MAMUJU, BKM — Wasis Prabowo MAK MM resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulbar. Pelantikan dan pengambilan sumpah Wasis dilakukan Gubernur Sulbar, Drs H Anwar Adnan Saleh, disaksikan Kepala BPKP pusat, Dr Ardan Ali Perdana MAK MBA di aula kantor gubernur Sulbar lantai empat, Senin (3/8).
Wasis Prabowo menggantikan Gilber Hutapea SE.Ak MSi yang telah ditarik ke kantor pusat. Usai melantik dan mengambil sumpah, Anwar mengatakan, keberadaan BPKP Perwakilan Sulbar telah memberikan sinergi yang baik dengan Pemprov Sulbar terutama dalam kaitannya dengan pengawasan keuangan dan pembangunan.
”Selama delapan tahun saya memimpin daerah ini, keberadaan BPKP Perwakilan Sulbar telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kinerja yang kami lakukan dilingkup Pemprov Sulbart dan BPKP Perwakilan Sulbar, terbukti lebih mudah kami melakukan komunikasi yang baik. Karena letak kantor BPKP sudah dekat. Malah, kantor BPKP Perwakilan Sulbar malah lebih mewah bangunannya,” ujar Anwar.
Bukti terjadi sinergi yang baik antara Pemprov Sulbar dengan BPKP Perwakilan Sulbar dalam hal pengawasan keuangan dan pembangunan yakni dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menandakan, BPKP Perwakilan Sulbar telah mampu dan berhasil dalam memberikan pembinaan terhadap pengawai negeri sipil yang ada pada lingkup Pemprov Sulbar.
Sedangkan kepada Gilber Hutapea, gubernur Anwar memberikan apresiasi atas sumbangsihnya kepada Pemprov Sulbar dalam menjalankan perannya di Sulbar. Gubernur juga menyampaikan terimakasih atas segala pengabdian yang telah dilakukan Gilber. ”Semoga dalam jabatan baru yang akan diemban di kantor BPKP pusat lebih tinggi dengan melihat prestasi yang telah dihasilkan selama menjabat sebagai Kepala BPKP Perwakilan Sulbar,” tutur Anwar.
Sementara itu, Kepala BPKP Pusat, Ardan Ali Perdana, mengatakan, pihaknya mengapresiasi terhadap Pemprov Sulbar dalam perannya mendukung berjalannya penyelenggaraan yang dilakukan BPKP di Sulbar. ”Karena peran BPKP itu adalah bertujuan membina dan mengarahkan dalam sistem stabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah dalam menjalankan akuntabilitas pada penggunaan anggaran di daerah ini,” katanya. (ala/mir/c)