MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengaku tetap optimis bisa mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Danny sapaan akrab wali kota saat menghadiri rapat paripurna DPRD Makassar Pomanto, menyatakan, akibat merosotnya nilai tukar dollar membuat target PAD terancam menurun dan itu sudah menjadi hukum alam. Apalagi, pemkot telah menggali beberapa sumber pendapatan.
Meski begitu, pihaknya tetap optimis untuk bisa mencapai target PAD,” jelasnya.
Danny juga menjelaskan, sesuai grafis secara nasional, Kota Makassar memiliki peringkat paling tinggi terkait pengelolaan pendapatan yang mencapai 56,57 persen.
“Laporan terakhir 56,57 persen, kalau dilihat dari rapat kordinasi bersama presiden, standar nasional hanya 52 persen. Kita termasuk paling tinggi dari standar nasional, Kita sudah di atas grafis,” katanya.
Sementara itu, dalam rapat paripurna pekan lalu, wali kota juga menjelaskan, rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 yang terdiri atas Pendapatan direncanakan sebesar Rp 3,22 Triliun lebih, dan belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp3,47 Triliun lebih mengalami defisit sebesar Rp 254,15 miliar lebih yang ditutupi melalui pembiayaan sebesar Netto. Pembiayaan juga direncanakan terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp258,15 Miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4 Miliar.
Sementara itu, ujar wali kota, secara umum Rancangan APBD P tahun 2015 dijelaskan, pada perubahan anggaran belanja tahun anggaran 2015, terhitung keseluruhannya direncanakan berubah menjadi Rp3,47 triliun lebih, dan jika di bandingkan dengan Anggaran Belanja Pokok tahun anggaran 2015 yang sebesar Rp3,32 trilyun, atau mengalami peningkatan sebesar Rp151,52 Miliar lebih atau meningkat sebesar 4,55 persen.
“Untuk belanja tidak langsung pada perubahan APBD tahun anggaran 2015 direncanakan berubah menjadi Rp1,39 triliun lebih, bila dibandingkan dengan APBD pokok tahun anggaran 2015 sebesar Rp1,36 triliun lebih, atau meningkat sebesar Rp 22,60 miliar lebih atau meningkat sebesar 1,65 persen. Peningkatan belanja tidak langsung ini sebagaian besar dipengaruhi oleh alokasi anggaran untuk pembayaran tambahan penghasilan guru PNS dan tunjangan profesi guru,” imbuhnya.
Belanja Langsung pada Perubahan APBD 2015 direncanakan berubah menjadi Rp2,08 Triliun lebih, atau mengalami peningkatan sebesar Rp 128,92 Miliar lebih atau meningkat sebesar 6,59 persen.
Jadi, jika dikelompokkan menurut Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang terdiri dari 52 SKPD yang mendapat alokasi anggaran, maka Dinas Pendidikan tetap mendapatkan alokasi Anggaran terbesar dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,15 triliun lebih atau 33,36 persen dari total Belanja Daerah yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 953,97 miliar lebih dan belanja langsung sebesar Rp 205,62 Miliar lebih. Sementara Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi anggaran terbesar kedua yakni Rp465.08 miliar lebih atau 13,38 persen dari total belanja, terdiri dari belanja tidak langsung Rp9,43 miliar lebih dan belanja langsung Rp455,65 miliar,” ujar Danny.(arf/war/c)