MAKASSAR, BKM–Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia memberikan rapor merah terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar.
Penilaian itu dilakukan Kopel usai mereka melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemkot Makassar menjelang HUT-nya yang ke 408.
Salah satu alasan sehingga Kopel memberikan rapor merah ke Pemkot Makassar yang dipimpin Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto ini, karena masih lambatnya kerja-kerja dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Direktur Riset dan Data Kopel Indonesia, Muhammad Akil Rahman, mengatakan, di HUT yang ke 408 Kota Makassar, memang masih banyak pembenahan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Makassar, terkhusus kinerja yang dilakukan 52 SKPD lingkup Pemkot Makassar. Seperti masih banyaknya kinerja SKPD yang belum bersentuhan langsung terhadap pelayanan publik.
“Di hari jadi Makassar, masih banyak yang harus benahi pemkot, seperti masih lambatnya kerja-kerja sejumlah SKPD, Wali Kota, Moh Ramdhan Pomanto juga masih jalan sendiri, kinerja yang bersentuhan langsung terhadap publik belum terlihat wujudnya. Apalagi janji program mengurai macet, pembenahan transportasi dan infrastruktur jalan, dan sampah juga belum serius dilakukan. Inilah masalah yang belum mampu dilakukan Pemkot saat ini,” jelasnya, Minggu (1/11).
Selain itu, belum adanya keseriusan eksekutif dan legislatif dalam membahas anggaran tepat waktu seperti APBD P dan APBD Pokok. Legislatif juga belum maksimal melakukan pengawasan ke pemerintah sehingga kinerja Pemkot Makassar belum berjalan maksimal.
“Pada kenyataannya penilaian kinerja 52 SKPD lingkup Pemkot, antara lain, inovasi program, reformasi birokrasi, DPA, wilayah binaan, fokus tupoksi, dan kepuasan masyarakat masih minim dilakukan. Selain itu, pak wali kota masih terlihat jalan sendiri dan belum sepenuhnya memberikan peran ke wakilnya dan kepala SKPD,” tambahnya.
Akil menambahkan, jika berangkat dari visi Wali Kota Makassar yang ingin mewujudkan kota dunia untuk semua, tata lorong bangun kota dunia masih jauh dari harapan. Sedangkan misinya ingin merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia dan mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas korupsi masih jauh dari kata berhasil.
“Kita lihat mi dari janjinya yang mengatakan Makassar menuju bebas pengangguran, menjanjikan jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua, pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam, deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah, sampah kita tukar beras, training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan, rumah kota murah untuk rakyat kecil dan hidup hijau dengan kebun kota, belum ada yang berjalan hingga saat ini,” ujarnya.(ita/war/c)