MAKASSAR, BKM–Rencana pergantian atau mutasi pejabat eselon II dan II di lingkungan Pemerintah Kota Makassar mendapat dukungan dari anggota dewan. Bahkan Komisi A DPRD Kota mendesak agar pelaksanaan mutasi pejabat dipercepat.
Tujuannya, agar kinerja pejabat bisa lebih maksimal di triwulan ketiga, serta untuk menjamin kepastian akan jenjang karier PNS.
”Jika selalu ditunda-tunda, maka akan semakin banyak persoalan yang timbul dari lambatnya kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga mengancam efektivitas birokrasi,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir, Selasa (6/10).
Ia menambahkan, salah satu desakan masyarakat untuk dilakukan pergantian pejabat agar pelayanan publik semakin baik.”Saya yakin banyak sumber daya manusia, dalam hal ini PNS di lingkungan pemkot yang mumpuni untuk menduduki jabatan dan mampu bekerja maksimal dalam mengejar ketertinggalan,” katanya.
Fokus penataan, lanjut dia, jangan hanya pada level eselon II atau sekelas kepala dinas. Namun juga harus memperhatikan proses regenerasi di posisi eselon III, IV, dan V.
”Silakan saja diproses, kami dari dewan tentu tidak akan ikut campur. Itu kewenangan eksekutif,” terangnya.
Mantan aktivis mahasiswa ini juga menegaskan, telah mengantongi nama pejabat dari 33 SKPD yang menjadi mitra kerjanya untuk diusulkan dilakukan pergantian. Nama-nama pejabat tersebut akan diserahkan dewan ke Wali Kota Makassar.
“Kita telah mengantongi nama pejabat yang berkinerja buruk. Nama itu yang kita usulkan untuk diganti. Hanya saja, kita tidak punya kapasitas untuk mengumumkannya, biar kita serahkan ke wali kota,” katanya.
Selain itu, jelas Wahab, Komisi A juga menemukan peningkatan harta kekayaan pejabat hingga 10 kali lipat dari sebelumnya, karena adanya indikasi penyelewengan jabatan atas bagi-bagi keuntungan dengan pemenang tender proyek pemkot.
“Ini hasil investigasi kita, dan kebenarannya akan kita buktikan melalui pemeriksaan sejumlah harta kekayaan yang diperoleh sejak dilantik sampai sekarang. Pembuktian ini akan kita libatkan Inspektorat untuk memeriksa langsung harta pejabat,” ujarnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti Ilham juga merespon positif pergantian kepala SKPD yang berkinerja buruk. Indira mengaku prihatin karena kurangnya serapan anggaran dari SKPD serta minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
Legislator Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menambahkan, kekurangan PAD tidak masalah, yang menjadi masalah rendahnya serapan anggaran dari SKPD yang masih berada di angka 45-50 persen. “Kekurangan 5 persen dari serapan anggaran tidak masalah, yang menjadi masalah saat ini serapan anggaran SKPD masih di rata-rata 50 persen dari sisa kerja dua bulan lebih,” ungkapnya.
Hal senada dikatakan anggota Komisi A lainnya, Abdi Asmara. Menurutnya, pejabat yang masih lemah dalam serapan anggarannya didorong untuk dimutasi.
“Kurangnya serapan anggaran dan PAD, sangat berpengaruh pada keterlambatan pertumbuhan ekomomi,” jelasnya.
Menyikapi desakan dari dewan, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menanggapi santai. Saat dihubungi BKM, Danny sapaan akrabnya mengaku akan mengumumkan secara resmi pejabat SKPD yang berkinerja lamban.”Nanti saya umumkan resmi,” singkat Danny.(ita-arf/b)