MAKASSAR, BKM — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat mengambil alih pengelolaan petugas KB yang selama ini ditangani kabupaten/kota. Pengambilalihan tersebut mulai dilakukan tahun 2016 mendatang.
”Jadi mulai tahun 2016 pengelolaan PLKB yang sebelumnya ditangani kabupaten/kota, diambil alih oleh pusat. Standarisasinya akan kita pertahankan. Termasuk jumlahnya. Jika perlu terus ditambah,” ungkap Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Pusat Aidin Tentramin di depan peserta Review Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Sulsel di Hotel d’Maleo, Selasa (22/9).
Salah satu alasan kebijakan pengambilaihan ini, agar petugas dan penyuluh KB di daerah ini tidak terus berkurang jumlahnya. Sebab selama ini banyak diantara mereka yang beralih tugas dan masuk ke dalam posisi struktural di pemerintah daerah.
”Jika selama ini gaji petugas dan penyuluh KB dianggarkan kabupaten/kota, nantinya tidak lagi. Karena akan dimasukkan dalam APBN. Prinsipnya, pusat pengelolaannya, daerah pendayagunaannya,” jelas Aidin lagi.
Sebagai langkah awal yang harus dilakukan, tambah Aidin, adalah pendataan. Rencananya, pendataan akan dilaksanakan Februari 2016. Bulan Oktober diharapkan sudah selesai dan hasilnya diserahkan ke pusat. Januari 2017, pembiayaannya akan dimasukkan dalam APBN.
Disebutkan Aidin, sebelumnya jumlah petugas dan penyuluh KB di Indonesia angkanya mencapai 36 ribu. Namun seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, jumlah tersebut berkurang drastis. Saat ini angkanya hanya berada di kisaran 15 ribu.
”Jumlah ini akan kita usahakan untuk tingkatkan kembali. Nantinya akan ada juga sertifikasi bagi para petugas dan penyuluh KB. Agar lebih efektif, kabupaten/kota diwajibkan membentuk kelembagaannya. Tidak seperti saat ini,” tandas Aidin.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Rini Riatika Djohari di depan para peserta review meminta agar dalam pengelolaan program KKBPK di kabupaten, harus lebih menggarap remaja sebagai calon pasangan usia subur, yang senantiasa bertambah melalui program Generasi Berencana. Sehingga mereka benar-benar mampu menyiapkan masa depannya dengan sungguh-sungguh.
Selain itu, meningkatkan pembinaan peserta KB aktif melalui ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Juga mengembangkan pusat pelayanan keluarga sejahtera di kabupaten/kota, sebagai upaya dalam memberikan layanan kepada keluarga agar dapat memperoleh semua informasi tentang perenanaan dan pembinaan keluarga. (rus)