JAKARTA, BKM — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini masih menghadapi ketidaksesuaian (mismatch) antara perolehan premi dengan pelayanan klaim. Dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), pada tahun 2015 ini BPJS Kesehatan ditargetkan premi sebesar Rp55 triliun.
Sedangkan untuk pembayaran pelayanan klaim ditaksir mencapai Rp61 triliun. Itu berarti, masih terjadi kekurangan sebesar Rp6 triliun. Seperti disampaikan Irfan Humaidi, Kepala Departemen Komunikasi dan Humas BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (24/8), dalam enam bulan pertama 2015, jumlah premi yang telah dibukukan mencapai Rp25 triliun atau baru mencapai 45,45 persen dari target premi Rp55 triliun sepanjang tahun 2015.
”Pada enam bulan pertama 2015 ini, kami telah membukukan premi hampir Rp25 triliun. Angka ini mencapai 60,88 persen dari perolehan premi akhir tahun lalu, yakni Rp41,06 triliun,” tutur Irfan.
Irfan mengatakan, dengan taksiran angka mismatch yang mencapai taksiran Rp6 triliun, berarti angka ini terbilang lebih besar dari tahun lalu. Sebagai catatan, pada tahun lalu, total premi BPJS Kesehatan sebesar Rp41,06 triliun dengan nilai klaim Rp42,6 triliun, sehingga terjadi mismatch Rp1,6 triliun.
Sesuai ketentuan, tambahnya, mismatch ini akan ditutup dari anggaran pemerintah. Maklum, fungsi BPJS Kesehatan adalah sebagai badan sosial yang menjamin kesehatan masyarakat. Pengajuan klaim paling banyak dilakukan oleh pekerja informal dibandingkan pekerja formal. Sebab, rata-rata pekerja informal mendaftarkan diri sebagai peserta karena telah memiliki riwayat penyakit tertentu.
Kondisi itu berbeda dengan pekerja formal yang kepesertaannya diajukan perusahaan tempat mereka bekerja. Pekerja informal, begitu terdaftar sebagai peserta BPJS, akan segera memanfaatkan fasilitas tersebut. ”Ada yang operasi jantung sampai Rp 150 juta. Itu semua kami cover,” ujar Irfan. (*mir)