Politik

Tidak Lolos, Caleg Gerindra Segel Kantor Desa

ENREKANG,BKM-- Keinginan dan harapan untuk duduk sebagai anggota legislatif di parlemen merupakan cita-cita bagi banyak orang, sehingga mereka menggunakan cara apa saja termasuk menghabiskan uang dikantong sendiri mulai ratusan juta hingga miliaran demi meraih suara tertinggi.
Hanya saja, cita-cita itu bisa saja berubah menjadi kegagalan setelah melihat hasil pemilu legislatif (Pileg), 9 April lalu. Kekalahan dalam pemungutan suara, membuat mereka kecewa sehingga berulah di luar batas kewajaran.
Sama halnya yang dilakukan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Enrekang dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),Kaharuddin yang menyegel kantor Desa Mandalan dan menutup jalan alternatif yang menuju ke Pustu Mandalan dan SDK Mandalan di Dusun Mandalan, Desa Mandalan, Kecamatan Curio, Rabu (23/4) lalu menggunakan bambu.
Itu dilakukannya setelah mengetahui hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara KPUD Enrekang yang membuat suaranya jeblok dan kalah bertarung di pileg.
Kepala Desa Mandalan, Samsuddin membenarkan jika Kaharuddin sempat menyegel Kantor desa dan metutup jalan tersebut karena kecewa. Dia hanya mendapatkan sebanyak 60 suara tidak sesuai dengan yang dia harapkan di Desa tersebut.
"Dia menyegel kantor Desa dan menutup jalan karena kecewa dengan hasil pileg kemarin,ia cuma mendapatkan 60 suara,"kata Samsuddin.
Samsuddin juga mengaku, tanah yang tempatkantor Desa, Pustu dan Sekolah Dasar Kecil (SDK) itu milik Kaharuddin tetapi dia sudah hibahkan ke pemerintah.
"Memang itu tanah miliknya tetapi sudah dihibahkan ke pemerintah," ujarnya.
Sekadar diketahui, Kaharuddin kalah dari Amiruddin dari sesama partainya. Kaharuddin hanya beda 10 suara dari Amiruddin yang lolos menjadi Anggota DPRD mewakili partai Gerindra di daerah pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Alla, Baroko, Masalle dan Kecamatan Curio.
Dari pantauan BKM, Rabu lalu, tidak ada aktifitas di kantor Desa dan Pustu setempat, jalan yang menuju ke Pustu dan Sekolah Dasar Kecil (SDK) tersebut di palang dengan menggunakan bambu dan batu sehingga para pengendara baik kendaran roda dua maupun roda empat tidak bisa melintas di jalan tersebut. (her/b)

 

Gerindra Geser Golkar Pimpin DPRD Soppeng

SOPPENG, BKM--Kemenangan di pemilu legislatif (Pileg), 9 April lalu dipastikan mengantarkan kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melenggang duduk di kursi Ketua DPRD kabupaten Soppeng periode 2014-2019 menggeser kader dari partai Golkar.
Di pemilu kali ini, Gerindra berhasil meraih kemenangan dengan medapatkan delapan kursi dari 30 kursi yang diperebutkan. Disusul partai Golkar yang hanya  meraih tujuh  kursi kemudian PDIP empatkursi.
Sementara total suara sah untuk 12 partai politik di empat daerah pemilihan  sebanyak 139.951 dari DPT 181.361. Itupun diluar dari Daftar Pemilih Tambah (DPTb), daftar Pemilih Khusus (DPK) dan pemilih khusus tambahan DPKTb/ yakni pengguna KTP,KK/nama sejenis lainnya).
Dari hasil rapat pleno baru-baru ini, juga bisa terbaca wajah-wajah baru yang akan mendominasi di DPRD Soppeng, misalnya  dua nama  dari mantan kepala desa (Kades) yakni mantan Kades Barae, Amiruddin Bakri  (Golkar) dan mantan Kades Timusu Arisman (PKS).
Amiruddin Bakri terpilih mewakili daerah pemilihan Dapil I meliputi kecamatan Marioriwawo, sementara mantan Kades Timusu mewakili daerah pemilihan dapil II meliputi kecamatan Liliriaja, Lilirilau dan Cittaa. (fir/war/c)


 

Golkar Kunci Ketua DPRD Sidrap

SIDRAP, BKM-- Jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidrap masih tetap dipertahankan partai Golkar setelah memenangkan pertarungan di pemilu legislatif (Pileg), 9 April lalu.
Di Sidrap partai Golkar masih mendapat tempat teratas di masyarakat sejak puluhan tahun lalu dari sejak masa orde baru hingga orde reformasi. Bahkan mayoritas masyarakat di Sidrap masih mempercayakan kader partai Golkar untuk mendominasi duduk di DPRD Sidrap.
Hal itu dibuktikan dengan hasil rekapan suara sementara dari seluruh kecamatan yang terbagi dalam empat daerah pemilihan (Dapil) di Sidrap, dimana partai Golkar mampu meraih perolehan suara terbanyak dan mengantar sembilan kadernya menduduki kursi di parlemen Sidrap periode 2014-2019 mendatang. Pada pemilu 2009 lalu, Golkar Sidrap hanya hampu meraih  empat kursi.
Perolehan suara terbanyak diperoleh caleg Golkar dari Dapil IV meliputi Panca Rijang, Baranti dan Kulo, H Zulkifli Zain dengan jumlah perolehan suara pribadi mencapai 4.970 dengan jumlah total keseluruhan suara di dapil tersebut mencapai 13.024 suara.
Hal ini merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan dengan berhasil mendongkrak perolehan kursi di DPRD Sidrap. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar 125 persen.
Ketua DPD II Partai Golkar Sidrap, H Rusdi Masse yang ditemui dikediamannya di Pangkajene, Sidrap, Rabu (23/4) kemarin mengatakan, peroleh kursi terbanyak di DPRD Sidrap merupakan suatu bukti masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap partai berlambang pohon beringin itu.
Dia mengatakan, kepercayaan yang diberikan masyarakat Sidrap terhadap wakilnya dari partai Golkar itu tidak terlepas dari program kerja partai yang tetap akan membela dan memperjuangkan hak-hak rakyat dengan tetap mengacu pada prinsip bahwa, 'Suara Golkar adalah suara Rakyat' dan suara rakyat adalah suara tuhan.
"Saya pesan kepada seluruh wakil rakyat yang berhasil meraih kepercayaan masyarakat, khususnya dari partai Golkar agar tetap menjaga amanah dan kepercayaan itu untuk dilaksanakan sebagaimana fungsi legislatif guna membangun daerah yang kita cintai," pesan H Rusdi Masse.
Adapun peraih suara signifikan Untuk Caleg DPRD Kabupaten Sidrap masing-masing, Dapil I meliputi kecamatan Maritengngae, Watang Sidenreng diperoleh, H Ikhsan (Nasdem) dengan 1.983 suara, A Sugiarno Bahri (Golkar) 3.128 suara, H Abdul Rahman (Golkar) 2.198 suara, Arifin Damis (PKS) 2.896 suara, H Ibrahim (PKS) 2.010 suara, H Ruslang (PKB) 1.342 suara, Tahir Umar (PKPI) 1.736 suara, Zainuddin Janna (Demokrat) 1.310 suara.
Untuk Dapil II meliputi kecamatan Dua Pitue, Pitu Riawa, Pitu Riase diperoleh, H Ahmad Solihin (Golkar) 2.157 suara, Lannae (Golkar) 1.839 suara, Umar M (NasDem) 1.441 suara, Saenal Husain (PBB) 1.685 suara, H Abdul Rahman Pabbaja (PKS) 843 suara, H Rusman (demokrat) 1.688 suara, Kasman (Gerindra) 1.062 suara, A Mustari (Hanura) 1.241 suara dan A Fachri AB (PAN) 1.710 suara.
Sementara di Dapil III meliputi kecamatan Tellu Limpoe, Panca Lautang, Watang Pulu diperoleh, Idham Mase (Golkar) 2.148 suara, B. Edy Slamet (Golkar)1.795 suara, Sudarmin (Demokrat) 2.954 suara, Agus Syamsuddin ST (NasDem) 1.861 suara, Samson (Hanura) 835 suara, Muh. Nur Daude (PAN) 1.414 suara, Azis Laise (Gerindra) 1.103 suara, H Ahmad (PKS) 1.854 suara dan Nurpadly Suyuti (PPP) 2010 suara.
Sedangkan di Dapil IV meliputi kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo diperoleh, H Zulkifly Sain (Golkar) 4.970 suara, H Zainuddin Sadide (Golkar) 1.969 suara, Hj ST Rahmah (Golkar) 1.750 suara, Takhyuddn Masse (Gerindra) 3.627 suara, Anasruddin (PBB) 1.954 suara, Naharuddin ST (Demokrat) 1.159 suara, Hamka SP (NasDem) 1.762 suara, Syukur Rabaiseng (PAN) 1.353 suara dan H Raupong Dalle (PPP) 1.274 suara. Perolehan suara diperoleh dari rekapitulasi tingkat PPK di model D2.(ady/war/c)


   

Ketua PKB Antar Dua Anaknya Melenggang di DPRD Sinjai

Sinjai, BKM-- Buah tak jauh dari pohonnya ternyata bukan hanya menjadi pepatah yang tidak ada buktinya. Ternyata Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sinjai H Amir Timbang berhasil mengantar dua anak kandungnya duduk meraih kursi dan melenggang duduk di DPRD Sinjai untuk periode 2014-2019.
Kedua anak dari Amir meraih suara besar di dua daerah pemilihan yakni di Dapil I dan II.
Amir kepada BKM, Rabu (23/4) menegaskan, selaku poltisi tidak seharusnya dirinya masuk menjadi petarung politik, politisi sejati itu adalah merupakan orang yang berhasil mencetak manusia agar menjadi wakil rakyat di parlemen yang merupakan jabatan politik.
"Politisi sejati tidak harus diukur dari segi personnya selaku pimpinan partai, tetapi politisi sejati itu adalah orang yang dapat mencetak manusia mendapatkan gelar politisi yang berhasil duduk di parlemen dan menjalankan tugas sesuai yang di Amanahkan oleh Undangundang, khususnya keterwakilan rakyat Sinjai di parlemen nantinya," tegas Amir.
Dia menambahkan,  selaku ketua partai, dirinya berhasil meraih tiga kursi untuk PKB dan hampir dipastikan dua diantaranya anak kandung sendiri  yang boleh dikatakan masih muda, yaitu Kheril Putra H Amir yang bertarung di Dapil II Sinjai Timur dan Evi H Amir yang bertarung di Dapil I. Bahkan kedua anaknya yang masih berumur 29 tahun ini hampir dipastikan akan dilantik menjadi wakil rakyat dengan perolehan suara  terbanyak di internal partainya.
"Selaku ketua partai saya berhasil mencetak politisi muda dan akan dilantik nantinya dan itupun kedua anak kandung saya sendiri,"katanya.
Sementara itu, Khaeril mengakui bahwa dirinya selaku ketua Garda Bangsa yang merupakan oraganisasi muda di partai PKB selalu disibukkan sebagai pembalap motor, dan kaget setelah berhasil mendapatkan suara signifikan.
"Sebelumnya saya hanya iseng iseng terjun di dunia politik tetapi karena banyaknya support dan dukungan dari beberapa teman yang meminta agar saya maju alhamdulillah saya tinggal menunggu pelantikan. Inipun tak luput dari bantuan dan arahan politik dari orang tua kami selaku ketua partai,"katanya.
Demikian juga yang diungkapkan Evi. Dia mengaku kesehariannya hanya mengelolah bisnis mini marketnya. Meski begitu dia sangat kagum dengan  politisi perempuan di Senayan, sehingga mempunyai niat untuk mencoba ikut bertarung. Akhirnya dia meraih suara signifikan.
"Keberhasilan ini tidak luput dari kerja keras orang tua kami selaku ketua partai, sehingga kami dididik menjadi politisi. Semoga dengan langkah awal kami ini dapat dilanjutkan kejenjang selanjutnya untuk periode yang akan datang"ungkapnya.(din/war/c)


 

KPUD Tolak Hitung Ulang, Gerindra Tempuh Jalur Hukum

BANTAENG, BKM -- Calon anggota legislatif (Caleg) dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) nomor urut 1 dari daerah pemilihan (dapil) III Kecamatan Bissappu, Sinoa, Uluere, H Ali Sijanto, menyesalkan sikap dua komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bantaeng.
Dia menilai, kedua komisioner tersebut, masing-masing A Nurbaeti (ketua) dan A Harianto (anggota), melampaui batas kewenangannya.
Pasalnya, saat perwakilan partai Gerindra mendesak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membuka kotak suara dari empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk dilakukan perhitungan ulang, kedua komisioner KPUD datang dan langsung melarang membuka kotak suara tersebut.
"Nurbaeti dan Harianto datang ke PPK. Keduanya melarang membuka kotak suara," terangnya.
Menurut Ali Sijanto, berdasarkan keterangan saksi yang direkomendasikan oleh partainya, data yang tetera dalam format C1 dari empat TPS, berbeda dengan hasil rekap yang ditandatangani oleh ketua PPS. Empat kotak suara yang dimaksud, berasal dari empat TPS di empat desa, masing-masing, Desa Bonto Langkasa, Bonto Majannang, Bonto Tallasa, Bonto Mate'ne.
Dipaparkannya, bahwa data format C1 hasil perhitungan suara di TPS yang ditandatangani KPPS dan para saksi partai berbeda dengan rekapan yang disodorkan KPPS ke PPK.
"Berdasarkan bukti-bukti akurat yang kami miliki, terjadi perbedaan hasil perhitungan dengan rekapan yang dilakukan KPPS", bebernya.
Dengan dasar itulah, lanjut anggota DPRD Bantaeng periode 2009 - 2014 ini, utusan partainya meminta PPK agar membuka kotak suara dan menghitung ulang kartu suara dari empat TPS tersebut. "Hanya empat kotak suara yang kami minta dibuka dan dihitung ulang", tandasnya.
Sijanto sangat menyesalkan sikap komisioner KPUD yang mencampuri urusan PPK. Kata dia, seharusnya komisioner KPUD tidak mengintervensi persoalan yang terjadi di tingkat PPK.
"Saya sangat menyesalkan sikap komisioner KPUD yang mencaplok urusan PPK. Kalaupun komisioner datang ke PPK, semestinya membatasi diri untuk memantau saja", sesalnya.
Dia menambahkan, bahwa pihaknya tetap ngotot untuk meminta petugas pemilu membuka kotak dan menghitung ulang kertas suara, bukan karena dirinya gagal melangkah ke DPRD untuk kedua kalinya. Melainkan, kata dia lagi, semata-mata hanya ingin membuktikan, data siapa yang benar.
"Saya perjuangkan masalah ini, hanya semata-mata mencari kebenaran fakta. Soal gagalnya saya, itu perkara biasa dalam politik. Saya terima keputusan KPUD kalau saya dinyatakan gagal, sepanjang sudah dilakukan perhitungan ulang sesuai tuntutan kami. Tapi yang terjadi, komisioner KPUD bersikeras tidak mau melakukannya. Ada apa?", gerutunya.
Dengan adanya campur tangan komisioner KPUD di tingkat PPK, Ali Sijanto menyatakan, akan membawa masalah ini ke ranah hukum. "Saya bersama partai saya, akan memproses kasus ini secara hukum. Bukti-bukti sudah saya kirim ke DPP Partai Gerindra yang menangani langsung dugaan kasus pelanggaran pemilu di seluruh Indonesia untuk kemudian diteruskan ke Mahkamah Konstitusi", urainya. (wam/war/c)

   

Halaman 1 dari 104

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA