Muhammadiyah akan Muswil di Palopo

MAKASSAR, BKM — Musyawarah Wilayah (Muswil) Muhammadiyah Sulsel akan dipusatkan di Kota Palopo, 24 – 26 Desember mendatang. Muswil tersebut akan digelar di 34 provinsi di Indonesia, termasuk di Sulsel.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr Haidar Natsir, mengatakan, ia bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiah dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulsel, sengaja datang menemui Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, untuk menyampaikan rencana Muswil tersebut, sekaligus mengundang gubernur untuk membuka acara itu.
Ia juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung karena Pemerintah Provinsi Sulsel telah mendukung penuh pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah beberapa waktu lalu.
“Kedatangan kami untuk bersilaturahmi dan menyampaikan terima kasih, karena Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah berjalan sukses. Bahkan, merupakan Muktamar yang jadi contoh bagi yang lain,” kata Haidar, usai bertemu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, di Kantor Gubernur, Rabu (28/10).
Ia menjelaskan, dalam Muswil nanti akan dibicarakan beberapa isu strategis yang akan dilakukan Muhammadiyah dan Aisyiyah ke depannya. Seperti, bagaimana Muhammadiyah memainkan peran kebangsaan dalam mengkonsolidasikan demokrasi, bela negara dalam konsepsi lebih luas, dan pendekatan untuk menjadikan Indonesia kuat dari dalam.
“Sekarang Indonesia terkena imbas liberalisasi ekonomi, sosial, dan politik,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, dalam Muswil juga akan dibahas mengenai penguatan ideologi bangsa dan negara, serta Pancasila sebagai konsensus nasional. Haidar berharap, Muhammadiyah Sulsel bisa menjadi contoh kekuatan masyarakat yang bisa membela bangsa secara cerdas.
“Muhammadiyah akan melakukan penguatan kapasitas building masyarakat, memberi kekuatan kepada masyarakat agar mampu menjadi kekuatan terhadap isu trafiking, kekerasan, hingga pedofilia. Kita ingin memperkokoh penguatan keluarga. Sekarang sudah ada gejala kerusakan tatanan keluarga dan tidak banyak yang menyadari ini,” terangnya.
Terkait hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia, Haidar menyatakan, pada prinsipnya Muhammadiyah menginginkan hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Pelaku pedofil adalah kejahatan luar biasa sehingga harus dihukum berat. Namun soal kebiri, harus dikaji ulang karena merupakan masalah yang tidak sederhana.
“Jangan sampai ada hukuman yang tidak setimpal atau sewenang-wenang,” pungkasnya.
Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mendukung penuh kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Ia pun mengusulkan agar dalam Muswil nanti dilakukan penandatanganan Memorandum uf Understanding (MoU) antara Badan Pemberdayaan Perempuan, Muhammadiyah, dan Aisyiah terkait kekerasan terhadap anak dan traficking.
“Saya harap bisa hadir nanti. Pertemuan ini harus melahirkan rekomendasi terkait masa depan bangsa ke depan,” harapnya. (rhm/war/c)