Metro Makassar

Seluruh Emelen Harus Bantu Atasi Geng Motor

MAKASSAR, BKM -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen Pol Burhanuddin Andi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas aksi geng motor anarkis di Kota Makassar.

Ajakan itu disampaikan Kapolda Burhanuddin Andi dalam temu wicara Kapolda Sulsel dan Forum Komunikasi Ma'bulo Sibatang dalam rangka penyelesaian permasalahan geng motor anarkis di wilayah Kota Makassar yang digelar di Warkop Sami Jalan Boulevard, Rabu (23/4).
Selain peran serta masyarakat dalam pemberantasan geng motor, menurut Burhanuddin, dirinya juga berharap adanya peran serta sekolah dan orang tua dalam membina anaknya agar tidak terlibat dalam aksi geng motor. Menurut Kapolda, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir keberadaan geng motor adalah memberikan mereka ruang untuk berkreasi. Misalnya dengan menyiapkan sirkuit balapan. "Harus ada sirkuit di Makassar agar para geng motor tidak lagi melakukan balapan liar," katanya.
Kapolda juga berharap dengan adanya kegiatan positif bagi para geng motor, aksi geng motor yang sering meresahkan bisa diminimalisir. "Jadi, bukan hanya polisi yang harus mengatasi aksi geng motor. Semua elemen juga harus dilibatkan secara bersama-sama memberantas aksi geng motor," jelas Kapolda.
Dalam temu wicara yang turut dihadiri perwakilan TNI AD, TNI AU, TNI AL, Ketua DPRD Sulsel, HM Roem; Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin dan para kelompok club motor di Makassar tersebut, Burhanuddin mengungkapkan, pihaknya sudah menangani 47 kasus geng motor. Sedangkan jumlah tersangkanya 157 orang. "Itu ditangani sejak bulan Februari hingga April 2014," ujarnya.
Adapun lokasi aksi geng motor di Kota Makassar, lanjut dia, titik rawannya di Pantai Losari, Jalan Veteran, poros Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Rajawali. "Di jalan-jalan ini biasa dijadikan lokasi tempat berkumpulnya para anggota geng motor di Makassar," ujarnya.
Ketua DPRD Sulsel, HM Roem, memberikan apresiasi terhadap upaya dan langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh Polisi dan TNI serta para masyarakat.
"Tentunya seluruh elemen masyarakat juga ikut serta dalam memberantas aksi geng motor yang sering anarkis. Harapan saya agar aparat bisa menemukan solusi penyelesaian aksi geng motor. Peran seluruh elemen masyarakat dan aparat, bisa meredam tindakan-tindakan yang dilakukan geng motor," katanya.tandasnya.
Pengamat Komunikasi, Dr Firdaus Muhammad, mengatakan, aksi geng motor anarkis dapat terbendung dengan jalan memperbaiki komunikasi dengan para pelaku geng motor. "Penekanannya ada dua. Pertama, mengkhawatirkan adanya keterkaitan pemilu atau by design, tapi ternyata tidak, sehingga perlu ada pendekatan dengan mereka. Aparat harus bisa melakukan identifikasi dan mendekati para pelaku dengan jalan persuasif," katanya.
Senada dengan Firdaus, Psikolog UNM, Widyastuti,mengatakan, pelaku geng motor perlu dibuatkan wadah agar bisa mengapresiasikan perilakunya menjadi sebuah karya yang positif. "Jadi pemerintah harusnya bisa membuatkan mereka wadah agar bisa menyalurkan bakatnya menjadi sebuah karya. Tidak ugal-ugalan di jalan dan berbuat kejahatan," terangnya.
Sementara itu, Panglima Laskar FPI, Abdul Rahman, mengatakan, tindak kejahatan geng motor yang nota benenya banyak anak di bawah umur, tidak terlepas dari pengaruh minuman keras dan obat-obatan. "Orang tua seharusnya bisa memberikan bekal agama yang baik bagi anak-anaknya agar tidak terjerumus pada kejahatan," katanya.
Kepada pihak kepolisian, Rahman berharap bagi para pelaku pengedar minuman keras dan obat-obatan terlarang harus ditangkapi dan proses hukum hingga ada efek jera ingin kembali kejalan benar.
"Mereka harus dibekali iman yang dibentuk dari dalam rumah supaya anak-anak yang terlibat aksi geng motor ada kontrol dari dalam dirinya sendiri. Bagi pelaku penjual miras dan narkoba harus dihukum jangan dilepas," harap Rahman. (eka/ams/b)

 

Ilham Imbau Warga Ikut Berantas

WALIKOTA Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut terlibat memberantas aksi geng motor yang anarkis. "Dukungan seluruh elemen masyarakat yang ikut memproteksi, kami yakin tindakan-tindakan anarkis geng motor bisa tuntas," kata Ilham di sela-sela acara tatap muka (Ma'bulo Sibatang) bersama Kapolda Sulsel Irjen Pol Burhanuddin Andi, dalam rangka penanggulangan aksi anarkis geng motor di Kota Makassar di Warkop Sami, Jalan Boulevard, Rabu (23/4).
Menurut walikota Makassar dua periode ini, unsur masyarakat sangatlah penting dalam memberikan perhatian kepada geng motor untuk tidak berbuat anarkis.
"Jangan semua persoalan tumpuannya ke aparat kepolisian yang segala keterbatasan mereka. Tapi bagaimana ini orang tua melakukan pembinaan kepada anaknya. Kelompok masyarakat RT/RW melakukan pembinaan," lanjutnya.
Selain itu, lanjutnya, peran media diharapkan terus memberikan informasi terkait aksi geng motor yang akan mendapatkan konsekuensi hukum dan hukuman kepada masyarakat.
Hadir dalam diskusi tersebut Kapolda Sulsel, Walikota Makassar dan Ketua DPRD Sulsel HM Roem, Kapolrestabes Makassar Kombes Fery Abraham, Rektor UNM Arismunandar, Pengamat Komuniasi Politik Dr UIN Firdaus Muhammad, Pengamat Sosial Politik UIN, Prof Dr Hamdan Juhannis, tokoh agama, tokoh pemuda dan pelajar.
Dalam pemaparan kepolisian, medio Januari-April 2014, terdapat 49 kasus dengan jumlah 157 orang pelaku.
Kapolda Sulsel, Burhanuddin Andi, mengungkapkan, masyarakat tidak usah lagi menghujat polisi. Tetapi sama-sama memberantasnya. "Polisi tidak bisa membina. Contohnya, anakmu tidak bisa jadi geng motor. Kita cuma bisa geng motor tidak melakukan kegiatannya. Kita juga berharap masyarakat memasang spanduk di gang-gang untuk berantas geng motor. Kalau itu sudah dilakukan sampai bapaknya geng motor juga tidak beranimi," tutur Burhanuddin.
Polisi juga memberikan rekomendasi ke Pemkot Makassar untuk melakukan langkah-langkah berantas geng motor.
Diantaranya, Pemkot mewajibkan pemasangan CCTV di sentra-sentra perekonomian/mini market pada saat pemberian perizinan. Memaksimalkan peran pendidikan disetiap sekolah-sekolah guna menanamkan daya tangkal secara dini bagi anak-anak kalangan remaja,pelajar untuk jauhi dan tidak terlibat dalam geng motor. Memaksimalkan siskamling, satpam dan patroli keamanan sekolah untuk mencegah terjadinya aksi geng motor dan peran orang tua. (ish/ams/b)

 

Asian Youth Green Camp Dihadiri Pemuda dari 15 Negara

MAKASSAR, BKM -- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) yang menjadi tuan rumah pertemuan internasional bertajuk "Asian Youth Green Camp se-Asia" resmi dibuka di Asrama Haji Sudiang Makassar, Rabu (23/4).
Kegiatan yang dimulai 21 April hingga 27 April 2014 ini dihadiri ratusan kader HMI yang tersebar se Indonesia. Tidak ketinggalan delegasi Pemuda dari 15 Negara, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, Singapura, Ghana, Brazil, Perancis, Finlandia Banglades, Singpura, Burma hingga Afika Selatan.
Menurut Ketua Panita, Ricky Valentino, pelestarian lingkungan di Indonesia merupakan program yang mendapat perhatian banyak pihak selama sepuluh tahun terakhir. Komitmen pemerintah terhadap gerakan hijau (Green Way), gerakan menanam sejuta pohon dan sejenisnya di selenggarakan dalam jajaran birokrasi tidak semata bertopang pada satu kementerian, tapi harus melibatkan kementerian-kementerian lain, perguruan tinggi, swasta dan kelompok civil society.
“PB HMI akan serius mendorong dalam rangka pelestarian lingkungan hidup khususnya di Indonesia, karena sebagai paruparu dunia yang begitu banyak laut, hutan dan sumber daya alam lainnya. Jika hal tersebut dieksploitasi secara signifikan, akan berdampak buruk baginegara-negara lain,“ katanya.
Program Asian Youth Green Camp dilakukan dalam bentuk open class dimana para peserta akan dibagi dalam beberapa kelas  dan ada tiga materi yang akan diberikan kepada peserta yaitu kelas hutan dan lahan, kelas ir dan laut dan kelas udara.
Selama open class tersebut, lanjutnya, para peserta akan difokuskan dengan materi-materi berdasarkan kelompok kelas masing-masing, sehingga memudahkan para peserta untuk memahami tentang materi. "Pemateri terdiri dari Kementrian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta beberapa pakar dan praktisi serta akademisi di bidang lingkungan hidup," jelasnya.
Sementara untuk kegiatan workshop, peserta akan mendapatkan pelatihantentang lingkungan selama sehari dengan pemateri dari kementrian, aktivis lingkungan, pemerhati lingkungan dan praktisi lingkungan dan akan berkembang menjadi diskusi dan tanya jawab.
Selain itu, kegiatan lain seperti visiting to, yakni peserta yang telah di bagi dalam beberapa kelas  akan melakukan kunjungan untuk melihat langsung contoh hutan lindung, pelestarian Lahan, pengelolaan air bersih di Kabupaten Bantaeng.
"Hari Sabtu (26/4) peserta akan berkunjung langsung ke hutan lindung Bantaeng. Alasan kami melakukan kunjungan ke Kabupaten Bantaeng, karena saat ini ia menjadi kabupaten ke-13 di Indonesia yang menjadi jaringan kota hijau di dunia,“ ujarnya.
Program lain yakni Green Declaration adalah dimana para peserta akan melahirkan beberapa rekomendasi terhadap lingkungan serta peserta kegiatan yang terdiri dari Pemuda Lingkungan se-Asia akan melakukan Deklarasi Hijau. Deklarasi ini bertujuan mengajak pemuda khususya mahasiswa untuk menjaga lingkungan.
Sementara Ketua Umum PB HMI, Muh Arief Rosyid Hasa, berharap kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang akan menjadi rutinitas seluruh kader HMI dan menyebar ke seluruh masayarakat.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Walikota terpilih Makassar, Syamsul Rizal MI, Vice Presiden Internaional Youth Movement On Climate Mustafa Raja dan perwakilan pemerintah kota maupun Sulawesi. Walikota Makassar terpilih, Danny Pomanto, juga hadir menyampaikan bahwa perlunya wawasan lingkungan hidup bagi generasi muda karena saat ini anak muda mengalami degredasi pengetahuan tentang lingkungan hidup. (ril/ams/b)

   

Kopel: Pendidikan Gratis Gagal Antisipasi Putus Sekolah

MAKASSAR, BKM -- Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mendesak DPRD Sulsel mengkritisi secara serius Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) II.
Desakan ini mengingat adanya banyak kejanggalan dalam pengantar LKPj yang diajukan, baik dari segi teknis administrasi maupun substansi yang harus digali mendalam.
Direktur Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, Rabu (23/4), mengatakan, dari segi administrasi, jadwal penyampaian LKPj yang sangat terlambat.
Dia menjelaskan, sesuai Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda, dan PP Nomor 3 tahun 2007, mewajibkan setiap Kepala Daerah membuat LKPJ dan disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"Artinya penyampaian LKPj sudah melampaui batas toleransi UU yang harusnya disampaikan Maret lalu dan bukan April.  Ini contoh yang sangat buruk dalam konteks kedisiplinan kalender anggaran. Tradisi buruk selalu terlambat dari jadwal yang seharusnya," ujar Syamsuddin, kemarin.
Kedua, lanjut dia, masih dalam PP 3 tahun 2007. Selain LKPj, Pemda juga diharuskan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat.
"Ini yang tidak pernah ada. Kalaupun ada hanya sekedar formalitas saja dengan advektorial di media. Tidak ada upaya membangun partisipasi warga dlam menilai kinerja kepala daerahnya," jelasnya.
Dari segi substansi, jelas dia, lebih parah lagi. Sebagai sampel saja, konsentrasi pemda dalam urusan wajib pendidikan.
"Rupanya program pendidikan gratis yang selama ini digembor-gembirkan gubernur, tidak mampu mengatasi angka putus sekolah di Sulsel. Dari data tahun 2013, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD hanya mencapai 97,90 persen. Bahkan, untuk SMP hanya mencapai 68,50 persen. "Sangat jauh dari target MDGs yang sudah ditetapkan 100 persen," tambah Syamsuddin.
Menurut Kopel, Gubernur bahkan gagal menjalankan fungsi koordinasinya ke kabupaten/kota dalam rangka percepatan pencapaian SPM dan MDGs di sektor pendidikan dan kesehatan. "Gubernur dalam pengantar LKPJ yang disampaikan kepada DPRD tidak menyinggung," katanya.
Dalam pengantar LKPj yang disampaikan kepada DPRD, Gubernur tidak menyinggung proyek CPI (Centre Point of Indonesia) yang akan diperuntukkan istana negara. Sebuah proyek yang belakangan ini dianggap ambisius.
"Gubernur selalu menjanjikan akan ada dukungan dari pusat, namun sudah Rp 60 miliar dana APBD yang digelontorlakn ke sana, sementara bantuan pusat tidak ada. Di proyek ini bisa dianggap Gubernur gagal total melobi pusat," tambahnya.
Untuk itu, Kopel mendesak lembaga DPRD tidak boleh diam, apalagi tidak bersemangat kendati fase akhir masa jabatannya. "Justru di masa-masa seperti ini biasa rawan terjadi perselingkuhan," kuncinya. (ril/ams/c)

 

Sibuk Hadiri Undangan

PADA hari Rabu (23/4), Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, memulai kegiatannya dengan membuka kegiatan pelatihan terapi dan rehabilitas bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pesantren pada pukul 08.00 Wita, di Hotel Yasmin, Jalan Jampea.
Usai membuka kegiatan itu, Ilham bergeser menuju Warkop Sami di Jalan Bulevard No 56 pada pukul 09.00 Wita, untuk menghadiri tatap muka (Ma'bulo Sibattang). Kegiata ini dihadiri juga oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andi Burhanuddin Andi. Pada tatap muka ini membahas penanggulangan aksi anarkis geng motor di Kota Makassar.
Usai menghadiri tersebut, Ilham melangkah lagi ke Hotel Graha Pena lantai 4 di Meja Redaksi Harian Fajar pada pukul 12.00 Wita.
Sekitar satujam lamanya Ilham bertandang di Harian Fajar. Ilham mendapat lagi undangan untuk menghadiri sidang terbuka ujian promosi doktor pada program studi Doktor Ilmu Manajemen HM Takdir Hasan di aula seminar PPs UMI Jalan Urip Sumoharjo sekitar pukul 13.30 Wita.
Dari PPs UMI, Ilham kembali ke ruang kerjanya di Balaikota untuk melayani tamu. (ish/ams/b)
-----

   

Halaman 2 dari 103

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA