MAKASSAR, BKM– Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar, memastikan akan melakukan pengawasan dan pemantauan setiap penyusunan dan pengusulan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di APBD-Perubahan 2015.
Pantauan dan pengawasan dilakukan Kopel untuk menghilangkan modus kongkalikong anggaran antara oknum legislator dengan oknum kepala SKPD, sehingga anggaran siluman bisa disetujui meski tidak dikoreksi lagi.
Ketua Bidang Advokasi Kopel Makassar, Dadang, Jumat (28/8) menegaskan hal tersebut. Dia juga berharap selain Kopel melakukan pengawasan, masyarakat juga diminta berperan aktif melakukan pemantauan disetiap pembahasan anggaran.
“Anggaran siluman biasa muncul disetiap penyusunan APBD. Ini terjadi karena adanya menyusupkan program baru oleh SKPD dan disetujui oknum legislator tersebut. Inilah modus antara keduanya,”jelas Dadang.
Dia mengakui, anggaran siluman ini kadang muncul dari permohonan SKPD seperti program perjalanan dinas, anggaran makan minum, dan anggaran lainnya yang nilainya besar.
Selain itu, Seharusnya pembahasan APBD Perubahan 2015 sudah dilaksanakan Agustus ini, tapi kenyataannya belum ada tanda-tanda kapan akan dibahas.
Hal senada dikatakan, Ketua Bidang Riset Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Akil Rahman. Dia bahkan terang-terang mencurigai akan terjadi pengelembungan anggaran yang masuk dalam APBD Perubahan. Sepanjang ini ada beberapa anggaran yang nilainya besar dan menjadi program prioritas seperti pendidikan, kesehatan dan Pekerjaan Umum.
“pasti akan ada pengelembungan anggaran. Seperti alokasi anggaran untuk perjalanan dinas, perlatihan-pelatihan serta membuatkan program baru. Ini sudah modus untuk memperbesar volume anggaran,”katanya.
Apalagi, jelas Akil, eksekutif dan legislatif setiapkali pembahasan anggaran APBD ataupun APBD P tidak langsung melibatkan masyarakat dan lembaga terkait, bahkan dilakukan secara tertutup.
“Di APBD P kita harap, anggarannya lebih diprioritaskan untuk mengatasi masalah banjir dan kemacetan,”tuturnya.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar), Adi Rasyid Ali mengaku, draft anggaran yang disetor setiap SKPD sudah ada di dewan dan sudah diserahkan di pimpinan DPRD Makassar, tinggal anggota Banggar yang akan menjadwalkan pembahasan APBD Perubahan.
“Semua draft sudah masuk dan sudah ada ditangan pimpinan. Kita tinggal sepakat untuk menjadwal pembahasannya, kemungkinan bulan depan dek,”ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar ini juga menjamin tidak akan ada kongkalikong antara legislatif dan eksekutif terkait anggaran siluman untuk menganjukan program-program baru.
“Saya jamin tidak akan ada indikasi kongkalikong anggaran antara eksekutif dan legislatif. Setiap anggaran yang diusulkan akan kita tolak jika tidak sesuai kebutuhan untuk rakyat,”katanya.
Bahkan Adi Rasyid Ali mengancam, jika ditemukan oknum legislatif melakukan transaksi anggaran APBD Perubahan maka oknum tersebut segera dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK).(ita/war/c)