Metro Makassar

Mudik, Pejabat Pemkot Diminta tak Pakai Randis

MAKASSAR, BKM -- Pejabat Pemerintah Kota Makassar tidak diperbolehkan melakukan perjalanan mudik dalam rangka Idul Fitri 1435 Hijriah menggunakan kendaraan dinas (randis).
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Busrah Abdullah, mengatakan, seluruh elemen pejabat dalam lingkup pemkot harus sadar untuk tidak menggunakan fasilitas negara demi kebutuhan hari raya.
Meski dari tahun ke tahun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak membolehkan sama sekali pejabat menggunakan kendaraan dinas saat mudik lebaran, ia mengaku, kendaraan dinas adalah milik pemerintah sehingga tidak dapat digunakan mudik lebaran.
Untuk itu, dia berharap tidak ada pejabat pemkot yang mudik menggunakan kendaraan dinas sehingga harus menggunakan kendaraan milik pribadi.
"Kalau memang pejabatnya sadar dan taat akan aturan, sebaiknya menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi," katanya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh dilanggar, sebab akan ada sanksi dari pemerintah sesuai ketentuan, ketika kendaraan dinas digunakan.
Ia juga berharap agar pejabat tidak menambah waktu libur lebaran, dan secepatnya kembali bekerja melaksanakan tugas melakukan pelayanan pemerintahan.
Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar, Marimin Tahir, mengatakan, tidak ada satupun PNS dalam lingkup sekretariat Dewan yang akan dibiarkan begitu saja memperpanjang waktu libur lebaran.
Kalaupun ada PNS yang ketahuan bolos pada hari pertama kerja tanpa surat keterangan resmi seperti sedang sakit, maka konsekuensinya sudah sangat jelas dan tegas. "Selain sanksi administrasi, akan saya kengkreng," kata Marimin Tahir.
Selain jadwal libur hari raya lebaran yang sudah ditentukan dan waktu masuk kantor seperti biasanya,
Marimin mengaku, jumlah libur sudah cukup panjang. Sebab, libur hari raya Idul Fitri akan dimulai pada tanggal 28-29 Juli mendatang. Sedangkan cuti bersama berlangsung dari tanggal 30, 31 Juli dan 1 Agustus mendatang.
"Total libur 5 hari dan perlu ditegaskan di luar jadwal yang ditetapkan PNS tidak boleh menambah izin atau cuti. Termasuk larangan bagi PNS yang bertugas di sekretariat DPRD Kota Makassar menggunakan kendaraan dinas saat mudik lebaran," tukasnya. (eka/ams/b)

 

Mariso dan Tallo Berpeluang Rebut Piala Bergilir Wali Kota 2014

MAKASSAR, BKM -- Ketua Panitia Lomba Tadarrus Al-Quran tingkat Kota Makassar, Muhammad Idrus, memprediksi kontingen kecamatan Mariso, Tallo dan Biringkanaya, memiliki peluang besar merebut piala bergilir walikota Makassar 2014.
Asumsi sementara itu didasarkan pada perkembangan dan kemajuan lomba hingga Selasa (22/7) dan Rabu hari ini yang masih menyisakan empat kecamatan yang bertarung.
Idrus didampingi Ketua KKG-PAI Kota Makassar, Sahid, dan anggota panitia, Hj Munira AM, mengatakan, syarat persaingan yang diperebutkan 280 peserta utusan 14 kecamatan itu didasarkan pada penilaian empat unsur utama, yaitu mahraj (huruf), lagu, tajwid dan adab.
Keempat unsur tersebut disaring oleh tiga anggota tim juri profesional, yakni Drs H Syahrul, MA (untuk tajwid), Alimuddin Tahir (adab), dan H Bahri Waru (lagu). "Tiap peserta memperoleh porsi waktu lima menit," urai Muhammad Idrus.
Sementara itu, Hj Munira AM, menjelaskan, selain peserta Tamalanrea selaku juara bertahan yang masih punya peluang memadai, juga kontingen Manggala yang dilakoni Hj Sokwati Saad, MPd, Misking, SPd, H Razak SPd, Jusman, SPd dan Hj Farida (kelompok Kepsek) memiliki pula peluang cantik untuk tampil sebagai peraih piala bergilir.
Namun, kata dia, di atas segalanya adalah hasil putusan tim penilai yang diberi kewenangan memutuskan siapa yang terbaik menjadi peraih piala bergilir setinggi satu meter itu. (zai/ams/c)

 

Idris Syukur Khawatir Ada Provokator

MAKASSAR, BKM -- Rencana pembangunan rel kereta api di Sulsel yang titik nolnya dimulai di Kabupaten Barru sudah hampir rampung.
Negosiasi pembebasan lahan seluas 121 hektar sudah mendapatkan kesepakatan. Ada sebanyak 823 pemilik lahan yang bersedia lahannya dibebaskan untuk jalur kereta api sepanjang 30 kilometer.
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Sulsel dengan Bupati Barru, Andi Idris Syukur, terungkap bila pembebasan lahan seluar 120 hektar sudah rampung, tinggal pembayaran ke masyarakat pemilik lahan.
Idris Syukur mengungkapkan, rencana pembangunan rel kereta api yang dimulai dari Barru sebaiknya diselesaikan untuk pembebasan. Hal ini untuk menghidari munculnya perubahan kesepakatan dari pemilik lahan akibat adanya provokator yang meminta lahan warga tidak usah dijual murah untuk pembebasan lahan kereta api.
"Kami sudah melakukan persiapan sejak satu tahun terakhir dan kami berharap pembebasan lahan dilakukan secapatnya agar pemilik lahan tidak berubah pikiran untuk tidak menjual lahannya sesuai kesepakatan awal," ujar Idris, Senin (21/7).
Rencana pembebasan lahan sepanjang 30 kilo dilakukan untuk tahap awal, mulai perbatasan Kabupaten Pangkep hingga melewati tiga kecamatan.
Untuk tahap pertama, pembebasan lahan diajukan sebesar Rp44 miliar, sementara sisanya masih disiapkan pihak pusat, provinsi dan daerah sendiri.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Dr Adil Patu, sejak awal meminta agar Pemkab Barru melaporkan kebijakan startegis pembangunan kereta api di Sulsel.
"Kita ingin dapatkan gambaran dari kondisi objektif rencana pembangunan rel kereta api yang dimulai dari Kabupaten Barru," katanya.
Bupati Idris Syukur hadir disertai dua bawahannya yakni Kadis Perhubungan, Abubakar dan Kabag Pertanahan Barru, Wakil dari Kadis Perhubungan Sulsel, sementara Gubernur Sulsel diwakili Mappagio. (rif/ams/b)

   

Pegawai Pemprov Nikmati Gaji 13

MAKASSAR, BKM -- Penantian pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terhadap gaji 13 akhirnya bisa terwujud, Senin (21/7). Pemprov secara resmi sudah melakukan pembayaran gaji 13 bagi seluruh PNS lingkup Pemprov Sulsel.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Agustinus Appang, mengatakan, saat ini memang gaji 13 sudah direalisasikan. Meski demikian, belum semua pegawai diberikan.
"Gaji-13 sudah dicairkan, tapi belum semua merasakan, soalnya semuanya tergantung masing-masing SKPD," ujar Agustinus, kemarin.
Sebelumnya, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Provinsi Sulsel, BS Tonralipu, menyebutkan, yang menjadi persoalan terkait gaji ke-13 adalah keterlambatan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang gaji ke-13.
"Jadi, memang kita terlambat pada PP nya saja," katanya.
Kedati demikian, dibanding dengan tahun kemarin, gaji-13 pegawai tahun ini mengalami kenaikan. Hal tersebut, mengikuti kenaikan gaji pegawai yang terhitung naik sejak Januari 2014 yang naik rata-rata 6 persen untuk masing-masing golongan.
"Kita perkirakan besaran gaji ke-13 secara keseluruhan untuk pemprov sekitar Rp35,7 miliar karena besar gaji pegawai pada bulan Juli sebesar itu. Ini sudah termasuk tunjangan beras," ujarnya.
Sementara itu, besaran gaji pegawai pemprov yang harus dibayarkan bila tidak terhitung tunjangan beras sebesar Rp33,8 miliar. Tahun lalu pembayaran gaji ke-13 pegawai Pemprov Sulsel sebesar Rp33,5 miliar. (san/ams/b)

 

Danny Buka Lomba Tadarrus di Masjid Terapung

MAKASSAR, BKM -- Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengingatkan, lomba tadarus Al-Quran yang dilaksanakan setiap tahun hendaknya dijadikan momentum  pengembangan dan pengkajian ilmu-ilmu Islam. Menurut dia, strategi pelaksanaannya tidak terbatas pada bacaan Al-Qurannya saja, melainkan harus komprehensif dengan tafsir dan terjemahannya.
Hal itu dikemukakan Danny Pomanto, sapaan akrabnya, saat membuka lomba tadarrus (Lombata) Al-Quran ke-7, Senin (21/7), di Masjid Terapung Amirul Mukminin Pantai Losari Makassar.
Pembukaan acara dihadiri mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, dari Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Kementerian Agama Makassar, para kepala UPTD.
Menurut Danny, tadarrus yang posisinya lebih merupakan gerakan kultural keilmuan selalu berkaitan dengan amal. Artinya, integrasi ilmu dalam tadarrus ini tidak cukup kalau juga tidak punya agenda aksi baca Al-Quran dan terjemahannya.
Selain lebih afdal, lanjut dia, lebih menyentuh dan juga memiliki kekuatan jaringan yang berorientasi ketuhanan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah, sehingga lebih mendalam pemahamannya.
Menurut dia, orientasi kepada proses yang dimaksud adalah memperoleh anugerah Tuhan sebagai tujuan akan menghasilkan ketinggian moral sebagaimana yang diharapkan, sehingga ketinggian moral ini berkembang dalam masyarakat.
Ketua panitia pelaksana, Muhammad Idrus, didampingi anggota panitia lainnya, bersama Hj Munira AM, dan Syurigawi, menyampaikan laporannya bahwa lomba yang memperebutkan piala bergilir wali kota ini  berlangsung tiga hari (21-23 Juli 2014). Lomba diikuti 280 peserta utusan 14 kecamatan, yaitu 70 orang  siswa, 140 guru dan 70 kepsek. (zai/ams/c)

   

Halaman 7 dari 111

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA

Login / Registrasi