MAKASSAR, BKM–Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dipastikan molor. Target anggota DPRD Makassar untuk membahas APBD P awal September ternyata tak terwujud.
Pasalnya, hingga memasuki Minggu kedua September, jadwal pembahasan APBD P belum juga ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus).
Lambatnya pembahasan APBD P dipengaruhi dua faktor, selain karena seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) fokus pada pelaksanaan kegiatan ASEAN Mayors Forum (AMF), juga dikarenakan anggota DPRD Kota Makassar lebih mementingkan plesiran yang dikemas dalam kunjungan komisi ke luar Makassar.
Misalnya kemarin, Kamis (10/9), Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum melalukan kunjungan ke Kota Bandung dan Jakarta hanya untuk meminta copian draf Perda Ruang Terbuka dan Ruang Wilayah (RTRW). Kunjungan mereka selama 5 hari hingga Minggu (13/9).
Dalam catatan BKM, selama kurung hampir dua bulan ini, intensitas kunjungan dewan sangat padat. Diawali kunjungan Pansus Ranperda RTRW ke Jakarta, 2 Agustus, kunjungan kerja Komisi B ke Bali dan Surabaya, 25-29 Agustus, kunjungan Komisi D ke Jakarta dan Jogja, 25-29 Agustus, kunjungan Komisi C, 3 September dan sekarang kunjungan Komisi A, 9-13 September.
Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir mengatakan dua provinsi yang menjadi target dari kunjungan komisi A untuk mematenkan Perda RTRW yang baru saja disahkan Agustus lalu.
Waktu ini merupakan kesempatan dewan membenahi seluruh yang belum lengkap dalam draf Perda RTRW sebelum disibukkan dengan berbagai agenda akhir bulan ini.
Menyikapi hal itu, Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Akil Rahman mengatakan, kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD Makassar belakangan ini sama sekali tidak memberikan konstribusi apa-apa pada masyarakat. Melainkan, keuntungan pribadi bagi legislator yang menjadikan kunker sebagai kegiatan jalan serta hamburkan uang.
“Dewan banyak jalan-jalan saja, tugasnya sebagai lembaga pengawas kebijakan Pemerintah Kota Makassar sama sekali tidak nampak, sehingga sangat wajar saja jika dewan dianggap menghamburkan uang rakyat demi pribadinya,”ungkap Akil, kemarin.
Akil mengaku sebulan terakhir ini anggota DPRD Makassar secara bergantian melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Mereka, masing-masing meninggalkan Makassar dengan alasan yang sama melakukan kunjungan untuk membandingkan dengan Makassar.
“Dewan lebih banyak fokus pada agenda tambahan di luar daripada kepentingan masyarakat banyak, dewan saat ini tidak memikirkan lagi tentang kesejahteraan masyarakat,”katanya.
Lanjut dia, legislator sebaiknya memprioritaskan kegiatan lain yang mendesak. Salah satu yang utama adalah pembahasan APBD Perubahan dan penuntasan rancangan peraturan daerah.(ita/b)