MAKASSAR, BKM–Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (BP PAUDNI) Regional III, menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Penilik Tahun 2015, selama lima hari, 24-28 Agustus 2015.
Sebanyak 96 penilik pendidikan nonformal (PNF) utusan dari enam provinsi se Sulawesi berkumpul di Kampus BP PAUDNI Regional III, Makassar. Diklat dibuka Kepala BP PAUDNI Regional III, Dr Muhammad Hasbi, di Makassar, Senin (24/5) malam.
Muhammad Hasbi saat membuka acara tersebut, mengatakan, BP PAUDNI terus berupaya meningkatkan kualitas penilik. Salah satunya adalah, penilik harus memahami secara utuh tugas pokok dan fungsi yang diemban untuk menjamin mutu pendidikan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
“Balai terus berupaya meningkatkan kualitas penilik, terutama dalam mensinergikan penjaminan mutu PAUD dan Dikmas,” kata Muhammad Hasbi.
Kepada para penilik, Muhammad Hasbi mengingatkan hakekat PNF (pendidikan nonformal) sebagai pendidikan yang bertugas mengganti, melengkapi atau menambah pendidikan formal.
“Ibarat sebuah tim sepak bola, pendidikan formal itu adalah pemain inti, sedangkan pendidikan nonformal pemain cadangan atau pemain pengganti,” kata Muhammad Hasbi memberi analogi.
Tantangan PNF menurut Muhammad Hasbi adalah, harus mampu menunjukkan akuntabilitas kepada publik. Dan dengan sifat fleksibilitas yang dimiliki pendidikan nonformal bisa menjadi pendidikan alternatif.
Muhammad Hasbi menyinggung juga program pendidikan keluarga yang dikembangkan. Itu dilakukan agar pendidikan anak melalui pendidikan formal bisa nyambung dengan pendidikan di rumah masing-masing keluarga.
Dikatakan, anak-anak kita berada di sekolah selama tujuh jam atau sembilan jam bagi sekolah terpadu. Itu artinya, sebagian besar waktu anak-anak dihabiskan di rumah bersama keluarga.
Kepala Seksi Fasilitasi Sumber Daya Darmawangsah dalam laporannya mengatakan, sebanyak 96 peserta yang diundang untuk mengikuti diklat yang akan berlangsung lima hari tersebut. Mereka berasal dari Sulawesi Selatan 25 orang, Sulawesi Tenggara (17 orang), Sulawesi Barat (6 orang), Sulawesi Utara (24 orang), Sulawesi Tengah (13 orang) dan Gorontalo 11 orang.(rls)