MAKASSAR, BKM–Sekretaris Kota Makassar, H Ibrahim Saleh mulai mengevaluasi tingkat keseriusan sejumlah camat dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai potensi wilayahnya masing-masing.
Pasalnya, Ibrahim sedikit kecewa, karena hingga triwulan ketiga 2015 realisasi PAD sejumlah camat masih dibawah 90 persen, hingga jatuh tempo pembayaran pajak PBB akhir September.
Menurut Ibe sapaan akrab Sekkot, kunci pertama penggalian pendapatan asli daerah adalah insiatif dan kreatifitas.
“Meski ada kendala, camat harus memiliki inisiatif dan kreatifitas dalam penggalian PAD, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Buktinya, camat-camat yang lain bisa mencapai target diatas 80 persen. Jadi, kita akan lakukan evaluasi karena hal ini juga menjadi salah satu penilaian kita,” ujarnya, saat dihubungi BKM, Rabu (30/9).
Ibe menambahkan, salah satu faktor sehingga target pajak PBB belum terealisasi hingga 100 persen diakibatkan oleh krisis perekonomian di Indonesia yang imbasnya hingga ke Makassar.
“Memang kita sadari kiris ekonomi membuat target pajak sulit terealisasi. Walau begitu, kita tidak bisa diam saja, para camat khususnya yang realisasi pajaknya masih di bawah 60 persen agar meningkatkan kinerjanya. Sementara, untuk kecamatan yang realisasi pajaknya sudah diatas 80 persen hingga 90 persen tetap dipacu dan semangat mereka harus dipertahankan, hingga seluruh target PBB tahun ini dapat tercapai.
Ibe juga meminta agar camat dan lurah dapat lebih banyak turun di lapangan. Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tertaginya obyek pajak PBB di wilayah mereka hingga akhir tahun nanti.
Banyak kejadian, kata Ibe, para pemilik tanah sudah menjual tanah miliknya kepada orang lain. Termasuk para pengusaha kecil, menengah ataupun pengusaha besar yang merasakan dampak naiknya dollar yang sudah mencapai hampir 15 ribu. Sehingga hal tersebut yang membuat ia terlambat atau bahkan tidak mampu untuk membayar PBB. Bersamaan dengan itu, pembayaran PBB otomatis akan naik berkisar 200 persen, ucapnya.
Ia menambahkan, krisis perekonomian di Kota Makassar yang berdampak pada pembayaran PBB yang tidak optimal memang cukup terasa, namun di kota kota lain di luar Sulawesi ada yang lebih parah dari apa yang ada di Makassar.
Adapun data realisasi pajak PBB setiap kecamatan belum ada yang 100 persen, bahkan dua kecamatan yakni Tamalate dan Panakukkang yang masih minim realisasi PBBnya.
Untuk Tamalate, realisasi perolehan pajak PBB masih sebesar Rp7.5 miliar atau 49 persen dari target Rp 15 miliar tahun ini. Begitupun Panakukang yang realisasi PPBnya masih Rp11.4 miliar atau 58 persen dari target Rp19.6 miliar.
Dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, baru enam kecamatan yang realisasinya di atas 80 persen, sementara kecamatan yang lain masih di bawah 80 hingga 50 persen.
Lima kecamatan yang realisasi PBBnya diatas 80 persen yakni, Ujung Tanah, target Rp921 juta, terealisasi Rp841 juta atau (91) persen, Wajo, target Rp7.4 miliar, terealisasi Rp6.3 miliar (84 persen), Mamajang, target Rp3.5 miliar, terealisasi Rp3 miliar (83 persen), Ujung Pandang, target Rp10.9 miliar, terealisasi Rp9.1 miliar (83 persen), Rappocini, target Rp11 miliar, terealisasi Rp9.1 miliar (82 persen) dan Makassar, target Rp4.7 miliar, terealisasi Rp3.8 milliar (81 persen). (arf/b)