LUWU, BKM — Bupati Luwu Andi Mudzakkar, Rabu (14/10) malam di rumah jabatan Bukit Limpujang menggelar diskusi publik tentang Membangun Desa Menata Kota Dalam Perspekrif Keruangan. Diskusi ini dalam rangka memperkuat Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang diusulkan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemkab Luwu.
Diskusi publik ini dimaksudkan guna menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Tampil sebagai narasumber ini Bupati Andi Mudzakkar, DR Muchlis Supri dan Ir Bachrianto Bahtiar,MSi dari akademisi. Hadir para kepala SKPD, anggota DPRD, kabag, camat, KNPI, LSM serta wartawan. Bertindak selaku moderator Kepala BP3M Muh Rudi.
Dalam materinya, Cakka –sapaan akrab Bupati– menyebut bahwa membangun sebuah daerah otonom pasti kita berpikir desa dan kota. Termasuk dari sisi keuangan daerah.
”Untuk wilayah kabupaten hanya ada ruang, yakni desa dan perkotaan. Sehingga visi saya di pemerintahaan periode kedua ini, berdasarkan pada sisi ekonomi hampir 53 persen bertumpu pada sisi pertanian umum dan sebagian besar ternyata ada di wilayah pedesaan,” jelas Cakka.
Interkoneksitasnya, tambah Bupati, adalah kota tak akan maju jika tak ditopang oleh desa. Untuk mengefektifkannya, perlu membangun beberapa zona. Seperti zona agrobisnis, pertanian, perkebunan, perikanan dan ekonomi. Juga zona lainnya yang menunjang percepatan pembangunan.
Ditambahkannya, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian memang lamban, tapi pasti. Namun untuk pertumbuhan ekonomi lewat industri memang cepat, tapi kurang pasti
“Untuk itu masyarakat harus dikembangkan SDMnya dengan mengubah pola pikir petani yang mandiri, tetapi bukan diarahkan pada petani industri,” ujar Cakka.
Di tahun 2015 ini, menurut Bupati, terjadi perubahan regulasi, sehingga harus tanggap atas perubahan tersebut. ”Sementara di tahun 2016, kita harus mengikuti perubahan perkembangan kemajuan fiskal,” tandasnya.
Disebutkan, pada tahun anggaran 2015, dana yang telah ditransfer ke desa sebanyak Rp120 miliar. Ditambah dengan dana PNPM sebesar Rp100 miliar yang bergulir di desa. Tujuannya untuk mengubah wajah desa.
”Karena itu, di tahun 2015 saya mengambil kebijakan tidak ada lagi pembangunan perintisan jalan di kabupaten, tetapi saya fokus di desa. Namun kendalanya, belum ada interkoneksitas SKPD untuk membangun desa menata kota. Untuk itu dari diskusi ini kita harapkan ada masukan dari kalangan LSM, camat, kepala SKPD, para kabag dan anggota DPRD Luwu. Satu yang terpenting saya tegaskan, tidak ada negara maju yang tidak berasal dari negara agraris,” jelasnya.
Sementara narasumber dari kalangan akademisi Muhlis Supri, menilai bahwa Bupati Andi Mudzakkar konek dengan pemikiran membangun desa dan menata kota yang memiliki tujuan penataan ruangan.
”Yang prioritas adalah bagaimana mengelola daya saing ekonomi sebagai penunjang pembangunan. Saya pikir tidak ada kata tidak untuk membangun desa dan menata kota,” ujarnya.
Narasumber lainnya Bachrianto Bahtiar, menyebut tata ruang adalah sebuah proses yang mengalami perubahan sejak pemerintahan Presiden Jokowi. ”Dengan majunya perkembangan saat ini, apakah masih dibutuhkan Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan majunya perkembangan yang drastis seperti saat ini,” tutur Bahrianto
Ditambahkannya, ketika bicara ruang, tentunya membutuhkan pemikiran yang signifikan. Termasuk ruang yang horizontal dari pesisir hingga wilayah pedesaan .
“Saya telah mengamati Kota Belopa ini di mana letak kotanya, apakah itu kota urban atau kota yang sesuai program bupati. Menurut saya, mungkin pemikiran saya sama dengan gubernur masa lalu Pak Amin Syam, dimana apakah Kota Belopa berkompetisi dengan Palopo atau Makassar. Ataukah belopa ini menjadi kota yang perspektif di Luwu Raya atau Belopa ini menjadi kota penyangga Makassar,” terangnya.
”Karena itu, menurut saya, kota ini harus kita ekstrimkan menjadi Kota Belopa yang punya ciri khas sendiri jika kita mendorong desa menjadi titik tekan untuk membangun kota,” tambahnya. (wan/rus/b)