ENREKANG, BKM — Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Enrekang dr Marwan Ganoko hanya bisa pasrah saat didemo aktivis LSM dari organisasi masyarakat dan perempuan. Dia juga meminta maaf kepada wartawan atas tindakannya yang tidak bersahabat selama ini.
Marwan didemo terkait pernyataannya yang menyebut, 50 persen siswi SMA di Enrekang telah berhubungan seks. Angka itu diperoleh dari hasil survei yang dilakukan lembaganya. Tidak menunggu lama, pernyataan tersebut langsung mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan.
Organisasi masyarakat dan aktivis perempuan mendatangi gedung DPRD Enrekang, Senin (21/9) sore. Diantaranya Pemerhati Anak dan Perempuan (Paper) yang diketuai Rahmawati Karim, Transparansi Informasi Publik (TIP) dengan ketua Muhammad Basir, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI yang dipimpin Yusuf, serta Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan yang diketuai Andi Ernawati.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menilai hasil survei yang dibeberkan Kadiskes perlu mendapat perhatian serius. Keterlibatan semua stakeholder sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat meresahkan warga Massenrenpulu.
“Selain menyangkut Hak Azasi Manusia, juga menyelamatkan perempuan sebagai pemilik rahim untuk melahirkan generasi Massenrenpulu di masa yang akan datang,” kata Ketua TIP Muh Basir.
Sedikitnya ada enam tuntutan yang disuarakan aktivis LSM ini. Pertama, mengecam keras perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua, mendesak Bupati Enrekang H Muslimin Bando agar melakukan klarifikasi terkait statement Kadiskes yang sangat menyesatkan perempuan dan anak di Enrekang secara masif.
Ketiga, mendesak Bupati agar segera mengeluarkan kebijakan terhadap jajarannya untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan publik. Keempat, mendesak Bupati agar segera membuat kebijakan strategi tentang mekanisme pengawasan di beberapa area publik yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya muda-mudi. Seperti di sekitar Taman Makam Pahlawan, Taman Sungai Saddang, jembatan baru Keppek, sekitar GOR Kukku, Jalan Mata Dewa, dan tempat lain yang ada di wilayah Enrekang.
Kelima, mendesak Bupati Enrekang untuk membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) perlindungan perempuan dan anak. Terakhir, memaksimalkan sosialisasi dampak kesehatan akibat pergaulan bebas bagi muda-mudi.
Ketua Komisi II DPRD Enrekang Disman yang menerima aktivis LSM, mengakui jika Kadis Kesehatan pernah melontarkan pernyataan yang langsung meresahkan warga Massenrenpulu.
”Pak Kadis, janganki bohong. Mengakumaki saja. Karena saya orang pertama yang klarifikas setelah membaca koran BKM edisi Kamis (10/9). Bapak mengatakan bahwa kenyataannya memang begitu,” kata Disman sambil memukul meja dan menunjuk dr Marwan.
Setelah ‘diadili’ oleh anggota DPRD Enrekang di depan LSM, Marwan Ganoko akhirnya tak bisa berbuat banyak. Diapun mengaku pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.
Selanjutnya, dia meminta maaf kepada wartawan koran ini. Karena setelah berita tersebut terbit di BKM. Marwan menyebut wartawan telah salah menulis berita, wartawan tidak beretika, abal-abal hingga tudingan sok tahu.
“Saya minta maaf Pak Wartawan. Saya sekarang terkenal karena Bapak,” cetus Marwan, disambut tepuk tangan mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut. (her/rus/c)