TAKALAR, BKM — Ketua Komisi II DPRD Takalar, Sulaiman Rate meminta aparat hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan docking (tempat perbaikan kapal) di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
“Kami desak aparat hukum agar mengusut tuntas kasus ini. Kami pertanyakan mengapa proyek ini tidak rampung dan berdasarkan informasi yang kami terima alasannya pemilik lahan di Galesong melarang proyek tersebut dilanjutkan,” kata Sulaiman Rate, Kamis (30/7).
Sulaiman Rate mengindikasikan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan pihak DKP, sehingga proyek tersebut terbengkalai. Legislator PKS ini mengatakan, proyek terbengkalai lantaran perencanaan awal yang tidak matang.
“Jadi selain tidak melakukan observasi penempatan proyek, pihak dinas juga tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat sebelum proyek yang menelan anggaran Ratusan Juta Rupiah dilaksanakan. Kalaupun proyek tersebut rampung, pasti tidak akan dimanfaatkan oleh nelayan setempat. Selain kondisi sungai yang tidak memungkin dilewati kapal besar karena pendangkalan, luas sungai juga tidak sesuai spesifikasi kapal yang akan keluar masuk dilokasi bangunan docking,” jelas Sulaiaman Rate.
Untuk itu, Sulaiman Rate mendesak pihak DKP untuk mempertanggungjawabkan proyek tersebut dan berharap pihak aparat penegak hukum mengusut tuntas proyek yang terindikasi merugikan Negara itu. (ari-ril/c)