Politik

Gerindra Laporkan Sejumlah KPPS ke Panwaslu Gowa

GOWA, BKM -- Ketua DPC Partai Gerindra Gowa, Darmawansyah Muin menyerahkan bukti sejumlah pelanggaran yang dilakukan KPPS di sejumlah kecamatan. Perbuatan KPPS yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran itu disertai bukti-bukti rekaman foto dan hal lainnya dan diserahkan kepada Panwaslu Gowa.
Darmawansyah yang dikonfirmasi BKM, Jumat (11/4) pagi kemarin, mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam dengan perilaku buruk yang diperlihatkan sejumlah KPPS dengan segala intervensinya di TPS. ''Kami temukan banyak kejanggalan dan sifatnya merugikan kami (Gerindra). Khususnya suara untuk caleg Gerindra pusat yakni ibu Deniary Alwi Hamu dan sejumlah caleg kami untuk pusat. Rata-rata formulir C1 untuk pusat ini tidak diberikan dengan berbagai alasan tidak masuk akal. Sehingga kami pastikan formulir C1 ini ditahan-tahan. Ini sebenarnya ada apa,'' tandas Darmawansyah via ponselnya.
Darmawansyah menyebutkan, temuan masalah ini di sejumlah kecamatan seperti TPS di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, TPS di Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong dan sejumlah TPS di Kecamatan Bajeng Barat dan Kecamatan Manuju. Khusus di Manuju, kertas suara tertukar.
''Kami sangat heran. Ada apa ini. Kami juga temukan dan ketahui sejumlah surat suara di Paccinongang disembunyi KPPS di mobilnya selama dua hari dengan alasan dilupa dan di Moncobalang justru surat suara dibawa ke rumah kepala dusun. Ini semua sangat merugikan kami,'' tambahnya.
Ketua Gerindra Gowa didampingi Ketua Bappilu Gerindra Gowa, Djaya Jumain menguraikan sejumlah kasus pelanggaran di kecamatan dengan beberapa dapil yakni adanya pengurangan suara sekitar 20 suara dimana data C1 fotocopy yang diberikan penyelenggara kepada saksi berbeda dengan jumlah total perolehan suara caleg Gerindra khususnya di Dapil VII Kecamatan Pallangga-Barombong.
Kasus ini dialami juga Andi Yulianti Bau Malik, caleg nomor urut 3 Partai Gerindra untuk Dapil VII Pallangga-Barombong. Ia pun langsung melaporkan kasusnya ke Panwaslu Gowa. Sementara di Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kadus Tompobalang, Desa Moncobalang bernama Muh Yusuf Dg Timung pada hari pemilihan membawa kotak suara dan sisa surat suara ke rumahnya. Bahkan, kadus ini mengusir saksi Gerindra saat meminta C1.
Kasus lainnya, Kadus Tompobalang yang juga sebagai Ketua KPPS pada TP 9 ini mengintimidasi wajib pilih. Kasus yang sama juga terjadi di TPS 3 desa setempat. Kasus pelarangan kepada pemilih ini juga terjadi di kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu. ''Kami telah menyiapkan kuasa hukum dari internal partai (Gerindra). Kasus ini kami harapkan segera diproses Panwaslu sesuai hukum yang berlaku,'' tambahnya. (c)

 

Partai NasDen Optimis Raih 4 Kursi di DPRD Pangkep

PANGKEP, BKM -- Partai NasDem sebagai partai pendatang baru, sudah dipastikan dapat kursi di Dapil 1, atas nama Hasbiyah Hasyim. Hingga Jumat (11/4) kemarin, suara Hasbiyah termasuk yang tertinggi di dapilnya. Dari sejumlah informasi yang dihimpun BKM di Pangkep, nama Hasbiyah banya disebut memperoleh suara tertinggi dan dipastikan dapat jatah kursi di DPRD Pangkep.
Ketua DPD Partai NasDem Pangkep, Sofyan Hamid yang ditemui BKM di Sekretariat Partai NasDem, kemarin, mengakui kalau dari hasil perhitungan sementara yang telah diterimanya, Hasbiyah Hasyim termasuk tertinggi perolehan suaranya di Dapil 1. ''Sebagai partai baru, saya optimis bisa meraih 4 kursi di DPRD pada pemilihan legislatif kali ini. Sehingga bisa membentuk satu fraksi di dewan,'' katanya.
Lebih jauh Sofyan mengatakan, dirinya memang sengaja tidak mau masuk Caleg untuk memberi ruang seluas-luasnya kepada kader Partai Nasdem. ''Saya hanya membina kader. Apalagi kalau sudah ada wakil Partai NasDem di DPRD, saya sudah senang. Apalagi kalau mencapai 4 kursi sesuai target partai,'' katanya.
Memang diakui, semua kader partai bekerja secara tim. Namun perolehan suara sementara sudah ada sinyal bisa memperoleh kursi di DPRD. ''Kami juga menyadari, sebagai pendatang baru sudah dapat dukungan dari masyarakat. Kami bersyukur  mendapat kepercayaan dari masyarakat hingga Partai NasDen dapat wakil di DPRD. Walau kami belum dapat formulir C1, tapi kami sudah ada bayangan kader Partai NasDem dapat jatah kursi di DPRD. Makanya, hari ini (Sabtu) semua kader dikumpulkan di Sekretariat untuk silatuhrahmi sesama Caleg yang bekerja tim. Kita ingin memperlihatkan kalau Partai NasDem adalah partai solid. Memang di Dapil 1 ini ada 2 nama yang mencuat, seperti Darwis Muslimi dan Hasbiyah Hasyim yang memperoleh suara tertinggi untuk sementara ini,'' ungkapnya (leo/mir/c)

 

Bupati Minta Tunggu Hasil Resmi Penetapan KPU Luwu

BELOPA, BKM -- Untuk menghindari simpangsiurnya hasil penghitungan suara 9 April kemarin, Bupati Luwu, Andi Mudzakkar meminta kepada warganya untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi hal-hal yang bisa merusak persatuan dan kesatuan di daerah ini.
Cakka--panggilan akrab Andi Mudzakkar mengakui, sejak dilakukan pencoblosan pada 9 April lalu, masing-masing caleg merilis hari perhitungan berdasarkan laporan tim mereka. Namun data itu tidak bisa dijadikan hasil final. Itu hanya dijadikan sebagai data sementara. Dimana pada akhirnya hasil dari KPU yang resmi sebagai penyelenggara.
Cakka menjelaskan, hasil pemilihan yang sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah hasil penghitungan KPU. Hal ini perlu dilakukan untuk menghilangkan kebingunan masyarakat siapa yang pemenangnya. ''Yang resmi dan sah penghitungan suara adalah penghitungan manual KPU. Selain itu tidak ada. Kita tunggu, biar tidak ada simpang siur hasil. Makanya, kita minta masyarakat menunggu hasil resmi tersebut,'' Cakka kepada BKM di ruang kerjanya, Jumat (11/4) kemarin.
Bupati Luwu juga meminta kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif menjaga suasana keamanan dan ketertiban. Ia meminta agar hubungan silaturahmi yang selama ini telah terbangun atar sesama warga tidak terciderai hanya karena adanya momentum pesta demokrasi lima tahunan yang baru saja dilaksanakan.
''Kita meminta kepada semua masyarakat agar bisa membantu pemerintah dan aparat keamanan menjaga suasana Kambtibmas saat ini. Saya tidka ingin masyarakat saling membenci karena momentum demokrasi kemarin. Setiap orang memiliki hak untuk menyalurkan hak pilihnya. Untuk itu, mari kita saling menghormati pilihan yang sama-sama kita telah pilih,'' ujarnya.
Selain itu, Andi Mudzakkar juga menyampaikan jika semua tahapan pemilihan di Luwu selama Pileg berjalan aman dan lancar. ''Secara umum proses pelaksanaan pileg berjalan aman dan lancar. Makanya, kita berharap agar kondisi yang ada saat ini bisa terus dijaga. Dan ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Bukan hanya milik pemerintah dan aparat keamanan,'' kuncunya. (wan/mir/c)

   

10 warga Barru kedapatan Mencoblos di Parepare

PAREPARE, BKM -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Parepare mengamankan 10 warga asal Kabupaten Barru yang melakukan pencoblosan di wilayah Parepare. Kesepuluh warga ini langsung diperiksa intensif di kantor Panwaslu. Pihak Panwas mengidentifikasi warga tersebut adalah warga Desa Lapakaka, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Dimana, desa tersebut merupakan desa yang berbatasan langsung dengan wilayah kota Parepare.
''Mereka kedapatan memiliki surat suara pemilih C-6 atau ganda didua wilayah berbeda,'' kata Zainal Asnun, Ketua Panwas Parepare.
Ironisnya, kesepuluh warga ini telah menggunakan C-6 mereka di 2 TPS tempat mereka mendaftar. Dihadapan pihak Panwas, mereka mengaku menghilangkan tinta pada jarinya dengan menggunakan minyak goreng. Setelah itu, mereka melakukan pencoblosan ulang di daerahnya sendiri di Kabuapten Barru. Selain itu, mereka juga mengaku melakukan mobilisasi massa ke Parepare yang tak jauh dari kediamannya di perbatasan.
Rosdiana, salah seorang warga yang diamankan, mengatakan, dia sama sekali tidak tahu apa yang telah dilakukannnya itu adalah pelanggaran aturan Pemilu. Karena sebelumnya telah memiliki 2 buah C-6 di dua daerah. Sehingga dirinya, memenuhi panggilan dan menggunakan hak pilihnya tersebut.
''Saya tidak tau ini melanggar pak. Saya punya dua panggilan, jadi saya ikut dan menggunakan hak pilih saya di TPS,'' dalihnya.
Sementara itu, Ketua Panwas kembali mengatakan, pihaknya masih memeriksa sejumlah warga tersebut. Namun, satu di antaranya sudah terbukti bersalah. ''Jika kesemuanya terbukti, maka warga tersebut diancam dipidana maksimal 1 tahun penjara atau maksimal denda Rp 18 juta,'' tandas Zainal. (smr/mir/c)


 

Panwas Tator Tangkap Tangan Anak di Bawah Umur

MAKALE, BKM -- Meski secara keseluruhan penyelenggaraan pemungutan suara di Tana Toraja dan Toraja Utara berjalan lancar aman dan terkendali, namun money politics tetap mewarnai pesta demokrasi lima tahunan ini. Seperti yang terjadi di TPS 5 Tandung Pantan Makale (9/4) lalu, salah seorang Caleg Demokrat dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Makale dilaporkan warga setempat kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tana Toraja menyerahkan sejumlah uang kepada anak di bawah umur, yakni Sarianus dan Rianto Lambe bersama formulir C6 untuk mencoblos namanya.
Namun nahas bagi kedua anak tersebut, setelah usai melakukan pencoblosan dilaporkan warga setempat ke Panwaslu. Setelah menerima laporan Panwaslu, ia bergerak cepat ke TPS 5 Tandung Pantan Makale dan berhasil menemukan dan tangkap tangan kedua anak tersebut.
Tanpa basa basi, Sarianus dan Rianto Lambe digelandang ke kantor Panwaslu Tana Toraja untuk diinterogasi dan dimintai keterangan siapa oknum pelaku money politics tersebut. Di depan anggota Panwaslu, Alfrida Kabanga, Sarianus dan Rianto Lambe menjelaskan, formulir C6 atau panggilan digantikan atas nama Ronianto dan Kristian Palinggi.
Saat dimintai keterangannya, barang bukti berupa formulir C6 dan pecahan Rp 50.000 sebanyak Rp 250.000 diakui Sarianus dan Rianto Lambe diterima langsung dari oknum caleg Partai Demokrat sambil memperlihatkan kepada wartawan. Ketua Panwaslu Tana Toraja, Asradi, ketika dikonfirmasi BKM, Jumat (11/4) kemarin, mengatakan, money politics dan gunakan hak suara orang lain anak di bawah umur dari caleg Demokrat sudah memenuhi unsur pidana Pemilu untuk ditindaklanjuti ke Sentra Gakumdu. Karena ada pelaku dan barang bukti. Meski demikian, Asradi tidak merinci ancaman pidana Pemilu akibat ulah oknum Caleg Demokrat tersebut. Kasusnya tetap diteruskan untuk diproses sesuai aturan pelanggaran Pemilu. (gus/mir/c)

   

Halaman 10 dari 103

Group BKM | JAWA POS | FAJAR | RADAR | PARE POS | PALOPO POS | KENDARI POS | AMBON EKSPRES | PALU EKSPRES | BUTON POS | UJUNG PANDANG EKSPRES | RAKYAT SULSEL | RAKYAT SULTRA