MAKASSAR, BKM–Kisruh yang terjadi di tingkat elit Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai tidak mengganggu kekuatan calon bupati dan calon wakil bupati yang diusung jelang Pemilukada 9 Desember nanti.
Hal tersebut dikemukakan anggota fraksi PPP DPR RI HM Amir Uskara menanggapi potensi kekalahan yang akan dialami usungan PPP di Pemilukada. “Tidak sampai kesana, sebab Pilkada itu memilih figur, bukan memilih partai,”ujar Amir, Senin (2/11). Anggota Komisi XI DPR RI ini menambahkan usungan PPP di daerah rata-rata memiliki peluang untuk menang.
Sementara itu, DPW PPP Sulsel, menolak menerima putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya.
Bahkan DPW PPP Sulsel yang diketuai HM Aras mengumpulkan seluruh pengurus DPD PPP Kabupaten/kota pada Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) di Sekretaris DPW PPP Sulsel jalan Sungai Saddang Makassar, Senin (2/11).
Aras mengatakan, Rapimwil diselenggarakan atas tindak lanjut dari Rapimnas yang menghasilkan tiga opsi, diantaranya, islah, PK atau menolak putusan MA.
Hanya saja, dari tiga opsi yang ditawarkan, Aras menyarankan para pengurus DPD untuk menolak putusan MA. “Jadi seluruh pengurus PPP Sulsel mengiginkan memilih islah atau PK dan tidak menerima,” ungkapnya.
Sekretaris DPW PPP Sulsel, Asrul Makkaraus menambahkan pada Rapimnas PPP kubu Romahurmuziy di Jakarta beberapa waktu yang lalu, sebagian peserta juga lebih menginginkan islah atau PK. Hanya saja menurut dia, islah bukan secara prioritas dalam usulan tersebut sebab, jika islah dilakukan penonton dapat masuk dalam PPP. “Islah tidak menjadi prioritas PPP, sebab biar penonton ikut terlibat dalam islah tersebut,”ungkap dia.
Olehnya itu, kader PPP lebih mengharapkan PK ketimbang islah dan menerima keputusan MA. “Sebenarnya yang bertarung inikan antara Suryadharma Ali (SDA) dan Kemenkumham, jadi jika PK dilakukan, dan kemudian hari kita kalah berarti kembali ke Munas Bandung,” paparnya. (jun/rif/c)
————–