MAMUJU, BKM — Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulbar melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (19/8). Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai konsultasi atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Sulbar 2014 sebesar Rp140 miliar.
Konsultasi anggota dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, sebagai konsultasi untuk mencocokkan hasil audit BPK terhadap anggara Silpa yang ada. Para anggota DPRD Sulbar yang berkunjung ke Kemendagri terdiri dari para pimpinan atau ketua komisi dan badan anggaran (Banggar).
”Dari hasil yang dicapai dalam konsultasi dewan Sulbar ke Kemendagri di Jakarta, sudah sesuai hasil audit BPK. Sehingga para pimpinan atau ketua komisi dan pihak Banggar melakukan langkah pengecekan dan mencocokkan ke Kemendagri dalam hasil Silpa APBD Provinsi Sulbar tahun anggaran 2014 yang lalu,” kata Hamzah Hapati Hasan.
Konsultasi dana Silpa ini, menurut Hamzah kepada BKM, sangat penting. Karena ini berkaitan dengan pelaksanaan APBD perubahan nantinya. ”Jadi sebelum melakukan proses APBD perubahan, maka terlebih dahulu dilakukan langkah konsultasi ke Depdagri (Departemen Dalam Negeri). Konsultasi ini dalam hal capaian perhitungan Silpa APBD tahun anggaran 2014 lalu,” jelansya.