MAKASSAR, BKM– Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengaku kecewa melihat kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang penyerapan anggarannya masih 30 persen di triwulan III.
Bahkan, gubernur dua periode ini mewanti-wanti SKPD lingkup Pemprov Sulsel untuk menggenjot pengelolaan anggaran di APBD 2015 ini. Khususnya, yang memiliki penyerapan anggaran dipengerjaan fisik yang masih berkisar 30 persen.
“SKPD masih rendah realisasi anggarannya tanpa alasan jelas, maka yang bersangkutan akan dievaluasi. Tentunya ada sanksi yang menanti SKPD. Kami akan melakukan evaluasi,” ungkap Syahrul, di sela-sela peluncuran SNI Corner di UPTD Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Barang, Jumat (23/10).
Dia juga mengingatkan SKPD, walaupun didesak untuk segera melaksanakan semua program yang masih jalan di tempat, tapi jangan sampai yang bersangkutan main tancap gas begitu saja dan mengabaikan kualitas. Karena itu, akan menjadi preseden buruk dan temuan nantinya.
Meski kecewa, Syahrul menegaskan, cukup memaklumi jika ada SKPD yang mengalami kondisi itu. Pasalnya, khusus untuk proyek yang bersumber dari APBN 2015, ada beberapa Kementerian yang baru menurunkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknisnya (juklak/juknis) pada bulan Juni.”Otomatis anggarannya lambat cair,” ungkap Syahrul.
Belum lagi, kata Syahrul, penunjukan penanggung jawab anggaran (PA) beberapa kegiatan yang telat penunjukannya.
“Yang lain sudah jalan. Memang ada yang baru keluar. Itu karena PA di pusat baru ditunjuk pada bulan enam,” kata Syahrul.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, juga meminta SKPD yang serapannya masih dibawah standar memanfaatkan sisa waktu untuk menggenjot serapannya.
“Semua SKPD harus melakukan langkah percepatan realisasi anggaran dan fisik. Memang perlambatan terjadi secara nasional, tetapi kita harus lebih optimal percepat serapan,” ujar Agus, di Kantor Gubernur, Kamis (22/10/15) lalu.
Lebih lanjut, mantan Ketua DPRD Sulsel ini mengaku, perlambatan realisasi serapan tahun ini lebih banyak terkendala lamanya masa tender, termasuk persoalan lahan.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Sulsel, Abdul Haris, menjelaskan, rapat koordinasi ini untuk mengetahui realisasi serapan anggaran, termasuk sebagai evaluasi kendala yang dihadapi dalam proses penyerapan.
“Kalau ada kendala, maka secara kompak kita harus bisa carikan solusi. Sehingga diharapkan semua anggaran yang ada bisa terserap optimal,” katanya.
Sekadar diketahui, dari hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015, menunjukkan jika penyerapan aggaran hingga triwulan III baru sekitar Rp3,4 miliar. Padahal total anggaran yang ada sekitar 6,4 triliun. Artinya, persentase penyerapan anggaran baru sekitar 59,91 persen. Idealnya, hingga triwulan tiga, penyerapan sudah berada pada 75 persen.
Tiga bulan terakhir 2015, sisa anggaran masih mencapai Rp2,9 triliun.
Terdapat tiga SKPD yang mendapat rapor merah dengan realisasi serapan dibawah 40 persen. Ketiganya yakni, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel, bersama PSDA Sulsel serta Badan Pendidikan Pelatihan (Diklat) Sulsel.
Masing-masing serapannya yakni, Disperindag terendah dengan angka 35,77 persen realisasi keuangan dan fisik 37,77 persen, PSDA Sulsel terserap 27,15 persen keuangan dan fisik 67,68 persen. Kemudian Badan Diklat Sulsel realisasi keuangannya mencapai 37,72 persen dan fisik 37,72 persen.
Sedangkan, tiga SKPD yang serapannya tertinggi yakni RS Labuang Baji dengan realisasi keuangan dan fisik 84,81 persen, disusul RS Khusus Daerah Makassar dengan 63,99 persen keuangan dan fisik 75,46 persen serta Dinas Sosial Sulsel dengan fisik mencapai 74,04 persen dan keuangan 59,23 persen. (rhm/b)