ENREKANG, BKM — Badan Pemeriksa Keungan (BPK) menemukan sebanyak 227 unit kendaraan dinas (randis) di Enrekang, baik roda dua maupun roda empat tidak memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sejak 2006 sampai sekarang.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD Enrekang Amin Palmansya saat berlangsung rapat gabungan komisi terkait pertanggungjawaban APBD 2014 di gedung DPRD Enrekang, Rabu (12/8).
”Bayangkan, aset daerah berupa kendaraan roda dua dan empat ada 227 unit sampai hari ini belum memiliki BPKB. Ini hasil audit BPK,” kata legislator asal PKS itu.
Karena itu, Amin Palmansya meminta kepada eksekutif agar menelusuri keberadaan BPKB 227 unit kendaraan tersebut, yang pengadaannya tahun 2006-2015. ”Mudah-mudahan eksekutif dapat menelusurinya dan menemukan apa masalahnya,” ujarnya lagi.
Atas temun BPK tersebut, legislator PKS yang juga mantan calon Wakil Bupati Enrekang ini menyoroti kinerja pemkab selama ini. ”Apa yang dikerjakan eksekutif selama ini? Saya minta kepada teman-teman di eksekutif untuk serius membangun Enrekang guna mencapai Gerakan Membangun Enrekang Maju Aman dan Sejahtera (Gerbang Emas) yang diprogramkan Pak Bupati. Saya yakin dan percaya, kalau eksekutif tidak serius Enrekang tidak akan maju,” cetusnya.
Sementara anggota dewan lainnya, Andi Henra dari Partai Hanura menegaskan, temuan BPK terhadap 227 unit kendaraan yang tidak memiliki BPKB menjadi salah satu penyebab Pemkab Enrekang tidak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2015.
”Ini salah satu penyebab kita tidak meraih WTP tahun ini, karena sistem pengelolaan aset yang amburadul,” kesal Andi Henra.
Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Kuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Enrekang Andi Ulung Tiro, mengaku sudah berusaha menulusuri ke dinas-dinas terkait keberadaan BPKB 227 unit kendaraan tersebut.
”Mai sudah melakukan penelusuran ke beberapa SKPD. Tetapi mereka bilang, BPKBnya sudah ada yang hilang. Selain itu, penggunanya juga sudah banyak yang pensiun,” beber Andi Ulung. (her/rus/b)