PASANGKAYU, BKM — Keterlambatan pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Utara (Matra), menjadi perhatian khusus pihan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Matra. Mereka khawatirkan, jangan sampai hal tersebut menjadi celah timbulnya gugatan dari pasangan calon (Paslon).
Karena hal tersebut, Panwaslu melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti KPU, pihak kepolisian, dan perwakilan dari masing-masing Paslon peserta Pemilukada Matra. Pertemuan dilangsungkan di kantor Panwaslu Matra, Jumat (25/9). Dalam kesempatan itu, Ketua Panwaslu Matra, Nasrul Natsir mempertanyakan apa penyebab keterlambatan pencetakan APK tersebut.
Padahal, semestinya APK itu sudah ada atau tiga hari setelah penetapan Paslon. ”Makanya, pertemauan ini kami selenggarakan guna menyatukan persepsi terkait keterlambatan pencetakan APK. Sebab ini bisa menjadi celah adanya Paslon menyampaikan gugatan ke kami. Dengan pertemuan ini, saya harap KPU bisa menjelaskan, agar tidak ada Paslon yang merasa dirugikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Panwaslu Matra telah dua kali menyurati KPU Matra terkait keterlambatan pencetakan APK ini. Bahkan, Panwaslu mengancam bakal mengeluarkan rekomendasi jika surat mereka belum juga ditanggapi. Menjawab hal itu, anggota KPU Matra yang hadir, Harlywood Suly Junior, menyampaikan, keterlambatan itu disebabkan adanya kendala teknis pada proses pelelangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Matra.
Kendala teknis itu membuat jadwal pencetakan APK menjadi molor. Selain itu, sambung dia, masih ada Paslon yang belum memasukan desain APK nya. Saat ini KPU baru mengantongi desain APK dari pasangan nomor urut tiga.
”Pasangan nomor urut dua memang telah memasukan desainnya. Tapi desain itu mereka tarik ulang, karena ada yang ingin diperbaiki. Sementara pasangan nomor urut satu memang belum memasukkan desainnya,” terangnya.
Ia berharap dengan alasan tersebut, baik Panwaslu maupun paslon dapat memahami keterlambatan pencetakan APK ini. Diprediksi pencetakan APK baru bisa dilakukan antara tanggal 28 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain membahas keterlambatan pencetakan APK, pertemuan itu juga membahas terkait ketentuan pemasangan APK, kemudian masalah pendaftaran tim kampanye dan petugas kampanye, serta jadwal kampanye masing-masing paslon. (ala/mir/c)