“Kemenpan Harusnya Koordinasi ke Kami”

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menyesalkan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang secara sepihak membatalkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori 2 (K2) tahun 2016 mendatang. Menurut Syahrul, keputusan ini dipastikan menimbulkan kekecewaan terhadap ribuan honorer K2 di Sulsel.
Syahrul mengatakan, kebijakan ini sungguh memilukan. Selama ini, kata Syahrul, banyak honorer K2 yang sangat bersemangat dijanjikan menjadi CPNS. Bahkan, banyak pegawai honorer K-2 yang memiliki potensi baik sebagai aparatur negara.
“Mereka banyak yang sudah mengabdi cukup lama di pemerintahan. Selain itu, para honorer juga banyak yang memiliki skill (keahlian) lebih baik dari PNS. Bahkan mereka juga sangat giat bekerja,” ujar Syahrul, Rabu (4/11).
Dia menekankan, seharusnya Menpan-RB berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai keputusan ini. Apalagi, lanjutnya, sebelumnya seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diinstruksikan untuk mengirimkan usulan formasi daerah masing-masing. Namun, tiba-tiba Kemenpan RB mengambil keputusan sepihak.
Syahrul mengatakan, akibat kebijakan tersebut, banyak honorer yang mengeluh. Dampaknya bisa membuat kinerja para honorer di daerah menurun . “Ya harusnya dia (Menpan-RB, red) bisa ngobrol dulu. Jadi jangan kita di daerah yang kena dampaknya,” jelasnya.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan mengaku belum mengetahui adanya pembatalan pengangkatan tenaga honorer K2 sebagai CPNS tahun 2016 mendatang.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Nursyamsi menjelaskan hingga saat ini belum ada informasi resmi dari Kemenpan RB terkait pembatalan perekrutan.
“Informasi itu baru kami ketahui dari media. Kami tidak bisa menanggapi terlalu jauh,” kata Nursyamsi.
Dia menambahkan, ketika Komisi II Bidang Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan-RB melakukan kunjungan kerja ke Sulsel, masalah pengangkatan CPNS jadi topik pembahasan sehingga menguatkan wacana jika tahun depan rekrutmen CPNS dari K2 menguat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Latif juga kecewa dengan keputusan tersebut. Dia malah meminta Kemenpan RB memberi penjelasan ke Komisi II DPR RI yang hingga saat ini berusaha memperjuangkan pengangkatan honorer K2 tahun depan.
Latif berharap pemerintah pusat memberi ketegasan terhadap persoalan ini sehingga para honorer K2 yang berharap tidak harus menunggu hingga waktu yang tidak jelas.
“Harusnya ada pemberitahuan secara resmi dari Kemenpan RB terkait persoalan ini. Jangan sampai muncul istilah penantian tak berujung,” kata Sekprov. (rhm/cha/b)