MAKASSAR, BKM — Petugas Babinsa dari TNI dan Binmas Polda diminta untuk bekerja sama dan mendukung program yang dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satunya program gerenasi berencana (genre).
Sebagai bagian dari upaya menyukseskan sinergitas ini, sebanyak 48 Babinas dan Binmas dilibatkan dalam Orientasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKB dan PK). Kegiatan yang dilaksanakan 29 September hingga 1 Oktober ini berlangsung di Hotel Grand Town Makassar.
Ketua Panitia Tawakkal dalam laporannya mengatakan, program kependudukan dan pembangunan keluarga perlu dukungan semua jajaran komponen bangsa. Tidak mungkin dapat dilaksanakan hanya oleh kekuatan dan kemampuan yang dimiliki jajaran BKKBN.
”Kita semua menyadari bahwa masalah kependudukan adalah masalah negara yang tidak dapat berdiri sendiri. Karena itu penanganannya memerlukan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak. Termasuk TNI/Polri,” ujarnya.
TNI dan Polri, tambah Tawakkal, mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam pembangunan kependudukan dan KB. Khususnya dalam hal kepedulian dan responsif terhadap masalah-masalah yang terjadidi masyarakat. Karena TNI/Polri tahu dan menyadari bahwa kokohnya ketahanan keluarga akan berdampak positif terhadap keamanan dan stabilitas nasional.
Hal senada dikemukakan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Rini Riatika Djauhari. Di depan para peserta, Rini mengaku terus memperbaharui kerja sama BKKBN dengan institusi TNI dan Polri. Khususnya dalam membangun keluarga berkualitas.
”Khusus untuk Kodam sudah kita tandatangani MoU-nya baru-baru ini. Sementara untuk Polda, akan kita refresh dalam waktu dekat,” kata Rini.
Rini kemudian mengungkap sejumlah permasalahan yang dihadapi petugas lapangan KB (PLKB) selama ini. Diantaranya adanya program pemerintah daerah yang dinilai ‘mengganggu’ keberhasilan program KB.
”Misalnya ada program Jampersal (Jaminan Persalinan). Masyarakat yang awam mengartikan, karena ada program ini mereka bisa hamil lagi karena akan dibantu biaya persalinannya. Padahal mereka sudah punya banyak anak,” ujar Rini.
Dia juga menyebut program yang dilaksanakan Babinas dan PLKB di Kabupaten Bantaeng. Mereka jalan bersama door to door untuk mengajak masyarakat ber-KB. Hasilnya, banyak warga yang menyatakan ingin ikut KB.
Diakui Rini, sesuai target MDGs (Millenium Development Goals), angka kematian ibu melahirkan sebanyak 102 per 100 ribu kelahiran. Namun faktanya di tahun 2015 ini, sudah mencapai angka 359 per 100 ribu kelahiran.
”Jadi bukannya turun, tapi malah naik. Cara mengurangi angka kematian ini adalah dengan tidak melahirkan,” tandasnya. (rls)