MAROS,BKM — Komisi III Bidang Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros menggelar rapat koordinasi rencana program di Dinas Pendidikan Maros yang akan dimasukan ke dalam APBD pokok tahun 2016. Rapat digelar di aula kantor Bupati Maros, Selasa (11/11) dihadiri.
Dalam rapat ini dihadiri, kepala Dinas Pendidikan, 14 Unit Pembantu Teknis Daerah (UPTD), sejumlah organisasi dan LSM serta Ketua DPRD Maros.
Pada sesi diskusi, semua kepala UPTD (unit Pelaksana Teknis Daerah) menyampaikan keluhan dan masukannya, kebanyakan keluhan merekan mengenai infrastruktur dan sarana.
Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Moncongloe, Syamsir misalnya. Dia mengaku, hal yang paling urgent untuk dilaksanakan adalah pengadaan kendaraan operasional. “Pendidikan dan kesehatan itu adalah Dua hal yang paling utama untuk diperhatikan, kalau di kesehatan ada kendaraan operasional untuk kepala puskesmasnya, seharusnya kepala UPTD pendidikan juga difasilitasi kendaraan operasional, karena jangkauan kerjanya juga sama dengan teman-teman di puskesmas” Ujar Syamsir.
Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi pembahasan pada rapat tersebut. Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Cenrana mengatakan pentingnya rumah dinas guru dikarenakan pada penempatan PNS guru akhir-akhir ini banyak guru yang berasal dari luar daerah yang tidak punya keluarga di Maros, aula pertemuan di tiap kecamatan, fasilitas dan mobiler kantor uptd yang belum maksimal, serta pembangunan beberapa RKB (Ruang Kelas Belajar) baru dibeberapa sekolah.
Anggota komisi III DPRD Maros, Hj Haeriah mengatakan rapat yang digelar ini adalah bagian dari penyerapan aspirasi yang dilakukan DPRD untuk para pelaku pendidikan. “Melalui rapat ini kita bisa menyesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan para UPTD yang nantinya akan digodok dalam pembahasan APBD pokok, karena tahun-tahun sebelumnya kalau asistensinya dinas pendidikan biasanya hanya dihadiri kepala dinasnya, jadi kita tidak tahu apa keluhan di uptd. Sekarang kita sudah mencatat semua keluhan uptd dan ini menjadi acuan untuk APBD 2016” Ujar Haeriah.
Sementara itu, Fitriani salah satu anggota DPRD Maros menyayangkan ketidakhadiran 4 kepala bidang di dinas pendidikan. “Harusnya kepala bidang hadir pada rapat ini, supaya bisa mencatat langsung tapi yang hadir hanya kepala dinas” Ujar Fitri. (ari-ril/c)