MAKASSAR, BKM–DPRD Kota Makassar mengaku tidak pernah membahas anggara pelaksanaan ASEAN Mayors Forum (AMF) atau pertemuan Wali Kota se Asia Tenggara. Makanya, sejumlah anggota dewan mempertanyakan anggaran tersebut.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, Selasa (1/9) mempertanyakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah kota dalam melaksanakan AMF 2015. Sebab anggaran sebesar Rp4 miliar untuk acara tersebut tidak pernah dibahas dalam item anggaran di APBD Pokok 2015.
“Jika Pemkot Makassar mengeluarkan anggaran sebesar itu di APBD Pokok, maka seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Makassar akan mempertanyakan itu. Termasuk anggaran lainnya yang asalnya darimana,”jelasnya.
Selain itu, Ketua Badan Anggaran ini mengatakan, akan menindaklanjuti dan pertanyakan asal anggaran tersebut ke Pemkot Makassar. Walaupun pemkot telah menargetkan dana tersebut mampu menghasilkan perputaran uang di Kota Makassar yang berasal dari jasa penggunaan hotel dan jasa perbelanjaan oleh-oleh sebesar Rp2 triliun.
“Sudah tentu dengan kedatangan tamu sebanyak itu, akan ada perputaran uang. Tapi yang kita perlu ketahui dari mana anggaran itu, sebab acara ini baru terencana sebulan lalu,” ujarnya.
Penyataan tegas juga dikatakan, anggota Banggar DPRD Makassar, Abdi Asmara. Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar ini menuturkan akan segera melakukan pengecekan terkait anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah kota. Apalagi, item kegiatan tersebut tidak pernah dimasukkan dalam APBD Pokok 2015.
“Kita akan tindaklanjuti dan melakukan pengecekan ulang apakah benar mengeluarkan anggaran sebesar itu, dan mereka harus jelaskan anngaran itu dari mana?,” katanya.
Aanggota Komisi A, Mustagfir Sabry juga mempertanyakan anggaran AMF berasal dari mana. Seharusnya pemkot menjelaskan ini ke dewan secara spesifik.
“Pemkot tidak boleh mengeluarkan anggaran tanpa jelas asal usulnya dari anggaran apa, sebab dalam APBD pokok tidak tercantum item anggaran kegiatan AMF,”tuturnya.
Selain sorotan muncul dari dewan, lembaga antikorupsi ACC (Anti Corruption Committe) juga mempertanyakan hal serupa.
Staf Peneliti ACC, Wiwin Suwandy menegaskan, kegiatan internasional yang digembar-gemborkan Pemerintah Kota Makassar dinilai tidak transparan, khususnya dalam penggunaan anggaran kegiatan tersebut.
“Harusnya wali kota dan panitia penyelenggara menjelaskan ke publik soal anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan AMF. Biasanya kalau anggarannya benar pasti disebut, tapi kalau ada aneh-aneh biasanya disembunyikan,” ujarnya.
Wiwin menambahkan, AMF yang digelar di Makassar adalah agenda resmi dari pemerintah kota dan pastinya didukung dengan penganggaran melalui APBD.
“AMF itu kegiatan resmi pemkot dan pasti dananya disokong dalam APBD, nah APBD itu berasal dari pendapatan resmi daerah, termasuk pajak rakyat disitu. Artinya warga Makassar punya ruang untuk mengetahui besaran dana penyelenggaraan AMF. Kita tuntut pemkot transparansi soal anggaran itu, baik di dewan dan masyarakat,” tegas Wiwin.
Menyikapi hal itu, Ketua Panitia Penyelenggara AMF yang juga Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, H Ibrahim Saleh membantah jika penggunaan anggaran tersebut tidak dibahas di APBD Pokok 2015. Menurutnya, penggunaan dana yang bersumber dari APBD 2015 hanya sebesar Rp1,7 miliar, selebihnya anggaran dari bantuan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia. “Dana yang dibutuhkan di APBD hanya sebesar Rp1,7 miliar, sebelihnya dana bantuan dari asosiasi,”singkatnya. (mat-ita-man/b)