam menjaga kebersihan, pertahankanki terus,"cetus Danny, kepada salah satu pedagang pisang epe.
Selain itu juga pihaknya berencana akan memberikan tugas khusus kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pengunjung losari terkait MTR.
"Saya akan bicarakan ini ke pimpinan Pol PP. Setiap beberapa meter harus ada Polisi pamong praja yang berjaga, jadi tidak boleh ada yang berkumpul di satu titik. Tugasnya mengawasi dan melakukan pembinaan dalam menjaga kebersihan,"tukasnya.
Sementara itu, koordinator MVH, Joko budi Jaya, mengatakan, kerja bakti yang dilakukannya merupakan inisiatif dari 12 hotel besar yang ada di Kota Makassar. MVH menyadari,  program MTR yang diusung Pemkot Makassar, sangat berdampak positif bagi pembangunan pariwisata di Makassar.
Jika Makassar menjadi kota yang bersih, maka akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan, yang tentunya memberi keuntungan pihak perhotelan.
"Kita akan untung, karena banyak yang akan menggunakan hotel,"kata Joko Budi (ish/war/c)

 

DRTB Bongkar dan Segel Bangunan tak Miliki IMB

MAKASSAR, BKM -- Makassar menuju Kota Dunia harus diimplementasikan dengan proses pembangunan yang lebih terarah dan tertata. Mulai dari penataan bangunan, kebersihan, parkir, transportasi, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur hingga sistem pemerintahan yang good governace atau pemerintahan yang bersih.
Proses penataan pembangunan yang lebih terarah tersebut selalu disinergikan oleh dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) kota Makassar.
Kepala dinas Tata Ruang dan Bangunan, H. Irwan Adnan mengungkapkan DTRB pada saat ini lebih mempertegas dalam sisi penertiban bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan IMB.
"Saat ini kami melakukan penertiban bangunan, ada beberapa bangunan yang sudah kami segel dikarenakan sudah berapakali kita beri teguran namun tidak diindahkan maka kami segel. Dinas Tata Ruang dan Bangunanan pertegas penyegelan bagi bangunan-bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki," ungkap H. Irwan Adnan.
Disaat yang bersamaan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Tata Ruang Kota Makassar, Drs H Hasjrif S MM, menegaskan pihaknya akan melakukan penyegelan apabila tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh pihaknya.
"Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar bersikap tegas dalam menerapkan penertiban bangunan berdasarkan peraturan walikota Makassar nomor 25 tahun 2014, khususnya bagi pengelola atau pemilik bangunan yang tidak memiliki atau mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Penerapkan penertiban bangunan berdasarkan peraturan Wali Kota Makassar nomor 25 tahun 2014. Peraturan tersebut tentang penertiban dan penyegelan bangunan bagi pemilik bangunan yang telah menerima teguran dan tidak mengindahkannya," jelas  Drs. H. Hasjrif. S. MM.
Adapun pemberian teguran tegas  Drs. H. Hasjrif. S. MM, diantaranya bersifat pemberitahuan kepada pemilik atau pelaksana bangunan bahwa bangunan tersebut melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan yang tidak didasari dengan IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, maupun memiliki IMB namun tidak sesuai dengan pelaksanaan baik dari aspek pembangunan dan garis sempadan yang ditentukan. IMB yang diterbitkan dengan fungsi rumah tinggal namun pelaksanaannya ruko atau bangunan komersil lainnya, seperti halnya garis sempadan mestinya 8 meter, pelaksanaan dilapangan hanya 6 meter saja.
Teguran kedua, apabila tidak diindahkan dalam 2 hari teguran 1, maka akan terbit teguran 2 dengan sifat mengingatkan teguran pertama dengan kewajiban dan konsekuensi yang dilaksanakan oleh pemilik atau pelaksana bangunan berupa apabila dalam teguran kedua tidak diindahkan maka akan diterbitkan teguran ketiga bersamaan dengan penyegelan bangunan dan menghentikan kegiatan," ungkapnya.
Drs. H. Hasjrif. S. MM menambahkan dalam waktu 7 hari peringatan ketiga dan penyegelan tidak juga diindahkan maka akan dilakukan penertiban berupa pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh pemilik sendiri.
“Tentu bagi SKPD terkait harus memberikan teguran dan tindakan atas pelanggaran itu. Kalau dibiarkan terus menerus nanti yang lain mengikutinya. Kami tegaskan tidak boleh ada bangunan tanpa seizin instansi terkait, diharapkan pemerintah setempat dalam hal ini camat dan lurah melakukan koordinasi kepada kami perihal bangunan yang akan ditertibkan yakni bangunan yang melanggar IMB. Apalagi yang berada pada jalan-jalan utama, khususnya yang ditetapkan sebagai area larangan parkir," tegasnya. (jun/war/c)

   

Waktu Bermain Dihabiskan Untuk Kerja Cuci Motor

ASRUL, salah seorang siswa SMP PGRI Makassar ini harus berjuang keras untuk bisa sekolah. Di tengah keterbatasan kemampuan orang tuanya, Asrul tetap bertekad untuk terus sekolah hingga cita-citanya kelak tercapai.

Laporan: ICHSAN MACHMUD

Saat ini, Asrul baru berusia 12 tahun. Ia sedang duduk di bangku SMP kelas 2. Meski begitu, Asrul harus berjuang keras untuk tetap melanjutkan sekolahnya. Ketidakmampuan ekonomi orang tuanya, menjadikan Asrul harus mencari sumber pendapatan lain untuk membantu uang sekolah dan jajanannya.
Tukang cuci motor menjadi pilihan bagi Asrul untuk mendapatkan uang. Anak kedua dari tiga bersaudara ini menjadi tukang cuci motor Ibu Sarni yang terletak di Jalan Onta Lama, Makassar. Asrul sendiri tinggal tidak jauh dari tempatnya bekerja.
Menurut Asrul, dirinya sudah cukup lama menjadi tukang cuci motor. Lebih dari setahun. "Saya menjadi tukang cuci motor sejak kelas 1 SMP. Sekarang sudah ma kelas 2," ujar Asrul sambil mencuci motor. Kebetulan pada akhir pekan lalu, BKM mencuci di tempat pencucian Asrul di Jalan Onta Lama itu.
"Saya lebih memilih bekerja seperti ini dari pada menjadi pengamen atau tukang minta-minta," kata Asrul. Menurut dia, mendapatkan uang dari hasil kerja keras seperti mencuci motor begini lebih enak dinikmati ketimbang menjadi pengamen.
Asrul hidup dan tumbuh di tengah keluarga yang ekonominya serba pas-pasan. Bapak dan ibunya hanya bekerja sebagai pengayuh becak dan pedagang sayuran di pasar. Penghasilan orang tuanya tidak bisa menopang banyaknya kebutuhan anak-anaknya yang masih sekolah. Keterpakasaan itu membuat dirinya tidak terlalu banyak menghabiskan waktunya dengan bermain, seperti rata-rata bocah seumuran yang bisa menikmati indahnya masa kecil. Tapi itulah hidup yang ia harus jalani.
Kelak, Asrul bercita-cita menjadi orang yang bisa hidup mandiri, bisa membiayai keluarga dan membantu kedua orang tuanya. "Keinginan saya sederhana ji pak. Saya hanya ingin membahagiakan kedua orang tuaku," katanya. (san/ams/b)

 

Realisasi Anggaran Distarkim Sulsel Baru 11,65 Persen

MAKASSAR, BKM -- Realisasi atau serapan APBD Sulsel tahun anggaran 2014 pada triwulan II, April hingga Juni, ternyata jauh dari target yang ditentukan, yakni 50 persen. Realisasi triwulan II baru mencapai rata-rata 41,88 persen.

Hal tersebut tertuang dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sumber dana APBN, PBLN, dan APBD Sulsel triwulan II tahun anggaran 2014 di ruang pola kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (22/8).
Berdasarkan data yang diperoleh, hingga triwulan II ini, dari 52 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di lingkup Pemprov Sulsel, realisasi anggaran terendah ada di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Distarkim), yakni baru mencapai 11, 65 persen.
Selain Distarkim, dinas lain yang masih sangat rendah realisasi anggarannya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yakni baru 23,62 persen dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya 23,64 persen.
Untuk Kantor Penghubung Pemda baru 24,58 persen, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Sulsel 25,26 persen, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) 26,03 persen, Badan Penanggulangan Bencana Daerag (BPBD) 26,13 persen dan Biro Bina Pembangunan 28,15 persen.
Sementara untuk instansi yang memiliki realisasi tertinggi, meski masih di bawah 50 persen adalah Akademi Keperawatan Anging Mammiri yang sudang mencapai 49,75 persen dan Dinas Kesehatan (Dinkes) 47,80 persen, serta beberapa dinas lainnya. (Selengkapnya lihat grafis).
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Sulsel, Andi Bakti Haruni, menjelaskan, program dinas yang dipimpinnya memang banyak. Tapi yang membuat realisasi anggaran yang masih minim adalah diakibatkan oleh proses administrasinya yang terlambat.
"Proses administrasi kita sangat lama, sehingga terlambat realisasi anggaran. Insya Allah, pada triwulan ketiga nanti, kita akan lebih baik," ujar Andi Bakti, ketika dikonfirmasi, kemarin.
Untuk anggaran, Andi Bakti menjelaskan, pihaknya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp157.515.002.199, sedangkan realisasi (keuangan) Rp11.747.139.467 (7,46 persen), realisasi fisik 11,65 persen. Sisa dana atau anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp145,767,862,732.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Yaksan Hamzah, mengatakan, realisasi pada triwulan II tahun anggaran 2014 hanya mencapai 41,88 persen dari yang seharusnya sebesar 50 persen.
"Realisasi triwulan II tahun 2014 masih di bawah target. Kami berharap SKPD yang realisasi anggarannya masih rendah untuk ditingkatkan di triwulan III," katanya, kemarin.
Senada dengan Yaksan, Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, menjelaskan, realisasi anggaran masih di bawah target yang ditetapkan yang saat di triwulan II hanya terealisasi sebesar 41,88 persen.
"Daya serap triwulan II belum mencapai target yang seharusnya sudah 50 persen. Tapi ini masih data bulan Juni, sehingga masih ada SKPD yang sudah menyelesaikan tender setelah pencatatan dan itu akan masuk pada triwulan III," paparnya.
Agus pun memberikan warning kepada SKPD lingkup Pemprov Sulsel untuk meningkatkan kinerja, sehingga realisasi anggaran bisa mencapai target di triwulan III.
"Saya me-warning SKPD untuk lebih disiplin agar realisasi anggaran bisa mencapai target. Sebab, realisasi rendah akan berdampak pada masyarakat," tegasnya.
Meskipun mendesak kepada SKPD lingkup Pemprov Sulsel untuk merealisasikan target, pihaknya meminta kepada SKPD untuk selektif dalam penggunaan anggaran.
"Pengadaan barang dan jasa rentan akan tindakan korupsi. Untuk itu, harus sesuai dengan aturan yang ada dalam penggunaannya," lanjutnya.
Ditanya terkait rendahnya realisasi Distarkim Sulsel, Agus berpendapat, penyebab rendahnya realisasi Distarkim Sulsel dikarenkan banyaknya program yang ada di dinas tersebut, sehingga tender program yang ada di Distarkim Sulsel terlambat. "Program Distarkim terlalu banyak, jadi memang perlu perencanaan yang baik," bebernya. (san/ams/a)



52 SKPD Lingkup Pemprov Sulsel
Realisasi di Bawah Target

-Biro Umum dan Perlengkapan 45,74 Persen
-Biro Pemerintahan Umum 41,43 Persen
-Biro Bina Pembangunan 28,15 Persen
-Biro Bina Perekonomian 35 Persen
-Biro Hukum dan HAM 38,44 Persen
-Biro Organisasi dan Kepegawaian 34,09 Persen
-Biro Humas dan Protokol 36,02 Persen
-Biro Bina Mental dan Spiritual 44,40 Persen
-Biro Bina NAPZA dan HIV/AIDS 43,04 Persen
-Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 34,84 Persen
-Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 36,42 Persen
-Dinas Pendapatan Daerah 30 Persen
-Bappeda 45,46 Persen
-Inspektorat 42,76 Persen
-Badan Lintas Kabupaten/Kota 37,26 Persen
-Kantor Penghubung Pemda 24,58 Persen
-BPMKD 36,87 Persen
-Badan Penelitian dan Pendidikan 34,65 Persen
-Badan Penelitian dan Pengembangan 38,44 Persen
-Kantor Satpol PP 44,19 Persen
-Distan HTP 40,32 Persen
-Disnak-KH 34,50 Persen
-Badan Ketahanan Pangan 44,65 Persen
-DKP 47,33 Persen
-Dinas ESDM 32,55 Persen
-Dishut 32,55 Persen
-Disbun 43,88 Persen
-Disperindag 23,62 Persen
-Diskop UMKM 23,64 Persen
-Disnakertrans 37,85 Persen
-Dinkes 47,80 Persen
-RS Labuang Baji 46,23 Persen
-Akper Anging Mammiri 49,75 Persen
-RS Haji Makassar 43,56 Persen
-RS Khusus Daerah Makassar 47,24 Persen
-Balai Kesehatan Kulit, Kelamin, dan Komestik 47,22 Persen
-UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat 39 Persen
-UPTD Tranfusi Darah 42 Persen
-UPTD Balai Pelayanan Kesehatan 45 Persen
-Disbudpar 41,84 Persen
-Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 40,39 Persen
-Dinsos 43,92 Persen
-Distarkim 11,65 Persen
-Dinas Bina Marga 34,76 Persen
-Dinas PSDA 26,03 Persen
-Dishubkominfo Sulsel 25,26 Persen
-BLHD 33,19 Persen
-BPBD 26,13 Persen
(san/ams/c)

   

Halaman 6 dari 83

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA

Login / Registrasi