BANTAENG, BKM — Kisruh mutasi guru lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantaeng berbuntut panjang. Setelah orang tua murid SD Negeri Nomor 5 Lembang Cina keberatan atas mutasi yang menjerat sembilan guru, kini menyusul orang tua murid SD Inpres Tappanjeng.
Sejumlah perwakilan orang tua murid Tappanjeng mendatangi gedung DPRD setempat. Mereka meminta agar Kepala Disdikpora dan jajarannya, melakukan telaah mendalam sebelum memutasi kepsek dan guru.
Udin Rahman menegaskan, bahwa para tua murid di SD Inpres Tappanjeng menolak keras pertukaran jabatan kepsek. Dimana, kata dia, Kepsek SD 5 Lembang Cina bertukar tempat dengan Kepsek SD Inpres Tappanjeng.
Udin menilai pertukaran kepsek tersebut tidak rasional. Pasalnya, kata dia, kepala SD 5 bermasalah di sekolahnya. “Kenapa kepsek SD 5 ditukar dengan Kepsek Inpres Tappanjeng? Bagaimana jadinya kelak SD Tappanjeng kalau dipimpin oleh kepsek yang bermasalah,” ketusnya.
Dia menyatakan tidak terima alasan pihak Disdikpora yang berdalih menyelamatkan SD 5 sehingga kepseknya ditukar. “Alasan tersebut tidak rasional. Berdalih menyelamatkan SD 5, tapi bagaimana dengan nasib SD Inpres Tappanjeng?” ujarnya.
Hal senada disampaikan orang tua murid lainnya, Haerul. Menurutnya, pada periode pemerintahan sebelumnya, kalau ada kepsek atau guru yang bermasalah, mereka ditarik ke dinas untuk dilakukan pembinaan.
Anggota Komisi A DPRD Bantaeng Muhammad Asri yang memimpin rapat lintas komisi ini, mengaku menerima banyak keluhan terkait kepala SD 5. “Sudah banyak informasi saya terima tentang kepsek SD 5,” akunya.
Sementara anggota dewan lainnya Muhammad Arasy Pakkanna mengatakan, penolakan orang tua murid terhadap pejabat abru kepala SD 5 cukup beralasan. Arasy juga nengaku telah menerima pengaduan menyangkut kepsek SD 5 dan masalahnya.
Arasy juga menyesalkan adanya upaya intimidasi yang dilakukan pejabat Cabang Dinas terhadap kepsek dan guru SD Inpres Tappanjeng. “Kasihan kepsek dan guru SD Tappanjeng. Mereka diintimidasi dengan cara disuruh menandatangani pernyataan tidak keberatan menerima kepsek SD 5 dipindah ke Tappanjeng,” sesalnya.
Selain Asri dan Arasy, rapat lintas komisi ini juga dihadiri Hj Wahidah Nurmin (Komisi A), H Muhammad Yusuf (Komisi A), Ustaz Muhammad Ridwan (Komisi C). Untuk masalah SD Inpres Tappanjeng, mereka merekomendasikan kepada orang tua murid agar memasukkan penolakan tertulis dalam bentuk berita acara.
Kisruh kepsek lainnya juga terjadi di SD Negeri Nomor 40 Lumpangang. Halmana, Kepsek atas nama Hj Sitti Nuralam, enggan melaksanakan perintah nota dinas mutasi ke SD Negeri Nomor 3 Lembang Cina.
Sayangnya, Nuralam tidak dapat dimintai keterangan karena tidak masuk bertugas. Sebuah sumber menyebutkan, Nuralam tidak masuk karena sedang sakit.
Enggannya Nuralam melaksanakan nota dinas yang ditanda tangani Kadis Dikpora diketahui Wakil Bupati Bantaeng tertanggal 9 September 2015, membuat Nurdayana Hamka yang ditugaskan sebagai kepsek pengganti Nuralam tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Nurdayana mengaku tidak mempersoalkan sikap Nuralam yang tidak mau pindah ke SD 3 Lembang Cina. “Saya tidak mempermasalahkan hal ini. Yang pasti, saya melaksanakan perintah yang diamanatkan dalam nota dinas yang saya terima”, ucapnya.
Hanya saja, Nurdayana merasa gelisah karena selama menerima nota dinas mutasi, dia tidak mengisi daftar hadir. “Setiap hari saya hadir di SD Lumpangang. Tapi belum bertindak sebagai kepala sekolah. Saya belum disodori daftar hadir, jadi saya belum pernah bertanda tangan sebagai bukti kehadiran,” paparnya.
Nurdayani berharap agar persoalan yang dihadapinya saat ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa ada pihak yang dirugikan. “Mudah-mudahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya tidak ingin ada pihak yang dirugikan”, pungkasnya. (wam/rus/b)