MAKASSAR, BKM — Menurut rencana, pembayaran lahan
kereta api tahap kedua akan mulai dilakulan November mendatang.
Penjabat Bupati Barru, AM Yamin optimis pembayaran lahan kereta api sepanjang 40 km di Kabupaten Barru bisa diselesaikan tepat waktu.
Yamin melanjutkan, pihaknya sudah membentuk tim di tiga kecamatan, terdiri dari pihak perkeretaapian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk camat dan lurah.
Pada pekan depan, ujarnya, akan dilakukan kunjungan trase, dan inventarisasi pemilik lahan. Setelah itu, konsultan akan melakukan taksasi dan uji publik.
“Pada tahapan ini semua nama-nama pemilik lahan akan ditempelkan di kantor camat,” kata Yamin, pekan lalu.
Selanjutnya pihak BPN akan kembali melakukan verifikasi sebelum lahan tersebut siap dibayarkan.
“Kami berharap awal November ini proses pembayaran untuk tahap ke II bisa dimulai,” ujarnya.
Terkait pembebasan lahan kereta api tahap I sepanjang 30 km, ia mengatakan progresnya sudah mencapai 90 persen.
Dari total lebih dari 800 pemilik lahan, 50 diantaranya ada masalah administrasi, dan sekitar 15 ada masalah non administrasi.
Pemkab Barru terus mendorong pembebasan lahan prioritas sepanjang 16 km, yang akan menjadi lokasi pembantalan awal.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Perkeretaapian Trans Sulawesi, Henry Hidayat mengatakan, pihaknya telah mengirimkan Dokumen Perencanaan Proyek tersebut yang memuat rencana pembebasan lahan Tahap II kepada Gubernur Sulsel pada Selasa (6/10) lalu.
Berdasarkan undang-undang paling lambat sepuluh hari setelah dokumen perencanaan dikirimkan, gubernur sudah membentuk tim, kemudian tahap selanjutnya adalah menetapkan SP2L (Surat Permohonan Penetapan Lahan).
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Agus Arifin Nu`mang mendorong agar proses pembebasan lahan Kereta Api Trans Sulawesi Tahap II dapat segera dilaksanakan.
Alasannya, karena sangat rugi jika anggaran yang sudah diberikan untuk itu tidak terserap.
Usai memantau dan memimpin langsung kemajuan pengerjaan perkeretaapian di Kabupaten Barru dan Kota Parepare, pekan lalu.
Dia mengatakan, terdapat anggaran APBN sebesar Rp200 miliar untuk pembebasan lahan Kereta Api Tahap II yang harus segera diserap hingga Desember nanti, untuk itu proses pembebasan lahan tersebut harus segera dimulai. (rhm/war/b)