GOWA, BKM– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amara) Kabupaten Gowa melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Gowa, Senin (7/9) pukul 12.00 Wita. Demo yang dilakukan Amara ini menuntut caretaker Bupati Gowa, HM Sidik Salam agar mampu melakukan pengawasan ketat kepada aparatur PNS yang dinilai telah terlibat secara penuh dalam Pemilukada dengan menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu paslon.
Amara juga menuntut Panwaslu Gowa untuk tidak pandang bulu serta adil dalam menegakkan komitmen sebagai penyelenggara pengawasan dengan menindak tegas para pelaku pelanggar, khususnya para PNS yang terlibat secara langsung atau melakukan politik praktis.
Koordinator lapangan, Imran Basri berorasi hampir 45 menit di depan pintu gerbang masuk kantor bupati. Demo siang bolong itu diawasi ketat sejumlah personil Polri dan Satpol PP Gowa.
Amara membeberkan sedikitnya enam pejabat atau PNS dalam lingkup Pemkab Gowa yang diduga kuat menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu calon tertentu. Keenam PNS yang tertera dalam pernyataan sikap tersebut, yakni H Hasanuddin Kamal (Dirut PDAM Gowa), Taufik Mursad (Kadis Perindag Gowa), H Zulkarnain (Kadis Pertanian Gowa), Kamsinah (Camat Pallangga), Subair Usman (Camat Bungaya), Andre Maurist Malagani (Sekcam Parangloe), serta dr Verawati Annisa Rauf (RSUD Syekh Yusuf).
Dalam pernyataan sikap itu, Amara menyebutkan keterlibatan para PNS bersangkutan dengan cara mensosialisasikan dan secara terstruktur dan langsung menkampanyekan paslon tertentu. Bahkan menurut Imran Basri, dr Verawati yang merupakan anak dari salah satu calon melakukan aktivitas pelayanan yang dinilai merugikan pasien yang diketahuinya tidak berpihak kepada orangtuanya sebagai calon wakil bupati.
”Semua itu kami ketahui bahkan ada bukti rekaman sosialisasi mereka,”ujar Imran.
Terpisah, paslon Sjahrir Sjafruddin Dg Jarung-Anwar Usman (Djamanta) juga menuntut secara terbuka agar Panwaslu mengusut tuntas keberpihakan pejabat Gowa mendukung paslon tertentu.
Menurut Djamanta ulah pejabat atau PNS yang tak netral sangat merugikan proses demokrasi di gowa yang saat ini berlansung.
“Kita tak ingin pemimpin yang akan lahir masa akan datang itu dari hasil keberpihakan tertentu. Ini bukan hanya masalah keberpihakan, namun perangkat birokrasi hingga tingkat desa nampak ini sudah mulai terang-terangan ke kandidat- kandidat tertentu,”ujar Anwar Usman, Senin (7/9).
Menurut Anwar, cara seperti ini membuat rakyat jadi korban.
“Kasian Rakyat, ketika kedaulatan mereka masih di intervensi dalam menentukan pilihan.
Politik bukanlah sesuatu yang harus bebas nilai, dalam artian menggunakan segala cara untuk bisa menang,”jelasnya.
Tim media Djamanta, Arfandi Palallo juga menyoroti lambanya alat peraga yang disiapkan Penyelenggara , padahal kampanye sudah berjalan dua minggu.
Arfandi khawatir, dengan jedah yang cukup lama akan dimanfaatkan paslon yang dekat dengan kekuasaan.
“Ketika momentum ini termanfaatkan karna alasan kedekatan paslon tertentu. Sudah jelas paslon lain sangat dirugikan . Karena alat peraga tidak bersosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat dengan waktu relatif singkat,pungkasnya.
Sehari sebelumnya, cabup Tenri Olle juga menyoroti kinerja sejumlah Camat yang mengumpulkan lurah dan kepala desa hingga kepala dusun serta kepala lingkungan untuk memenangkan paslon tertentu.
(sar/rif)