MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menilai, Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan kurang pro aktif menanggapi keberadaan DPD RI.
Hal tersebut ditegaskan, anggota Komite II DPD RI Bahar Ngitung. Bahar mengatakan, kerjasama antara DPD dan pemda memang selama ini belum terlalu maksimal. Padahal, sebenarnya DPD bisa menjadi jembatan aspirasi di pemerintah pusat.
“DPD adalah lembaga negara yang ada di Senayan. Tentu peranannya cukup besar. Hanya saja, selama ini tidak dimaksimalkan oleh pemerintah daerah,” tuturnya saat ditemui pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Hotel Grand Clarion, Sabtu (26/9).
Ia mencontohkan, masalah pemekaran Bone Selatan dan Luwu Tengah yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya. Selama ini, pihaknya mengaku ingin turut andil, tetapi tidak mengetahui siapa yang menjadi pengurus dalam masalah tersebut.
“Kita sudah mencoba untuk menjemput bola, tetapi kadang bolanya baru dibikin. Jadi, apa yang mau dijemput,” imbuhnya.
Ia mengaku peran DPR memang jauh lebih dominan karena memang Undang-undang yang sangat mendukung mereka. Namun, kata dia, DPD tetap mempunyai andil dalam pembangunan daerah.
Bahar mencontohkan proyek pembangunan tiga bendungan besar di Sulsel tidak lepas dari tangan DPD, sebut saja Parangloe di Gowa-Takalar, Paselloreng di Wajo, dan Baliase di Luwu Utara.
Sementara itu, Asisten II Pembangunan dan Ekonomi Setda Sulsel, Abdul Haris, mengatakan, memang secara aturan pososi DPD agak lemah.
“Kan di Undang-undang Dasar juga cuma sedikit perannya di situ, katakanlah sebagai badan pertimbangan saja,” katanya.
Haris menambahkan pada Undang-Undang juga peran DPD masih dilemahkan. Namun, menurutnya, sekecil apa pun peran tersebut kalau dilaksanakan dengan baik, maka akan besar pengaruhnya.
Ia berpendapat saat ini sudah banyak juga masyarakat yang mencoba menyampaikan aspirasinya melalui DPD. Dengan alasan, mereka sudah “jenuh” terhadap politisi.
Pihak Pemrov pun, kata dia, saat ini telah menjalin kerjasama dengan DPD. Jadi, ketika sebuah program disampaikan ke DPD, tentu akan membantu menggalang program tersebut kepada menteri-menteri terkait.(rhm/war/c)