MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, melantik anggota Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) Provinsi Sulsel.
Nama-nama yang dilantik diantaranya Ketua Abdul Latief (Sekda Provinsi Sulsel), Wakil Ketua 1, Muh Yusuf Sommeng, Wakil Ketua 2 Ruslan Abu. Anggota diantaranya Luthfi Nasir, Ahmadi Akil, Tautoto, dan Mustari Soba.
Selain melantik MPPKD, Syahrul juga melantik komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) ) Sulsel periode 2015-2019 di Ruang Rapat Pimpinan Pemprov Sulsel, Rabu (5/8).
Nama-nama Komisioner KIP Sulsel yang dilantik diantaranya Aswar Hasan, Andi Muh Ilham, Fahir Ali, Abd Kadir Fatwa, dan Hasriadi.
Syahrul mengatakan, tata kelola kenegaraan dan tata kelola kepentingan publik merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menghadirkan pemerintahan yang bisa menjadi rahmat bagi rakyat.
“Dengan kebijakan ini, semoga bisa semakin menghadirkan pemerintah yang bisa menjadi rahmat bagi rakyat. Ini bagian dari kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat,” kata Syahrul.
Ia juga menyampaikan, hadirnya KIP di Sulsel diharapkan akan dapat menjadikan Sulsel sebagai daerah yang semakin maju dari sisi pelayanan publik dan keterbukaan informasi.
Apalagi, pendekatan hubungan Pemprov Sulsel dan KIP Sulsel adalah dalam rangka memaksimalkan pertukaran informasi, memaksimalkan terjadinya transparansi, penegakan aturan, dan akuntabilitas publik.
“Kunci untuk mewujudkan Good Government dan Clean Government adalah komunikasi yang efektif. Dengan adanya KIP ini, mari kita komunikasikan segalanya sebelum semua menjadi salah,” ujar Syahrul.
Ketua umum Pengurus Pusat Komisi Informasi Publik, Abdul Hamid mengatakan, pengolaan informasi secara tepat dan baik akan menghasilkan keputusan yang tepat.
Ia menjelaskan, tugas KIP menjalankan undang undang IT, membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ataupun regulator tentang informasi publik dan menyelesaikan konflik informasi melalui mediasi.
“Bukan hanya menyelesaikan konflik informasi saja, tugas KIP itu juga mencakup tugas pengawasan dalam hal keterbukaan informasi publik,” ungkapnya.
Pada acara pelantikan tersebut, turut hadir anggota DPD RI, Iqbal Parewangi, Kajati Sulsel, Suhardi, Ketua DPRD Sulsel, Muh Roem dan jajaran pimpinan Muspida Sulsel. (rhm/war/c)