RANTEPAO, BKM — Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk pelaksanaan pemerintahan. Namun hal itu sering disalahartikan, yang kemudian dijadikan kesempatan untuk membangun kekuatan serta menjadi raja-raja kecil di daerah. Salah satunya diindikasikan dengan dominasi rumpun keluarga dalam pelaksanaan proyek.
Padahal idealnya, dalam menata sebuah pemerintahan daerah yang profesional hendaknya mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Bupati harus mengisi jabatan dengan memberi kewenangan penuh kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Sebab untuk promosi jabatan, paling tidak ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Selain prestasi, juga kompetensi dan keahliannya.
Menyikapi kondisi kekinian pemerintahan di Toraja Utara, Bupati Frederik Batti Sorring menyikapinya lebih arif, tanpa ragu meneruskan konsep pembangunan lokal dilandasi adat dan budaya.
Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya delapan program strategi pemantapan program pemerintahan Toraja Utara tahun 2015. Diantaranya penguatan organisasi, ketatalakasanaan, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya.
Wabup Frederik Buntang Rombelayuk usai mengger rapat delapan program pemetaan perubahan reformasi birokrasi, di Ruang Rapat Wabup, Rabu (16/9), mengatakan kewenangan pemerintah daerah sesuai otonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan pembangunan sesuai kebutuhan mendesak. Peran dan partisipasi serta pengawasan masyarakat jangan dilupakan.
Meningkatkan daya saing daerah, sambung Rombelayuk, prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keistimewaan khusus, seperti potensi dan keanekaragaman daerah, merupakan konsep dan model pembangunan yang ditepkan di Toraja Utara saat ini. Caranya dengan memulai pembangunan dari wilayah terpencil untuk memenuhi percepatan dan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat.
”Untuk mewujudkan kebijakan dan program tersebut, setiap SKPD di Toraja Utara punya ide dan pemikiran bagaimana memahami reformasi birokrasi. Sebab kegagalan ditentukan diri sendiri, begitupun sebaliknya,” kata Wabup.
Agar Toraja Utara terus maju, pejabat dan PNS lainnya harus jemput bola. Tidak perlu menunggu perintah dan arahan. Laksanakan tugas sesuai aturan dan regulasi, serta hasilnya dilaporkan ke pimpinan. Sudah saatnya mengubah mindset dan pola pikir, prestasi kinerja harus lebih diutamakan. (gus/rus/c)