LAPORAN Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tana Toraja tahun 2014 sudah diterima DPRD setempat. Catatan dan rekomendasi yang disampaikan dewan menyusul penerimaan tersebut, amat penting untuk melakukan penyempuranaan dan perbaikan.
Laporan: Agus Burhan
PANITIA Khusus (Pansus) II DPRD Tator yang membahas LKPj Bupati diketuai Marthen Patulak dari Partai Golkar. Sebagai rangkaian pelaksanaan tugasnya, pansus telah melakukan studi banding ke Kabupaten Badung, Bali.
Catatan dan rekomendasi dewan terhadap LKPj Bupati Tator tahun 2014 yang terdiri dari sembilan poin, diterima Bupati Theofilus Allorerung pada sidang paripurna istimewa dewan, Senin (6/7) lalu. Rekomendasi diserahkan Wakil Ketua DPRD Johanis Amping Situru.
JA Situru usai penyerahan rekomendasi, mengatakan berdasarkan pertimbangan dan pemikiran pansus setelah melakukan kajian LKPj, maka terbitlah empat catatan dan sembilan rekomendasi. Pansus juga memberikan penilaian bahwa penyelenggara pemerintahan telah memberikan pelayanan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan.
Menurut mantan Bupati Tana Toraja ini, untuk mengoptimalkan pelayanan publik, hendaknya dibarengi dengan pembangunan yang berkualitas sehingga diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional.
”Sekalipun mutasi dan penempatan pejabat eselon menjadi hak prerogatip bupati, namun prinsip the right man and the right job and the right place (menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan keterampilannya) tetap dikedepankan. Untuk menciptakan pemerintahan yang good govermance, partisipasi masyarakat sangat strategis dalam melakukan pengawasan,” jata JA Situru.
Dia juga menyinggung persoalan aset daerah di Tana Toraja yang tidak tertib dalam pemanfaatan dan penggunannya. Wakil Ketua DPRD meminta bupati untuk segera melakukan penataan dan mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu, mengingat asset tidak bergerak seperti rumah dinas masih banyak yang dikuasai mantan pejabat.
”Termasuk aset bergerak, seperti mobil dinas yang masih ada dikuasai orang tidak berhak. Ini butuh tindakan tegas dari bupati,” imbuh Amping Situru.
Selain itu, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolan keuangan daerah, hasil audit dan temuan BPK dan BPKP hendaknya diprioritaskan untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
Rekomendasi lainnya, sambung legislator Partai Gerindra ini, dewan juga meminta kepada bupati agar proyek fisik, baik yang ditenderkan maupun penunjukan kiranya diproses lebih cepat supaya penyelesaiannya tepat waktu. Sehingga bila terjadi pelanggaran, rekanan masih punya waktu untuk melakukan perbaikan.
Yang tidak kalah pentingnya dari rekomendasi dewan, yakni meminta kepada bupati untuk memberi perhatian serius terhadap penuntasan tenaga honorer K2 yang hingga kini masih banyak menuai permasalahan. (*/rus/b)