MAKASSAR, BKM — Pimpinan DPRD Sulbar melalui wakil ketuanya, H Hamzah Hapati Hasan bertandang ke DPRD Sulsel. Kunjungannya ini sebagai rangkaian konsultasi kepada pimpinan DPRD Sulsel, Jumat (6/11). Hamzah diterima Ketua DPRD Sulsel, HM Roem di ruang kerjanya. Kedatangan Hamzah ini untuk mendapatkan masukan dari legislator Sulsel tentang langkah-langkah yang harus dilakukan di Sulbar.
Yakni dengan membangun kerjasama yang baik bersama seluruh stakeholder. Terutama dengan pihak eksekutif. Sehingga program yang telah disampaikan ke pihak legislator untuk dibahas masalah anggarannya di DPRD Sulbar, bisa berjalan secara baik. Utamanya untuk untuk mengedepankan pada kepentingan rakyat.
”Jadi kedatangan saya ke DPRD Sulsel adalah sebagai silaturahmi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulsel. Kami ini tidak bisa melupakan rekan-rekan kami yang ada di DPRD Sulsel. Karena kami dulunya juga pernah menjadi anggota DPRD Sulsel sebelum pindah ke Sulbar,” kata Hamzah.
Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini menjelaskan, pertemuannya dengan Ketua DPRD Sulsel yang juga adalah politisi Partai Golkar, sebagai salah satu langkah saling bertukar informasi serta berbagi pengalaman. Apalagi dalam menghadapi proses penyusunan anggaran untuk APBD tahun anggaran 2016. Utamanya anggaran yang berpihak pada keneptingan rakyat.
”Saya mengkonsultasikan mengenai bagaimana membangun kerjasama yang baik antara pihak legislator dengan eksekutif. Tapi langkah kontrol dan pengawasan yang menjadi kewenangan dewan, tetap kita laksanakan sesuai aturan yang ada pada lembaga legislator ini,” paparnya.
Hal lain yang menjadi bahan pembicaraan dengan Roem, tambah Hamzah, yakni program-program yang diusul masyarakat. Yakni saat para anggota legislatif reses ke daerah pemilihannya masing-masing. Sebagai provinsi induk, Sulsel punya banyak pengalaman. ”Sehingga kita juga melakukan langkah konsultasi dengan baik. Itu kami lakukan untuk mengambil hal yang terbaik dan selanjutnya dapat kami terapkan di Sulbar,” ujarnya.
Secara detail, anggota dewan tetap juga menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat yang diwakili di daerah pemilihannya. Karena ketika melakukan reses, pasti ada masyarakat yang mengajukan usulan. Usulan tersebut yang dibantu dan didukung dalam mendorong program ini ke pihak SKPD terkait dalam menangani program yang menjadi pengusulan masyarakat. (ala/mir/c)