ENREKANG, BKM — Program bedah rumah yang menuai sorotan karena terindikasi salah sasaran, mendapat perhatian Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Enrekang Chairul Latanro. Dia berjanji akan segera memanggil Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadissos Nakertrans) Sawalia.
”Setelah saya baca di koran, ada warga yang punya mobil dan motor mendapat jatah bedah rumah. Untuk itu saya akan panggil Kadis Sosial memberikan penjelasan terkait masalah ini,” kata Chairul di Kantor Bupati, kemarin.
Menurut Sekkab, jika berita tersebut benar adanya, sangat keliru jika seorang kepala dinas tidak menghargai keberadaan kepala desa ataupun lurah. ”Kadis harus segera memperbaiki kinerjanya. Karena jika tidak, akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah pusat dan provinsi sebagai pemberi bantuan bisa membatalkannya. ”Ini sangat berbahaya. Bisa-bisa pemberi bantuan membatalkannya, dan Kadis Sosial harus bertanggung jawab untuk itu,” tandas Sekkab lagi.
Chairul berharap kepada seluruh kepala SKPD yang ada di Enrekang, agar masing-masing program di desa dan kelurahan dikoordinasikan dengan baik bersama para lurah dan kades. Sebab mereka yang lebih mengetahui kondisi dan keadaan di wilayahnya.
”SKPD harus mengubah pola pikir. Jangan karena dia yang punya program sehingga melangkahi kades dan lurah. Itu tidak boleh, karena kades dan lurah itu ujung tombak pemerintahan,” tegas Chairul.
Dikonfirmasi terpisah, salah seorang staf Dinsos Nakertrans Dulman bersama bersama pimpinanya langsung terjun ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi adanya sasaran bedah rumah yang pemiliknya mempunyai mobil dan motor.
”Saya sementara menuju ke lokasi ini untuk cek kebenarannya,” ujar Dulman, kemarin.
Lurah Buntu Sugi Ansar yang dikonfirmasi, mengatakan bahwa bantuan untuk program bedah rumah bukan dari Dinas Sosial, melainkan bantuan perumahan rakyat dari Dinas Pekerjaan Umum.
”Yang mendapatkan bantuan perumahan rakyat dari Dinas PU itu memang punya mobil. Tapi saya tidak tahu kalau itu mobil pribadinya,” kata Ansar.
Sementara anggota Komisi III DPRD Enrekang Jayadi Suleman, menegaskan jika memang program bedah rumah terbukti salah sasaran, pihaknya akan mengelar rapat khusus dengan memanggil kepala dinas terkait. Mereka diminta untuk mengklarifikasi hal tersebut.
”Jika terjadi kesalahan, harus diberikan sanksi,” tegas legislator Partai Demokrat ini. (her/rus/b)