GOWA, BKM — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amara) Gowa kembali mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Gowa, Kamis (5/11) pukul 14.30 Wita.
Selain mendesak Pelaksana tugas (Plt) Bupati Gowa, HM Sidik Salam untuk memproses sejumlah pejabat terindikasi politik praktis dalam Pilkada, Amara juga menuntut transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pallangga.
Dalam orasi yang dilakukan bergantian oleh para mahasiswa, aksi demo yang diawasi ketat puluhan pengamanan dari Polres Gowa membentangkan sejumlah spanduk yang berisi tuntutan mereka sambil membakar ban di tengah jalan, hingga sempat memacetkan arus lalulintas.
Dalam unjuk rasa ini, mereka menuntut Plt Bupati Gowa untuk melakukan pencopotan terhadap Camat Pallangga dan Camat Somba Opu lantaran dinilai terlibat politik praktis. Dan secara khusus kepada Camat Pallangga, Amara menuntut transparansi penggunaan dana ADD pada sembilan desa yang kini dikelola langsung Camat Pallangga, Kamsinah sebagai pelaksana tugas jabatan kades (Plt).
Imran Basri, Ketua Amara Gowa, meneriakkan jika Kamsinah yang mengelola ADD triwulan 3 dan 4 di sembilan desa selama ini tidak memperlihatkan transparansi penggunaan dana ADD yang sejak menjadi Plt semuanya berdasarkan kewenangannya. Menurut Imran Basri, harusnya pengelolaan secara terbuka dan dilakukan sekretaris desa sebagai pelaksana harian (Plh).
Selain itu, Amara juga menuding penyalagunaan dana insentif pejabat desa di Pallangga yang diisi Plt sejak Juli 2014 sebesar Rp 172,8 juta. “Karena itu kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Polres Gowa untuk mengusut tuntas indikasi penyalahgunaan ADD ini,” ujar Imran Basri usai disela-sela aksi, kemarin.
Meski tak satupun pejabat yang menerima aspirasi mereka di kantor Bupati Gowa, namun saat berunjukrasa di DPRD, Amara diterima oleh Andi Lukman Naba dari Fraksi Demokrat.
Oleh Andi Lukman Naba, aspirasi Amara ini katanya akan ditindaklanjuti ke pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan ke pucuk pemerintahan Pemkab Gowa.
Plt Bupati Gowa, HM Sidik Salam yang dikonfirmasi sekaitan tuntutan mahasiswa tersebut via ponselnya kemarin mengatakan tudingan penyalahgunaan ADD itukan masih indikasi. ”Jadi karena masih indikasi maka tentu ada juga prosesnya. Yang jelas saya selaku bupati akan menurunkan tim Inspektorat untuk memeriksa itu semua. Kalau memang terbukti yah kita sanksi, kalau tidak terbukti yah tentu tidak jugalah,’ terang Sidik dengan ramah.
Sementara terkait tudingan Amara bahwa Camat Pallangga, Kamsinah dan Camat Somba Opu, Abdullah Sirajuddin melakukan politik praktis, menurut Sidik, semua punya mekanisme. ”Untuk terkait dugaan pelanggaran politik praktis, itu kan rananya Panwaslu. Secara kelembagaan ada Panwaslu yang menangani itu. Kalau toh dalam proses Panwaslu kedua camat ini betul-betul terbukti berpolitik praktis tentu akan ada mekanismenya juga. Yah memang sih ujung-ujungnya bupati bisa mengeksekusi alias memberi sanksi. Tapi sejauh pelanggaran mereka belum ada bukti, yah tidak bisa juga saya serta merta melakukan tindakan tanpa dasar. Yang jelasnya, saya menurunkan pula Inspektorat untuk memeriksa keduanya selain adanya Panwaslu yang memang menangani persoalan itu,” terang bupati.
Terkait aksi unjukrasa ini, baik Camat Pallangga maupun Camat Somba Opu, tak berhasil dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan. (sar-ril/b)